Penataan Pedagang Kaki Lima Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Penataan Pedagang Kaki Lima

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor”. Fenomena yang terdapat dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa dimensi yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumber daya, Struktur Birokrasi. Berdasarkan data jumlah pedagang kaki lima di kecamatan Jonggol pada tahun 2023-2025, terdapat tiga jenis usaha utama terdiri dari makanan, minuman, dan mainan. Pada tahun 2023 sebanyak 40 pedagang serta pada tahun 2024 terdapat kenaikan 53 pedagang sampai dengan tahun 2025 bertambah menjadi 65 pedagang. Tujuan penelitian menganalisis proses implementasi kebijakan penataan PKL, serta faktor pendukung dan penghambat, menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan tersebut.Teori yang digunakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui informan, pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan, komunikasi masih tidak optimal sosialisasi kepada pedagang kurang maksimal tidak memahami isi, tujuan, dan prosedur, adanya keterbatasan sumber daya berupa minimnya tenaga pengawas di lapangan serta pelaksanaan yang tidak konsisten, kemudian disposisi atau sikap aparat pelaksana yang lemah dalam penegakan aturan akibat tekanan sosial atau pertimbangan politis, dan struktur birokrasi dalam prosedur serta legalisasi usaha PKL yang lambat dan rumit sehingga menyulitkan proses legal formal pedagang. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal, diperlukan upaya pemerintah dilakukan melalui pendekatan persuasif, penyediaan lokasi alternatif, dan koordinasi lintas sektor.