IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) DI KABUPATEN TOLIKARA

Abstract

Judul  Tesis  ini  adalah:  “Implementasi  Peraturan  Gubernur  Papua  Nomor  38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara belum berjalan optimal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Kabupaten Tolikara, dengan informan yaitu: 1 orang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Tolikara, 1 orang Kepala Distrik, I orang Kepala Kampung dan 1 orang tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Tolikara, dilihat dari Idealized policy, dasar hukum Program Respek yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). Dalam pelaksanaan Program Respek beberapa waktu ke belakang telah menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat Tolikara. Implementing organization. Dalam pelaksanaan Program Respek idealnya 1 distrik didampingi oleh 3 orang tenaga pendamping atau fasilitator. Target groups, Program Respek yang juga dianggap berhasil, karena berdasarkan studi kepustakaan yang peneliti lakukan tercatat 41.52 persen penduduk miskin pada Tahun 2017 menurun menjadi 31.11 persen pada tahun 2022. The environmental factors, Pemerintah Kabupaten Tolikara membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Respek ditingkat kampung dengan Kepala Kampung sebagai penanggung jawab, tokoh masyarakat sebagai Ketua Pokja, dan seluruh ketua RT/RW, bendahara dan beberapa masyarakat sebagai anggota/pekerja. Pokja bersifat ad Hoc. Hambatan-hambatan yang muncul antara lain: Luasnya wilayah Kabupaten Tolikara, Sumber daya aparat masih rendah, Minimnya jumlah tenaga pendamping atau fasilitator, Sarana dan prasarana penunjang masih terbatas.