RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA

PERSPEKTIF PEMERINTAH DAERAH

  • Agus Subagyo
Keywords: State Defence, Local Government, Threats

Abstract

This article aims to explain the 2018-2019 state defense action plan in Presidential Instruction No. 7 of 2018 which mandates all ministries, non-ministerial government agencies, and local governments to take action to defend the country through three stages, namely the stages of socialization, internalization, and movement action. The dilution of the state defense action plan at the central government level has been very active, however, at the level of the reverent regional government it has not yet been felt, especially with the existence of regional autonomy where the central government is not necessarily able to "control" the regional government, so that all this needs attention parties, to see the perspective of the regional government in implementing the state defense action plan.

References

Buku :
Andrianto, Tuhana Taufiq, Paradaigma Baru Bela Negara : Implementasi dan Pengembangannya Di Era Globalisasi, (Jakarta : Global Pustaka Utama, 2015)
Rizal, Jusuf, Panca Bela Negara Generasi Muda Kini, (Jakarta : Asia Mark Communication, 2017)
Subagyo, Agus, Bela Negara : Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015)
Wantanas, Modul I : Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, (Jakarta : Wantanas, 2017)
Zamroni, Akhmad, Partisipasi Dalam Upaya Bela Negara, (Jakarta : Penerbit Yrama Widya, 2016)

Internet :
https://elshinta.com/news/163892/2018/12/18/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.00 WIB.
http://mediaindonesia.com/read/detail/205000-mendagri-minta-jajaran-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 11.00 WIB.
http://www.palapapos.co.id/listing/view/1163/2/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.30 WIB.
https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-papua-minta-tni-polri-ditarik-dari-nduga-ini-kata-kapolri.html. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 12.30 WIB.

Aturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Instruksi Presiden Nomor & Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.
Published
2019-02-19
How to Cite
Subagyo, A. (2019). RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 2(01), 1-16. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.81