IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG
Abstract
Penduduk atau warga negara merupakan suatu aset negara yang sangat penting bagi seluruh kebijakan pemerintah dan program pembangunan nasional. Setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memajukan negara dan bangsa tidak lepas untuk membangun kesejahteraan penduduknya. Permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara.
Penelitian dalam tesis ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung” diangkat karena implementasi kebijakan berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga melalui program keluarga berencana dianggap masih terindikasi belum terlaksana secara maksimal, khususnya di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dengan indikator yang meliputi Kekuasaan (power) dan strategi actor yang terlibat (interest startegi of actors involved); Karakteristik lembaga dan peguasa (institution and regime characteristics); dan Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Kepala UPTD Pengendalian Program KKBPK; Kepala UPT Keluarga Berencana Kecamatan Cangkuang, dan Masyarakat peserta program Keluarga Berencana.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam tuntutan untuk mengerjakan tugasnya dilakukan dengan kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan BKBKS setiap bulan selalu melaksanakan rapat bulanan yang terdiri dari aparatur BKBKS serta mengundang UPT PPKB yang ada di setiap Kecamatan dan Kade-kader disetiap wilayah Kecamatan khususnya di wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung; serta pengawasan yang dilakukan oleh BKBKS tidak terlalu ketat, umumnya mereka melakukan rapat koordinasi setiap satu bulan ataupun satu minggu sekali walaupun masih ditemukan permasalahan dan kendala di lapangan. Karakteristik lembaga dapat dilihat dari kualitas kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan peran Kepala Dinas, dimana pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aparatur yang ada BKBKS sudah cukup baik walaupun masih ditemukannya kinerja aparatur yang tidak sesuai tupoksi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta struktur birokrasi yang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Serta Penyesuaian pekerjaan yang dilakukan Pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang sudah dilakukan pengoperasian membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh para aparaturnya walaupun standar operasi prosedur yang terjadi belum terjadi secara optimal karena belum adanya struktur yang sesuai dengan aturan yang ada; dan dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab.
Aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) di tuntut untuk mengerjakan tugasnya dengan keberhasilan mereka dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Karakteristik lembaga dapat dilihat dari kualitas kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan peran Kepala Dinas. Penyesuaian pekerjaan yang dilakukan Pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang sudah dilakukan pengoperasian membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh para aparaturnya.
References
Akib, Haedar., Tarigan. (2000). Artikulasi Konsep Implementasi kebijakan perspektif model dan kriteria pengukurannya. Jurnal Universitas Airlangga
Anderson, James. (1979). Public Policy Making. New York: Holt
Andini., dkk. (2012). Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan PUS Tentang Informasi KB.
Jurnal Universitas Alma Ata Yogyakarta, Vl 11, No (3)
Arikunto, Suharsimi. (2004). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
Bryant, Coralie., Louise G White. (1987). Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara
Berkembang. Jakarta: LP3ES
Campbell, Donald T. (1950). The Indirect Assessment of Soscial Attitudes. Psychological
Journal, Vol 47, No (1)
Cardno, AG., dkk. (2016). Homozygous Single Base Deletion in TUSC3 Cause Intellectual
Disability With Development Delay in Omanii Family. Journal of A Med Genet
Dunn, William N. (1993). Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan. Yogyakarta
. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
Dye, Thomas R. (1981). Understanding Public Policy. New Jersey: Englewood
Gogging, Malcolm L., et al. (1990). Implementation, Theory and Practice: Toward a Third
Generation. USA: Foresmann and Company
Grindle, Merilee S. (1980). Politics dan Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University
Harsono, Hanifah. (2002). Impelemetasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Rineka Cipta
Hughes, Owen E. (1994). Public Management and Administration an Introduction. London: Martin Press
Korten, David C. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia
Koryati, Nyimas Dwi. (2004). Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
Meter, Donal Van., Carl E Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual
Frame Work. Journal Administration and Society
Moleong, J Lexy. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mustari, N. (2013). Pemahaman Teoritis, Empiris. Jakarta: Membumi Publishing
Nawi, Rusdin. (2018). Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan
Birokrasi di Indonesia. Jurnal Universitas Satria Makassar
Notoatmodjo. (2014). Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta
Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2016). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Putri, Sekar Febiola. (2021). Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Rahmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Bone. Makassar: Universitas Muhammdiyah Makassar
Ramadona, Indah Dian. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencapai Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Payakumbuh. Jurnal IPDN
Rohman, Arif. (2009). Memahami Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Safitri, Budi. (2016). Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta: Quantum Sinergis
Media
Santoso. (2017). Dukungan Keluarga Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia Di Poli Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedioningrat Lawang. Malang: Universitas Muhammadiah Malang
Schneider, AL., H Ingram. (2007). Public Policy and Democratic Citizenship: What Kinds of Citizenship Does Policy Promote?. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods Edited by Fischer, F, et all. New York: CRC Press
Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka
Sudiyono. (2007). Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan.
Yogyakarta: UNY
Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
CV.
Sukyati, Ira., Lucia Firsty., Eko Saputro. (2021). Peningkatan Ketahanan Keluarga Dari Aspek Kesehatan, Psikologis, Serta ekonomi Melalui Edukasi Kader di Keluaraha Gedong Jakarta Timur. Jurnal Akademi Keperawatan Pasar Rebo, Vol 1, No (10)
Sulistyawati, Ari. (2013). Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba
Suryana. (2009). Kewirausahaan. Jakarta: Salemba Empat Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia
Wahab, Solichin Abdul. (2004). Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Widodo, Joko. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan
Publik. Malang: Banyumedia
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Prses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CASP Wiriana, Yunus S., Eka Yulyana., Evi Priyanti. (2020). Implementasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Tribina Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Jurnal Moderal Unigal, Vol 6, No (4)
Witono. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi
Covid-19. Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol 4, No (3)
Wulandari, D. H. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pasien Tuberkulosis Paru Tahap Lanjutan Untuk Minum Obat di RS Rumah Sehat Terpadu Tahun 2015. Jurnal ARSI, Vol 2, No (1)
Yatim, W. (1986). Genetika. Bandung: Penerbit Tarsito
Yenie, H. (2016). Hubungan Kepatuhan Akseptor KB Pil dengan Kegagalan Kontrasepsi Pil di
Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Keperawatan, Vol 8, No (2)
Yuhaedi, LT., T Kurniawati. (2013). Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB. Jakarta: EGC
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
103 Tahun 2000, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun
2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Ketahanan
Keluarga
Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
