TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BERBEDA KASTA BALI DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL UUD 1945
Keywords:
Bali Custom: Constitutional Rights, Caste: Marriage
Abstract
Inter-caste marriage in Bali is still considered taboo because it affects social status, especially in traditional societies that maintain a caste system. This prohibition often leads to discrimination and contradicts the constitutional rights of citizens to choose their partners freely, as stipulated in the 1945 Constitution. Women often become victims, one of which is being prohibited from returning to their family home for worship. This study uses a normative legal approach through literature review and interviews with traditional leaders and relevant parties. Although customary practices have cultural legitimacy, if they contradict national law, a review is necessary. Harmonization between customary norms and national law is crucial for both to operate in harmony. Therefore, it is recommended that there be socialization and dialogue between customary stakeholders and the state to ensure the protection of individual rights within a fair and just legal system.
References
Korn, V. E. Hukum Adat Bali. Denpasar: Udayana University Press, 2017.
Margono. Asas Keadilan kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika,2020
Prakoso, A. Hukum Adat. Jember: Laksbang Pustaka, 2023.
Rahmadi,T Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat Depok:PT.Raja Grafindo 2019
Risnain, M., & Karyati, S. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Mataram: PT. Refika Aditama, 2024.
Riyadi, E. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Yogyakarta: Rajawali Press, 2017.
Rizky, A., & Santoso, A. Pengantar Hukum Adat. Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022
Sadnyini Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional 2010
Santoso, A. Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
Pengantar Ilmu Hukum. Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
Sembiring, R. Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Medan: PT.Raja Grafindo, 2016.
Soekamto, S. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021.
Soemadjinignigrat, S. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: PT. Alumni, 2011.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras dan Etnis
Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proedur Mediasi Di Pengadilan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jurnal
Al Abroor, Ardiansyah Ardiansyah Hanif. "Perkawinan Beda Kasta (Nyerod) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali): PAUGERAN LAW REVIEW 1.1 (2024).
Amanda, Dela, et al. "Subordinasi Sebagai Bentuk Diskriminasi: Mengungkap Pola Struktural Yang Menghambat Kemajuan Kaum Perempuan." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2.5 (2024).
Dewi, Ida Ayu Prasastiasih. Isu-Isu Dan Penyelesaian Konflik Pasangan Suami Istri Beda Kasta Di Bali. Diss. Universitas Airlangga, 2015.
Dewi, Kadek Rista Aprilia, and Wayan Arissusila. "Pernikahan Nyerod Di Bali Menurut Perspektif Sastra Hindu." Pramana: Jurnal Hasil Penelitian 4.2 (2024).
Hamidah, Anisatul. "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender." Jurnal Hukum & Pembangunan 51.3 (2021).
Pamungkas, Dimas Satriyo. "Hukum Perkawinan yang Berkaitan dengan Kasta dalam Perspektif Hukum dan HAM." Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Vol. 1. 2021.
Sukerti, Ni Nyoman, and I. Gusti Ayu Agung Ariani. "Status Hukum Perempuan dalam Keluarga Akibat Perceraian pada Perkawinan Nyerod Di Bali." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10.4 (2021).
Wisuda, P. P. T., et al. (2021). Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali. Widya Katambung, 12(1).
Yoniartini, Desak Made. "Kedudukan Janda Nyerod Dalam Keluarga Tri Wangsa di Pulau Lombok." Widya Sandhi 9.2 (2018).
Artikel
Direktorat Jendral Pajak Revitalisasi Perpajakan Indonesia: Transformasi dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan 23 Januari 2024 https://pajak.go.id/id/artikel/revitalisasi-perpajakan-ndonesia-\ transformasi-dalam-perspektif-teori-hukum pembangunan#:~:text=Teori%20Hukum%20Pembangunan:%20Pilar%2 Analisis,diinginkan%20untuk%20mencapai%20tujuan%20pembangunan Diakses 22 Januari 2025
Hukum online “Hak Konstitusional Warga Negara”9 Maret 2023 https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara lt640908f758dd9/ Diakses pada 4 Februari 2025
Hukum Online “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya” 28 Maret 2024 https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif lt63e0813b74769/ Diakses 14 Februari 2025
Kementerian Keuangan “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata” 18 Mei 2011 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum dalam-Hukum Acara-Perdata.html Diakses 13 Februari 2025
Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan” Hak Asasi Manusia” 2 Juni 2024 https://sippn.menpan.go.id/berita/126206/rumah-tahanan- negara-kelas-iib pelaihari/hak-asasi-manusia 14 Desember 2024
United Nations “Universal Declaration of Human Rights” https://www.ohchr.org/en/human rights/universal declaration/translations/Indonesian 14 Desember 2024
Margono. Asas Keadilan kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika,2020
Prakoso, A. Hukum Adat. Jember: Laksbang Pustaka, 2023.
Rahmadi,T Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat Depok:PT.Raja Grafindo 2019
Risnain, M., & Karyati, S. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Mataram: PT. Refika Aditama, 2024.
Riyadi, E. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Yogyakarta: Rajawali Press, 2017.
Rizky, A., & Santoso, A. Pengantar Hukum Adat. Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022
Sadnyini Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional 2010
Santoso, A. Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
Pengantar Ilmu Hukum. Surakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
Sembiring, R. Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Medan: PT.Raja Grafindo, 2016.
Soekamto, S. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021.
Soemadjinignigrat, S. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: PT. Alumni, 2011.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras dan Etnis
Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proedur Mediasi Di Pengadilan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jurnal
Al Abroor, Ardiansyah Ardiansyah Hanif. "Perkawinan Beda Kasta (Nyerod) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali): PAUGERAN LAW REVIEW 1.1 (2024).
Amanda, Dela, et al. "Subordinasi Sebagai Bentuk Diskriminasi: Mengungkap Pola Struktural Yang Menghambat Kemajuan Kaum Perempuan." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2.5 (2024).
Dewi, Ida Ayu Prasastiasih. Isu-Isu Dan Penyelesaian Konflik Pasangan Suami Istri Beda Kasta Di Bali. Diss. Universitas Airlangga, 2015.
Dewi, Kadek Rista Aprilia, and Wayan Arissusila. "Pernikahan Nyerod Di Bali Menurut Perspektif Sastra Hindu." Pramana: Jurnal Hasil Penelitian 4.2 (2024).
Hamidah, Anisatul. "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender." Jurnal Hukum & Pembangunan 51.3 (2021).
Pamungkas, Dimas Satriyo. "Hukum Perkawinan yang Berkaitan dengan Kasta dalam Perspektif Hukum dan HAM." Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Vol. 1. 2021.
Sukerti, Ni Nyoman, and I. Gusti Ayu Agung Ariani. "Status Hukum Perempuan dalam Keluarga Akibat Perceraian pada Perkawinan Nyerod Di Bali." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10.4 (2021).
Wisuda, P. P. T., et al. (2021). Sanksi Terlarang Pada Perkawinan Nyeburin Antarwangsa di Bali. Widya Katambung, 12(1).
Yoniartini, Desak Made. "Kedudukan Janda Nyerod Dalam Keluarga Tri Wangsa di Pulau Lombok." Widya Sandhi 9.2 (2018).
Artikel
Direktorat Jendral Pajak Revitalisasi Perpajakan Indonesia: Transformasi dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan 23 Januari 2024 https://pajak.go.id/id/artikel/revitalisasi-perpajakan-ndonesia-\ transformasi-dalam-perspektif-teori-hukum pembangunan#:~:text=Teori%20Hukum%20Pembangunan:%20Pilar%2 Analisis,diinginkan%20untuk%20mencapai%20tujuan%20pembangunan Diakses 22 Januari 2025
Hukum online “Hak Konstitusional Warga Negara”9 Maret 2023 https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara lt640908f758dd9/ Diakses pada 4 Februari 2025
Hukum Online “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya” 28 Maret 2024 https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif lt63e0813b74769/ Diakses 14 Februari 2025
Kementerian Keuangan “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata” 18 Mei 2011 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum dalam-Hukum Acara-Perdata.html Diakses 13 Februari 2025
Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan” Hak Asasi Manusia” 2 Juni 2024 https://sippn.menpan.go.id/berita/126206/rumah-tahanan- negara-kelas-iib pelaihari/hak-asasi-manusia 14 Desember 2024
United Nations “Universal Declaration of Human Rights” https://www.ohchr.org/en/human rights/universal declaration/translations/Indonesian 14 Desember 2024
Published
2025-10-15
How to Cite
Putra, G. N. K. A., Andayani, L., & Amanita, A. (2025). TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BERBEDA KASTA BALI DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL UUD 1945. Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum, 2(2). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.3616
Section
Articles
