SINKRONISASI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM

  • Yusuf Faturohman Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Diah Arimbi Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Endang Ekowati Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Wahyudi Wahyudi Politekkes Kemenkes Semarang

Abstract

Adoption of children for Muslims has different provisions when viewed from Law no. 50 of 2009 concerning the Religious Courts, where the adoption of Muslim children in religious courts. However, in reality the District Courts also do it, each has a basis, but the legal system has different provisions and of course they must be obeyed. This study aims to find out the basis on which the district court still accepts applications for adoption for Muslims and the level of synchronization of laws regarding the authority to adjudicate applications for adoption for Muslims. This study uses normative research methods, based on the results of the research showing that the district court still accepts applications for adoption submitted by people who are Muslim based on SEMA No. 3 of 2005 concerning Adoption of Children and also the best interests of the child. Whereas the Religious Courts use the basis of Law No. 50 of 2009 which legally has higher power. It is suggested that the District Court does not accept the adoption of children for the Islamic religion because according to the Law the Religious Courts have an attribution of the Law.

Keywords: Adopsi, Islam

References

Buku
Arimbi, Diah, 2018, Legal Status of The Social Security Administrator (BPJS) As A Public Legal Entity, Vol.9, No. 3, 2019.
Cahyadi, Irwan, Adi, 2014, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia, Malang.
Goesniadhie, Kusnu,2010, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik, Nasa Media, Malang.
Harahap, Yahya, 2006, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
Ishaq, H, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi,Alfabeta,Bandung.
Kamil, dan Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.
Redi, Ahmad, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sinar Grafika, Jakarta.
Setya, Kartika, Winkar, 2011, Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Universitas Jendra Soedirman, Purwokerto.
Soekanto, Sarjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sudikno, Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
Suryawan, Bagus, Gusti I, 2020, Fungsi dan Wewenang Dewan perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum, Publika Global Media, Yogyakarta.
Wibowo, Kurniawan Tri , 2020, Hukum dan Keadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
Jurnal
Aditya, Zaka, Firma dan Winata, M Reza, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Negara Hukum : Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
Gandara, Moh, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99.
Gerhastuti, Ghalu, Kharisma, Yunanto, Widanarti Herni, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang DIlakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam, Diponegoro Law Jurnal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
Huda, Ni’matul, Keduddukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, 2006, JURNAL HUKUM No. 1 VOL 13 Januari 2006; 1-26.
Isnantiana, Nur, Iftitah, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, 2017, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56.
Jamal, Ridwan, Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 2006.
Noval, Sayid, M Rifki dan Utomo, Aries, Nur, Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang-Undangan, Nomor 1 Volume 2 April 2019.
Pramana, Pasek, Gede I, Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Terlantar di Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
Rais, Muhammad, Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200.
Taqiuddin, Habibul, Umam, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim, 2017, JISIP, Vol. 1 No. 2.
Wantu, Fence, M, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, 2012, Vol. 12 No. 3 September 2012.
Published
2023-12-31