AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI OLEH DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

Abstract

Artikel ini berjudul “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial Kota Cimahi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dari David Hulme dan Mark Turney (dalam Manggaukang, 2000) yang mencakup aspek legitimasi, kualitas moral, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian adalah Dinas Sosial Kota Cimahi, dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas, petugas pendata Bansos, pelaksana penyalur Bansos, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT telah mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai media pencairan bantuan. Nama-nama penerima bantuan dipublikasikan secara terbuka di kantor RW dan Kelurahan untuk menjaga transparansi dan ketepatan sasaran. Dinas Sosial Kota Cimahi didukung oleh 65 pegawai serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun anggaran 2024, Dinas ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp16,59 miliar, yang diperuntukkan bagi operasional dan belanja modal. Sasaran utama bantuan adalah warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat.