PENJATUHAN PIDANA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA TNI PADA KASUS TINDAK PIDANA DESERSI

Abstract

Penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer kepada pelaku tindak pidana desersi merupakan wewenang hakim, meskipun aturan terkait desersi memungkinkan pelaku tidak diberhentikan. Hakim dapat mempertimbangkan sifat dan hakikat perbuatan terdakwa yang dinilai tidak layak dipertahankan dalam dinas militer. Pemecatan ini bukan hanya sanksi administratif, tetapi juga strategi pencegahan efektif terhadap perilaku menyimpang prajurit, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi residivis tindak pidana desersi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim terkait. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemecatan dapat menjadi langkah preventif yang efektif, mendukung penegakan disiplin militer, dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran serupa di masa depan