PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI PENJARA GUANTANAMO OLEH PESERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2017-2023

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi antar pemerintah terbesar di dunia saat ini yang memegang peranan penting dalam melindungi hak asasi manusia. Penjara guantanamo merupakan fasilitas penahanan kontroversial milik Amerika Serikat yang menjadi bukti nyata dari adanya pelanggaran berat hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini hingga menjadi sorotan dunia. Penelitian ini mengkaji peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di Penjara Guantanamo pada periode 2017–2023. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah bagaimana PBB menjalankan perannya sebagai institusi internasional untuk merespons tindakan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang yang tidak adil terhadap para tahanan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis serta landasan teori liberalisme institusional dan konsep peran organisasi internasional. Melalui teori tersebut, PBB dianalisis sebagai aktor yang berperan dalam tiga dimensi, yaitu sebagai instrumen kebijakan melalui protokol seperti OPCAT, sebagai arena diskusi melalui mekanisme Universal Periodic Review, dan sebagai Aktor independen yang berupaya memberikan tekanan moral dan politik terhadap negara anggota. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan struktural yang dihadapi PBB, seperti minimnya kekuatan dan konflik kepentingan di antara negara anggota, terutama Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PBB dalam upaya penegakan HAM di Penjara Guantanamo. Ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang kuat menyebabkan banyak rekomendasi dan laporan PBB tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan mandat lembaga-lembaga HAM di bawah PBB dan perlunya sinergi antara organisasi internasional, LSM, serta masyarakat sipil untuk menciptakan tekanan internasional yang lebih efektif dalam menghentikan praktik pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Guantanamo.