ANALISIS YURIDIS DAMPAK LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana  geologis, salah satunya kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo yang  terjadi sejak 2006 dan masih berlangsung. Bencana ini berdampak  luas secara ekologis, sosial, ekonomi, dan psikologis. Penelitian ini  menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah daerah  terhadap korban berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, khususnya  prinsip tanggung jawab mutlak, serta dikaji dari aspek hak asasi  manusia dan keadilan ekologis. Hasilnya menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum optimal karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya partisipasi publik, serta rendahnya  transparansi dan akuntabilitas. Keterlambatan dalam kompensasi  dan pemulihan juga mencerminkan kurangnya keberpihakan terhadap korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mencakup hak atas informasi, partisipasi, dan akses keadilan, serta penegakan tanggung jawab mutlak sebagai upaya mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan HAM.

Indonesia is highly vulnerable to geological disasters, one of which
is the Lapindo mudflow in Sidoarjo that began in 2006 and
continues to this day. This disaster has had widespread ecological,
social, economic, and psychological impacts. This study analyzes
the legal responsibility of local governments toward the victims,
based on Law No. 32 of 2009, particularly the principle of strict
liability, and is examined from the perspectives of human rights
and ecological justice. The findings indicate that the role of local
governments has been suboptimal due to weak environmental law
enforcement, limited public participation, and a lack of
transparency and accountability. Delays in compensation and
recovery efforts also reflect the state's insufficient support for the
victims. Therefore, legal protection must include the right to
information, public participation, and access to justice, along with
the enforcement of strict liability as a means to achieve ecological
justice and human rights protection.