PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPOR DAGING TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs)

Abstract

Kenaikan harga daging yang terjadi saat ini sebgai dampak dari ketidakseimbangan aantara produksi dan tingginya permintaan masyarakat. Selain itu terdapat sejumlah hambatan distribusi atau transportasi dari sentra produksi ke konsumen, baik menyangkut persoalan transportasi kapal antar pulau maupun transportasi darat ikut memicu kenaikan harga. Konsekuensinya Indonesia harus melakukan impor daging, selain itu harga daging salah satunya adalah daging sapi impor masih lebih rendah dibanding harga daging sapi lokal.
Oleh karena itu telah terjadinya pelanggaran berupa memasukan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk lkan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku impor daging tanpa sertifikat kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan studi kasus Putusan No. 60/Pid. Sus/2022/PN. Tjs. Undang-undang ini mengatur secara tegas kewajiban pemenuhan persyaratan karantina guna mencegah masuknya penyakit serta melindungi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi terkait serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana impor daging tanpa sertifikat kesehatan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta denda Rp250.000.000,00. Namun, vonis yang dijatuhkan masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan peran terdakwa sebagai aktor intelektual dalam tindak pidana ini.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku pelanggaran karantina. Namun, dalam penerapannya, masih diperlukan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap faktor pemberatan pidana guna memberikan efek jera serta melindungi kepentingan publik secara maksimal.