PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SABILULUNGAN RAKSA DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 DI KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Tujuan utama pembangunan nasional di Indonesia yaitu menciptakan keadilan, era globalisasi yang meluas di setiap aspek kehidupan. Setiap individu harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kemampuan tersebut merupaka nmodal utama yang harus dipenuhi, utamanya karena pembangunan nasional yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang.

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sabilulungan Raksa Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung” diangkat karena pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program sabilulungan Raksa Desa dinilai belum terlaksana dengan optimal.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai pemberdayaan yang dikemukakan   oleh   Kartasasmita   (Noor,   2011:104-105)   dengan   indikator   yang   meliputi penciptaan  suasana  yang  mendukung  (enabling),  langkah  nyata  dalam  upaya  memperkuat potensi (empowering); melindungi dan membela kepentingan masyarakat (protecting). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa, dan Kepala Desa Cileunyi Kulon, Desa Cisondari, dan Desa Ciburial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa yang berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa masing-masing yang ada di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan PSPM Raksa Desa di tingkat Kabupaten pastinya dimulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Pembina Kecamatan dengan pemerintah Desa sebagai penyelenggara program dan merumuskan perencanaan, Kabupaten merupakan pihak dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program, serta  melibatkan  swadaya  mayarakat sekitar  dalam  pembangunan  tersebut.  Bentuk kepemimpinan dalam pemerintah Desa dalam penyelenggaraan program pembangunan tersebut yaitu pemerintah Desa selalu memantau langsung terhadap pembangunan fasilitas masyarakat desa, dan pemerintah memotivasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tersebut untuk menghimpun  partisipasi  masyarakat  menjadi  prioritas  utama  dalam  sebuah  pembangunan, dengan adanya partisipasi masyarakat.

Dalam penciptaan suasana yang mendukung (enabling), untuk memulai proses perencanaan di tingkat kecamatan maka Tim Pembina Kegiatan merancang agenda kegiatan, kemudian melakukan pengecekan administrasi agar sesuai dengan tempat tujuan kegiatan PSPM Raksa Desa serta menyampaikan petunjuk sistem terkait praktik kegiatan PSPM Raksa Desa yang berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa masing-masing yang ada di Kabupaten Bandung. komponen  sumber  daya menjadi  komponen  yang krusial dalam pelaksanaan  pemberdayaan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah aparatur, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplemetasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diaharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan   Keuangan   Program   Raksa   Desa   di   Kabupaten   Bandung   dijelaskan   mengenai Pembiayaan   Program   Sabilulungan   Pemberdayaan   Masyarakat   Raksa   Desa.   Bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.