RESPON FILIPINA DAN MALAYSIA TERHADAP KLAIM TIONGKOK DI LAUT CHINA SELATAN TAHUN 2013-2020

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan area yang sangat strategis dan merupakan salah satu jalur perdagangan utama dunia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sengketa di wilayah ini timbul akibat adanya klaim atas Nine-Dash Line (Garis Sembilan Garis Putus-Putus), Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal, klaim tumpang tindih, serta isu militerisasi, keberadaan fisik, dan aktivitas penangkapan ikan.

Filipina mengklaim kedua wilayah ini berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Namun, China juga mengklaimnya sebagai bagian dari Nine-Dash Line.

Kepentingan Strategis dan Ekonomi: Laut Cina Selatan menjadi penting karena: Jalur perdagangan global, Kekayaan sumber daya ikan, Potensi cadangan minyak dan gas bumi.

Penyebab Konflik: Upaya Penyelesaian dan Perkembangan, Kasus di Pengadilan Arbitrase Internasional (2013-2016). Filipina mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration, PCA) di Den Haag pada tahun 2013.

Tahun 216, PCA memutuskan bahwa klaim Nine-Dash Line China tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS. Pengadilan juga menyatakan bahwa beberapa aktivitas China di Laut Cina Selatan, termasuk reklamasi pulau dan pelanggaran ZEE Filipina, melanggar hukum internasional.

Reaksi China: China menolak keputusan tersebut dan tetap melanjutkan aktivitasnya di kawasan sengketa.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya penyelesaian konflik Malaysia, Filipina dan China di Laut China Selatan terus dilakukan. Beberapa pendekatan yang telah diambil antara lain: Dialog Bilateral: Malaysia dan Filipina dan Tiongkok telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral. Namun, progress yang dicapai sejauh ini masih terbatas.

1. Dialog Bilateral: Malaysia dan Tiongkok telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral. Namun, progress yang dicapai sejauh ini masih terbatas.
2. Kerangka Kerja ASEAN: ASEAN telah berupaya memfasilitasi dialog antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct/DoC) merupakan salah satu hasil dari upaya ASEAN ini.
3. Hukum Internasional: Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjadi acuan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa maritim. Namun, Tiongkok belum sepenuhnya meratifikasi UNCLOS.
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Arbitrase internasional merupakan salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, Tiongkok menolak untuk mengikuti proses arbitrase.