PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG

Abstract

Permasalahan yang berkaitan dengan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan terkait banyaknya PKL yang melanggar aturan di Kota Bandung dapat dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya sehingga mengganggu kepentingan umum. Tempat relokasi yang cenderung sepi pengunjung juga menjadi faktor pendukung adanya pedagang yang berpindah tempat dan kembali ke tempat yang lebih ramai. Lokasi yang kurang strategis, aktifitas masyarakat yang rendah, serta sosialisasi tempat yang tidak ada menjadi penyebab tempat relokasi sepi pembeli.

Penelitian  ini  membahas  tentang   Peran  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah  Kota  Bandung  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  pengelolaan  kawasan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Terkait dengan lokasi, banyaknya jumlah PKL yang ingin masuk ke area relokasi untuk berjualan membuat area area relokasi ini menjadi sempit dan kekurangan lahan untuk menampung para PKL. pemerintah telah ikut campur tangan dalam menjadikan area relokasi sebagai destinasi pariwisata. pemerintah sudah memberikan sosialisasi atau semacam seminar tentang peningkatan sektor usaha kepada para pedagang kaki lima dan Kebersihan telah diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Dalam  hal  pengelolaan  dan  penanganan  pedagang  kaki  lima  di   Kota  Bandung, pemerintah mengeluarkan peraturan daerah yang diharapkan mampu membantu program pemerintah terkait dengan program pembangunan sebagai daerah bersih, aman, inovatif dan kreatif.  Penataan  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Bandung  dilakukan  dengan  cara  merelokasi pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan provinsi ke area relokasi yang telah disediakan. Kawasan kuliner ini diharapkan mampu menjadi sebuah ikon baru area kuliner yang sangat dinamis.

Hasil dari relokasi ini membuat para pedagang yang semula merasa tidak nyaman dengan aturan ini akhirnya migrasi total bahkan area ini nyaris tidak bisa menampung para pedagang kaki  lima,  apalagi  dengan munculnya  pedagang-pedagang baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Jumlah pedagang kaki lima yang   berhasil pindah ke area relokasi ini semakin tahun semakin meningkat. Bahkan semakin banyak pedagang kaki lima yang mendaftar ingin berjualan di area relokasi tetapi dikarenakan lahan yang belum cukup maka banyak yang belum bisa diterima sepenuhnya. Namun sedang diusahakan dan sebisa mungkin akan diperluas dan sebisa mungkin ditampung.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  Kota  Bandung  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  pengelolaan  kawasan pedagang  kaki  lima  di  Kota  Bandung.  Pengelolaan  kawasan  pedagang  kaki  lima  sendiri dilakukan oleh tiga dinas terkait. Diantara dinas tersebut telah dilakukan pembagian tugas yang termasuk dalam hal pengelolaan kawasan pedagang kaki lima, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam hal penataan lokasi dan pengembangan destinasi pariwisata. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam hal pengembangan usaha, dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup.