IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Kebijakan pelayanan publik kependudukan dan pendaftaran penduduk Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun  2022. Namun, Identitas Kependudukan Digital adalah versi digital dokumen identitas yang dapat diakses melalui internet. Kebijakan ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Adanya Identitas Kependudukan Digital akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi dengan layanan publik dan swasta hanya dengan ponsel. Salah satu tujuan dari Identitas Kependudukan Digital ini adalah sebagai dokumen identitas, otentikasi identitas, dan otoritas identitas. Menurut Disdukcapil Bandung Barat (per Januari sampai Juli 2024), sekitar 1.358.445 orang telah melakukan perekaman KTP-el. Target pemerintah untuk menerapkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah 30%. Atau 407000 orang. Namun, menurut penelitian yang dilakukan di lapangan, hanya 9.14%, atau sekitar 122000 orang dari populasi Kabupaten Bandung Barat yang sudah menerapkan IKD dua tahun setelah diterapkan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat tidak mencapai target tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

IKD menjadikan pengurusan dokumen kependudukan menjadi mudah, cepat dan tidak ribet, sehingga mengurangi risiko calo dan pungli. Pemerintah daerah semakin menaruh perhatian pada bidang pelayanan pendokumentasian kependudukan, seiring dengan digunakannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional sebagai dasar berbagai kebutuhan di masyarakat, seperti: Contoh: Penerbitan Surat Izin Mengemudi, dukungan pemerintah, pelayanan   kesehatan/BPJS.   Semua   ini   menggunakan   NIK   sebagai   dasar   pemberian layanannya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan terobosan teknologi yang memungkinkan pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas. Penulis mengkaji implementasi kebijakan identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III (1980). Teori ini berfokus pada empat aspek: komunikasi, kekuasaan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.