STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI SULTAN DI KABUPATEN BANDUNG
Abstract
Implementasi pemerintahan digital telah menjadi prioritas strategis dalam meningkatkan
efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Salah satu
inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah aplikasi SULTAN
(Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik) yang berfungsi sebagai sistem perkantoran elektronik
untuk mendukung pengelolaan administrasi dan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan kinerja ASN
melalui implementasi aplikasi SULTAN di Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pejabat pemerintah,
administrator sistem, serta ASN pengguna aplikasi SULTAN. Analisis data dilakukan melalui
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi aplikasi SULTAN telah mendukung reformasi birokrasi melalui peningkatan
disiplin kerja, percepatan proses administrasi, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan efisiensi
organisasi. Meskipun demikian, implementasi aplikasi masih menghadapi berbagai kendala, antara
lain perbedaan tingkat kesiapan teknologi pada organisasi perangkat daerah, keterbatasan integrasi
sistem, keterbatasan infrastruktur, serta variasi kompetensi digital ASN. Oleh karena itu,
penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan
infrastruktur digital, serta penyempurnaan aplikasi secara berkelanjutan menjadi langkah penting
untuk mengoptimalkan peran aplikasi SULTAN sebagai instrumen peningkatan kinerja ASN.
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemerintahan digital serta
memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem
administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
References
Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Armstrong, M. (1994). Performance Management. London: Kogan Page.
Bacal, R. (1999). Performance Management. New York: McGraw-Hill.
Barry Cushway. (1994). Human Resource Management. London: Kogan Page.
Brici, N., Carnie, P., & McDevitt, S. (1997). Managing Performance Improvement. London:
Institute of Personnel Management.
Heeks, R. (2006). Implementing and Managing e-Government: An International Text. London:
SAGE Publications.
Indrajit, R. E. (2002). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Indrajit, R. E. (2004). Electronic Government. Jakarta: Andi Offset.
Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government.
Lockett, J. (1992). Effective Performance Management. London: Kogan Page.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods
Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
Mulgan, G. (2009). The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common
Good. Oxford University Press.
Philpot, J., & Sheppard, L. (1992). Managing for Improved Performance. London: McGraw-Hill.
Ruky, A. S. (2001). Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.
Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2022). Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung
dalam Peningkatan Kinerja ASN melalui Aplikasi E-Office.
Kristian, I. (2023). Peran E-Government dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Indonesia.
Syafie, I. K. (2005). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public
Administration Review, 66(S1), 20–32.
Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.
.png)
.png)
