STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Sebagai sebuah badan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan tersebut kepada masyarakat. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai aktivitas atau  rangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat terhadap produk berupa barang, jasa dan/atau pelayanan administratif. Sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah yang telah disebutkan di atas, maka pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan publik agar produk tersebut dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah juga memerlukan berbagai strategi.   Kabupaten   Bandung   Barat   merupakan   salah   satu   Kabupaten   yang   tentunya membutuhkan pelayanan publik yang baik terutama dalam pelayanan izin usaha perdagangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fakta bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu  pusat  perdagangan  dengan  jumlah  masyarakat  urban  yang  memiliki  mobilitas  tinggi memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengusaha perdagangan merintis dan mengembangkan usahanya. Namun, fakta yang terjadi masih banyak pengusaha di bidang perdagangan menjalankan usahanya dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sudah habis masa berlakunya, atau sama sekali tanpa mengantungi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa kualitas pelayanan ini usaha perdagangan belum memadai dan masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini membahas tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif analitik. Teknik pemilihan informan purposive yang didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat adalah badan yang menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat saat ini menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin Mendirikan Usaha merupakan salah satu dari dua puluh satu izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat aktif berfungsi sejak tanggal 01 Januari 2011. Sebelumnya, penerbitan Izin Usaha Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka penerbitan Izin usaha perdagangan saat ini ditangani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat.

Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Bandung Barat sendiri mempunyai visi yaitu Meningkatnya Daya Saing Investasi Melalui Pengembangan Potensi Investasi Dan Pelayanan Perizinan yang profesional, mudah, sederhana, cepat dan transparan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Bandung Barat merupakan Kabupaten dengan jumlah  pelaku usaha perdagangan yang cukup tinggi, sehingga pelayanan izin usaha perdagangan ini pun harus diselenggerakan dengan kualitas yang memadai. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diselenggarakan  oleh  DPMPTSP dapat  dilihat  dari  lima  dimensi  Kualitas Pelayanan  Publik (SERVQUAL) yakni sebagai berikut: