PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEKITAR BANTARAN SUNGAI CITARUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai aktivitas pendirian bangunan oleh masyarakat di sekitar bantaran sungai yang dilakukan tanpa izin resmi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bangunan-bangunan tersebut umumnya didirikan di atas lahan yang tergolong sebagai tanah negara atau kawasan lindung yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lingkungan, seperti banjir dan erosi. Oleh karena itu, kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman ataupun kepentingan pribadi lainnya. Tindakan pendirian bangunan di kawasan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai, khususnya di wilayah Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara tegas larangan pendirian bangunan di sempadan sungai, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan pendekatan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan dalam penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum dan menegakkan aturan secara adil dan berkelanjutan.