PERAN KODIM 0818/MALANG-BATU DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

  • Bayu Septiansyah Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Agus Subagyo Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Dadan Kurnia Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Iing Nurdin Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstract

The purpose of this research is to find out and describe the role of Kodim 0818/Malang-Batu in Empowerment of Defense Areas to Secure the Simultaneous Regional Elections in Malang Regency in 2020. The method in this study uses qualitative research, in qualitative research using qualitative methods namely observation, interview and review document. Based on the results of the research, it can be concluded that the role of Satkowil Kodim 0818/Malang-Batu in securing the 2020 regional elections in Malang Regency, has been able to support the creation of a safe and secure community condition and guard national development, so that it gets appreciation and appreciation from all stakeholders in the region. territorial Kodim 0818/Malang-Batu, especially the very high appreciation from the general public. This has become a very valuable social asset for the satkowil to continue to improve its performance and professionalism as “the people's army and warrior army.

References

Anak Agung Banyu Perwita, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Pembinaan Teritorial Dalam Rangka Pertahanan Negara.(makalah 12) disampaikan dalam Seminar.
BAWASLU RI, 2019, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, Jakarta, Bawaslu RI
BPS Kabupaten Malang, 2019, Statistik Kabupaten Malang 2019
Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007).
Effendy, Onong Unchjana. 2007. Strategi Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Georg Sorensen (Terj.). 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah). Jogjakarta. Pustaka Pelajar.
Muhammad Asfar, 2006, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya
Ramlan Surbakti, 2008, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis, Kemitraan Jakarta, hlm 27 , dalam Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, 2016, Evealuasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan , 2009, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
Stoner, James A.F. 2003. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen. Jakarta : Rineka Cipta.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Suradinata, Ernaya. 1996. Organisasi Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Syamsyudin Haris, dkk, 1997, Pemilihan Umum di Indonesia : Telaah atas Struktur, Proses, dan Fungsi, PPW-LIPI, Jakarta
Dokumen dan Jurnal :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Permenhan RI No. 40 Tahun 2011, tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/1/2007 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek).
Published
2021-06-03
How to Cite
Septiansyah, B., Subagyo, A., Kurnia, D., & Nurdin, I. (2021). PERAN KODIM 0818/MALANG-BATU DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 26-38. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.534