KEDUDUKAN HARTA BAWAAN (HARTA ASAL) DALAM PROSES PERALIHAN HAK MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Abstract
Marriage is a legal relationship that is a legal relationship between a man and a woman who have fulfilled the requirements of marriage according to the provisions, for as long as possible. The position of property in the marriage is different, so that it will result in different rights to the property. Not all marriages run smoothly, so that it can result in the termination of marital relations either due to the death of one of the parties (divorce dead) or divorce (divorce alive). One of the legal consequences of a marital bond is the formation of marital property. The classification of marital property is included in the problem, resulting in difficulties or harm to third parties in the event of a transfer of rights.
References
Danny Permana. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 156–165. https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.171
H.S, Y. T., & Kristian , I. (2021). MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(3), 69–81. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18
Kristian, I., & Rochaeni, A. (2022). STRATEGI MILITER MENGENAI SIBER UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM PERANG ELEKTRONIK. Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 207-216. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176
Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal, Jakarta, 2011. Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Nuradhawati, R., & Kristian, I. (2022). PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE : STUDI KASUS KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1), 29-42. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837
Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D., Rusfiana, R., & Rochaeni, A. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma, 3(2), 140-150. https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260
Permana, D. . (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW, 5(3), 163–174. Retrieved from http://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/193
Permana, D. (2022). STRATEGI BKPSDM KOTA BANDUNG DALAM MENJAGA KINERJA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1), 98-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.957
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermesa, 2000.
Subekti dan Tjitrosubidio, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikian Harta Dalam Perkawinan, Refika Aditama, Bandung, 2015.
Tan Kamelo dan Syarifah Lisa, Hukum orang dan keluarga, USU Press, Medan, 2011.
Yovinus, Y. (2018). QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 1(02), 141-153. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70
Yovinus, Y. (2017). MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL. Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(01), 86-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan pemerintah (PP) No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright Notice
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Academia Praja, Department of Master of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal Academia Praja, Department of Master of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Academia Praja are the sole and exclusive responsibility of their respective authors
