PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN DESA WISATA MUKAPAYUNG DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Abstract
Desa Wisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang membawa dampak ekonomi bagi masyarakat karena masyarakat desa terlibat dalam pengembangan desa wisata. Konsep Desa Wisata menempatkan masyarakat sebagai aktor utama penggerak pembangunan desa wisata. Desa wisata dikatakan sebagai produk pariwisata pedesaan yang menawarkan pengalaman kehidupan pedesaan, daya tarik alam sekitar, budaya dan tradisi masyarakat lokal dan elemen unik lainnya yang dimiliki sebuah desa untuk menarik kedatangan wisatawan (Syaiful, 2021: 1007). Desa wisata memiliki karakter khusus yang menarik wisatawan untuk memperoleh pengalaman yang dipandang memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan baru bagi wisatawan. Konsep Desa Wisata menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata di desa. Dalam pengelolaannya, desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat setempat memaksimalkan potensi yang ada di desa.
Desa Mukapayung merupakan salah satu desa terpilih sebagai desa wisata yang dikembangkan oleh Pemeintah Kabupaten Bandung Barat, namun pada kenyataannya saat ini potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi pendukung wisata dan belum terlalu berkembang sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi untuk menganalisis data yang diperoleh melalui survey serta melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat.
Tipe penelitian menggunakan metode survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Variabel yang diteliti yaitu implementasi kebijakan Pemerintah Daerah sebagai variabel independen/bebas (X), dan variabel efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat sebagai variabel dependen/terikat (Y).
Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun desain penelitian yang peneliti gunakan adalah desain penelitian kausal. Seperti yang diutarakan Hasan (2002: 33) bahwa: “Desain penelitian kausal berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya”.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat. Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pengukuran empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk dalam kategori ”Cukup” dengan skor capain tanggapan responden sebesar 64.14% (52.01% - 68.00%). Dapat diinterpretasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat persentase skor tertinggi sebesar 64.72% pada dimensi struktur birokrasi, sedangkan persentase dimensi terendah sebesar 63.33% pada dimensi komunikasi.
References
Kotler, Philip. 2000. Prinsip-Prinsip Pemasaran Manajemen, Jakarta: Prenhalindo. Levy & Weitz. 2001. Retailing Management, 4th edition. New York: Mc.Graw Hill, Irwin Levy.
Sudriamunawar, Haryono. 2006. Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produktivitas. Mandar
Maju. Bandung.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. 2016. Metode
Penelitian Kuantiatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. Sutopo dan
Sugiyanto. 2001. Analisis Kebijakan Publik. LAN-RI.
Suradinata, Ermaya, 2002, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Government and
Regional Autonomy Management). Bandung. Ramadhan,
Suwandi, Pendit Nyoman. 2006. Ilmu Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita. Syafiie, Inu
Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi 2001. Jakarta: Refika Aditama.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press. Wasistiono, Sadu. 2001. Manajemen Pemerintahan Daerah. Sumedang: Alqaprint Jatinangor Winarno, Budi. 2012. Teori Dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media press.
DOKUMEN :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Eksemplar Lepas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Eksemplar Lepas.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Eksemplar Lepas.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah. Eksemplar Lepas.
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian
Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Eksemplar Lepas.