PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN TERDAFTAR YANG MEMILIKI HAK PEMAKAIAN ATAS SUATU PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS
Abstract
Violations of Geographical Indications by producers who do not have registered use rights are still rampant in the community. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for registered manufacturers who have the right to use Geographical Indication products, and the efforts that can be made by these manufacturers in taking action against violators of Geographical Indications. This study uses a normative juridical approach that focuses on secondary data and literature studies. The legal approach allows researchers to better understand the existing philosophical content in the form of legal materials related to the topic being researched. Based on the results of the research, legal protection for producers who have the right to use registered geographical indication products includes recognition, supervision, and law enforcement in accordance with the provisions stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Settlement efforts that can be made by registered producers in taking action against violators of Geographical Indications can be done through litigation, such as civil lawsuits and criminal charges, as well as through non-litigation means, such as arbitration, consultation, negotiation, mediation, and conciliation.
References
Khas Masyarakat Cililin.” JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
4, no. 4 (September 21, 2023).
Batubara, Dewi Putri, et.al. “PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN MEREK DALAM
PEMBUATAN MINYAK KEMIRI UNTUK MENINGKATKAN UMKM DI MASYARAKAT
EKONOMI MENENGAH.” Communnity Development Journal 5, no. 1 (2024).
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “ 138 Produk
Indikasi Geografis Nasional dan Internasional Dipamerkan di Shangrila Jakarta”, (2024)
Internet, 13 Juni 2024 https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikelberita/138-produk-indikasi-geografis-nasional-dan-internasional-dipamerkan-di-
shangrila-jakarta?kategori=ki-komunal
Hidayat, Fitri. “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis
di Indonesia,” Jurnal Risalah. Vol. 10 No. 1, (2019).
Kadir, Febriyanti Abdul, Merry Tjoanda, Theresia Nolda, and Agnes Narwadan. “Perlindungan
Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek
Oleh Pengusaha Asing.” 201 | PATTIMURA Law Study Review 1 (2023).
http://www.haki.lipi.go.id.
Masrur, Devica Rully. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan
Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional,” Lex
Jurnalica, Vol. 15 No. 5, (2019).
Yusuf, M Rangga, Hadi Hernawan.“Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis
Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing,” Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol.7 No.2
(2019).
Putra, dan Darma, I Putu Aditya, et.al. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap
Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng,” Jurnal Komunikasi
Yustisia, Vol. 5 No.1, (2022).
Kusuma, Purnama Hadi dan Roisah, Kholis. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan
Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal,” Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia , Vol.4 No.1 (2022).
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi
Geografis
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
Rifqani Nur Fauziah, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Kementerian
keuangan Republik Indonesia, (30 Desember 2020) internet, 7 Juni 2024,
www.djkn.kemenkeu.go.id
Situmorang, Handiko Prasetio. “Pengaruh Sosial Ekonomi Dalam Perlindungan Hak Pemegang
Indikasi Geografis (Studi Kasus Kopi Arabika Sumatera Lintong Di Kabupaten Humbang
Hasundutan Provinsi Sumatera Utara),” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5 No.
01, (2023).
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
