IMPLEMENTASI PEMBATASAN PENERAPAN ASAS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA
Abstract
Corruption is an extraordinary crime. Thus, this extraordinary law can be applied in an effort to eradicate criminal acts of corruption, including by implementing a reverse burden of proof system that is charged to the accused. The inclusion of this system of reversing the burden of proof in the corruption law is certainly not without reason, although it invites pros and cons in practice. Regardless of the pros and cons of implementing this system in combating corruption, the fundamental problem is the extent to which it is implemented in practice.
The type of research used in writing this thesis is Normative Jurudical Research where this writing will examine library materials or secondary data as basic materials and to obtain primary data is done by interview method. Field research was conducted at the Bandung Corruption Court. Furthermore, after the necessary data is collected, the authors analyze the cases related to the material of this thesis.
The results of the study show that the application of reversed proof in corruption crimes has been regulated in Article 37 in conjunction with 12B paragraph (1) in conjunction with 38A and 38B of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. There are 3 (three) systems of limiting the reverse evidentiary system in corruption crimes in Indonesia based on Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, namely reversing the burden of proof where the proof process is borne by the accused to be able to prove he has not committed a criminal act of corruption, reversing the burden of proof which is semi-reversed or reversed in which the burden of proof is placed both on the defendant and the public prosecutor is balanced against the different objects of evidence in contrast, and the conventional system in which proving the crime of corruption and the guilt of the defendant in committing the crime of corruption is fully borne by the public prosecutor
References
Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan
(judicalprudence). Jakarta:Kencana Pradana Media Group.
A. Djoko Sumaryanto. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam
Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.Bandung :P.T Alumni
Afif Noor. 2013. Membangun Model Pertanggungjawaban Hakim Tindak Pidana Korupsi
Melalui Penerapan Judicial Liability. (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang,
2013)
Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta.
Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Ermansjah Djaja. 2010. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006. Sinar Grafika. Jakarta
Timur.
Firman Wijaya. 2008. Peradilan Korupsi Teori dan Praktik. Penaku bekerjasama dengan
Maharini Press. Jakarta.
Hari sasangka dan Lily Rosita.2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Cet.1. Mandar Maju, Bandung
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami
Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK
Lilik Mulyadi. 2000. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung :PT.
Alumni.
Martiman Prodjohamidjojo. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU
No. 31 Tahun 1999). Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung.
Mien Rukmini 2010. Aspek Pidana dan Kriminologi. Bandung :Alumni
O. C. Kaligis. 2007. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tidak Pidana
Pemberantasan Korupsi. Alumni Bandung
Prinst,Darwan. 2002. Pemberantasan tindak pidana korupsi Darwan Prinst. Bandung Citra
Aditya Bakti
Prodjohamidjojo, Martiman.2009. Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 20
tahun 2001). CV. Mandar Maju : Bandung
R. Wiyono. 2012. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jakarta: Sinar Grafika.
Wignjosoebroto Soetandyo. 2013. Hukum, Konsep, dan Metode. Malang: Setara press.
PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003
JURNAL
Arsil,dkk. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca -2009: Antara Harapan Dan Kenyataan.
Harjunanto Aldo, Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Perkara Tindak
Pidana Korupsi, 2018.
Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), 101-132.
Samosir, A. (2017). Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana
Korupsi. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 11(1).
Stuart Ford, Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of
Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required? Pacific Basin Law Journal,
Vol. 24, No. 2, January 2007.
INTERNET
https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138. Tgl 28 des 2022, jam 16.00.
https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/10/Ebook-Pengadilan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia-Pasca2009-Antara-Harapan-dan-Kenyataan-1.pdf
http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/332-opini/2403-pembalikan-beban-pembuktian. Tgl 13 jan
2023, jam 13.20.
SUMBER LAINNYA
Kala’lembang, Daniel. 2017. Skripsi. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian
(Omkering Van Het Bewijslast) Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Acara Pidana,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Borneo Tarakan
Fakultas Hukum
Listyowati Rina, Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan
Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian
Uang, Tesis, 2017.
Mulyadi, Lilik, Asas Pebalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam
Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungan dengan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa
Anti Korupsi 2003, Disertasi, Program Pascarjana, Universitas Padjajaran,
Bandung, 2007.
Sadiah, Siti Halimah. 2021. Skripsi. Implementasi Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi
Di Negara Indonesia Dan Malaysia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
