PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Kabupaten  Bandung  Barat  merupakan  daerah  yang  didominasi  oleh  pegunungan sehingga banyak wilayah yang berada pada kemiringan lereng sangat curam. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya peristiwa tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya merespon kejadian bencana tanah longsor tersebut. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki kebijakan yang spesifik untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi untuk menganalisis data yang diperoleh melalui survey serta melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah membawa pengaruh signifikan terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dimensi komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan pelaksana dan struktur birokrasi memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Hasil koefisien determinasi dapat dinterpretasikan bahwa kemampuan variabel implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini mempengaruhi  variabel  efektivitas  penanggulangan  bencana  tanah  longsor  sebesar  66.91%, sedangkan  sisanya  sebesar  33.09%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diuji  dalam penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan analisis kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). Menurut Sugiyono (2019: 6), explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan peneliti ini menggunakan metode penelitian tersebut adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat mendeskripsikan pengaruh antara variabel bebas yaitu implementasi kebijakan pemerintah (X) dan variabel terikat efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat (Y).

 Secara konseptual teori-teori yang digunakan akan diaplilkasikan pada objek dan subjek penelitian untuk menjawab seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dunn (2003:51) mengungkapkan bahwa : ”Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara kota) dan pur   (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai  Lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil   penelitian   dan   pembahasan   menunjukkan   bahwa   implementasi   kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor  di Kabupaten Bandung Barat.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis deskriptif  implementasi  kebijakan  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  pengukuran empat dimensi komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan sikap pelaksana, dan struktur kebijakan termasuk dalam kategori Cukup, dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 60.95% (52.01% - 68.00%). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penilaian masyarakat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan  bencana  daerah di  Kabupaten  Bandung  Barat termasuk  dalam predikat cukup. Terdapat tanggapan responden dengan persentase skor tertinggi sebesar 66.70% pada dimensi kecenderungan pelaksana kebijakan, sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah adalah sebesar 59.32% pada dimensi sumber-sumber.

1. Analisis deskriptif  efektivitas  penanggulangan  bencana  tanah  longsor  di  Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pengukuran tiga dimensi manajemen yaitu pra bencana, tahapan saat kejadian bencana dan pasca bencana termasuk dalam kategori Cukup, dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 62.59% (52.01% - 68.00%). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penilaian masyarakat terhadap efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat tanggapan responden dengan persentase skor tertinggi sebesar 65.79% pada dimensi pasca bencana, sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah adalah sebesar 57.73% pada dimensi pra bencana.