PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) MELALUI SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH INDUSTRI (SIPETIR) PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Abstract
Penelitian dalam tesis ini berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri (SIPETIR) pada Daerah Aliran Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat”, diangkat berdasarkan pencemaran Sungai Citarum disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri. Adanya teknologi online monitoring kualitas air kini diwajibkan dipasang oleh perusahaan-perusahaan penghasil limbah cair terutama di outlet air buangan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri-industri yang menuju ke badan sungai. Adanya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri di Aliran Sungai Citarum berbasis Teknologi Informasi.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian (2000:142-150) dengan indikator yang meliputi stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Pihak Swasta pengguna IPAL, dan masyarakat sekitar DAS Citarum.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah melakukan usaha-usaha seperti Pembinaan terhadap warga sekitar, melakukan kegiatan untuk menghentikan pencemaran dan kerusakan Sungai Citarum, berwenang untuk meminta keterangan data/dokumen termasuk memeriksa pabrik, tempat usaha dan saluran pembuangannya. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dengan Monitoring berbasis data pada setiap Industri yang diwajibkan dan akan dihubungkan dengan Server Data pada Command Center, sehingga nantinya dari Command Center akan mampu memantau langsung secara real time kualitas maupun kuantitas dari air hasil olahan yang dibuang oleh Industri kedalam Sungai Citarum. teknologi yang dinamakan SIPETIR milik Bandung Barat sebuah sistem pertama, yang mempermudah pemantauan kadar keamanan air limbah pada setiap perusahaan dan memudahkan pekerjaan pemantauan air limbah kapanpun, dan dimanapun, serta apabila hasil pemantauan menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar baku mutu maka informasi tersebut dapat dikirimkan kepada lembaga penelitian untuk merekomendasikan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan. Koordinasi dan kerjasama antara stakeholder dalam menyiapkan dokumen tanggap pencemaran yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung penerapan teknologi online monitoring kualitas air yang mampu memberikan peringatan dini terjadinya pencemaran kualitas perairan.
Isu strategis Citarum Harum aspek penanganan air limbah domestik, tidak terlepas dari konteks pembangunan sanitasi nasional dengan target pencapaian akses Sanitasi Layak 100%, yang harus dituntaskan tahun 2019; dan akses Sanitasi Aman tahun 2030 sesuai kesepakatan SDGs. RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah menetapkan target pembangunan penanganan air limbah domestik, yaitu akses sanitasi layak sebesar 81%, dicapai pada tahun 2023; dan akses sanitasi aman ditargetkan tercapai tahun 2030. Sejalan dengan hal tesebut, upaya pembangunan penanganan air limbah domestik di Citarum Harum harus dipacu tuntas 100% sanitasi layak pada tahun 2025.
References
Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka
Cipta
Asdak, C. (2014). Hidrologi dan Pengeloaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press
Asmadi. (2013). Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit. Yogyakarta: Goysen
Berry, David. (2003). Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Depok: Rajawali Pers
Fahmi, Irham. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta
Hamdan. (2000). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung: Mandar Maju
Harsono, Hanifah. (2002). Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: PT Mutiara
Sumber Widya
Heru, D.W. (2014). Sistem Pemantauan Online Untuk Pengendalian Pencemaran Kualitas
Air Di DAS Ciliwung. Jakarta: Pusat Teknologi Lingkungan-BPPT
Horoepoetri, Arimbi., Achmad Santosa. (2003). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan. Jakarta: Walhi
Horton, Paul B., Chester L Hunt. (1996). Sosiologi Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
Indrajit, Richardus Eko. (2005). Electronic Government in Action: Ragam Kasus
Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Andi
Kadir, Abdul. (2005). Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi
Kaswinarni, F. (2008). Kajian Teknis Pengolahan Limbah Padat dan Cair Industri Tahu.
Tesis Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang
Kumorotomo, Wahyudi. (2005). Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi.
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Mulyana, David Rahmad. (2023). Dampak Kebijakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) Kepada Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)
Narwoko, Dwi J., Bagong Suyanto. (2014). Sosiologi: Teks, Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenadamedia Group
Panjaitan, Bernat. (2015). Peran Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Industri
Karet Oleh PT Hocklie Rubber Labuhanbatu. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 3, No (1) Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Rivai, Veithzal. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Raja
Grafindo
Robbin, S.P. (1996). Perilaku Organisasi. Terjemahan: Handyana Pdjaatmaja. Jakarta: PT Prenhal Indo
Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai
Pustaka
Setiawan, W., Munir. (2009). Pengantar Teknologi Informasi. Bandung: Universitas
Pendidikan Indonesia
Seyhan, Ersin. (1990). Dasar-dasar Hidrologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Siagian, Sondang P. (2000). Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara Siregar, SA. (2005). Instalasi Pengolahan Air Limbah. Yogyakarta: Kanisius Siswanto. (2012). Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
Soekanto, Soerjono. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo
Solichin, Abdul Wahab. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Sugara, Asep. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air Kali Sabi di Kota
Tanggerang. Jurnal Mozaik, Vol 9, No (1)
Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
CV.
Suhardono, Edy. (2018). Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia
Utama
Suharto. (2011). Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air. Yogyakarta: Andi
Sumarso, Siswanto. (2005). Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian
Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta
Tamim, F. (2002). Pengembangan SDM Aparat dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi.
Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No 2, Vol 10
Thoha, Miftah. (2012). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Usman, Nurdin, (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik. Jakarta: PT Buku Kita
. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Andi
Yudo, Satmoko. (2016). Pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Air Untuk Memantau
Air Limbah Industri Secara Online. Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT. Vol 9, No 1
REGULASI
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Kualitas
Air Limbah Secara Terus Menerus dalam Jaringan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Program Kali Bersih
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan
Kualitas Air Limbah Industri di Aliran Sungai Citarum Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian
Tugas Dinas Lingkungan Hidup
