IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK

  • Iis Rosyiah Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Rira Nuradhawati Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Wawan Gunawan Universitas Jenderal Achmad Yani
Keywords: Implementasi Penerapan prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik

Abstract

Kualitas pelayanan publik yang rendah menjadi permasalahan yang muncul di Kantor Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Terutama terkait masih tingginya     pelanggaran disiplin dan tingkat penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini diperberat dengan   rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, terbatasnya  sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam  menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana penerapan kinerja akuntablitas dan Transparan dalam pelayanan publik Pada Kantor Kecamatan Jatitujuh Kabupaten   Majalengka? Bagaimana Kedisplinan dalam Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan   Jatitujuh Kabupaten   Majalengka? Bagaimana upaya dalam menciptkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik secara  good governance pada Kantor Kecamatan Jatitujuh Kabupaten  Majalengka?

Model penelitian yang digunakan   adalah kualitatif dan deskriptif. Menurut Nawawi (2010) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mencari hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih dari beberapa populasi atau sampel dengan menggunakan teknik random sampling dan menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis/dugaan.

Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menyimpulkan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka berjalan   cukup baik. Artinya, penyedia layanan dapat mengambil tanggung jawab atas layanan yang diberikannya, misalnya dengan berupaya menghasilkan layanan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun proses akuntabilitasnya masih perlu ditingkatkan terutama masalah disiplin pelayanan.

Kinerja  aparatur  yang  kurang  baik,  biaya  pelayanan  yang  masih  belum  transparan,  serta kecepatan pelayanan yang belum dapat diselesaikan tepat waktu sehingga penyedia layanan mempunyai tanggung jawab publik yang lebih baik   dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Camat sebagai pejabat tertinggi di Kantor Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka diharapkan   lebih memperhatikan kedisiplinan dan ketepatan waktu pegawai agar pelayanan publik diberikan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

References

Agustinus, leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Aditama, Tjandra Yoga. 2010. Manajemen Administrasi. Jakarta: UI Press.
Budiono S, dkk, 2003. Bunga Rampai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
BPS, 2023, Kecamatan Jatitujuh Dalam Angka, Majalengka : BPS
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2014) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Endarlin , J.S 2004, Governance Merupakan Suatu Terminologi Penerbit Universitas.
Diponegoro. Semarang.
Ellwood. 1993. Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Bima Aksara, Jakarta, 2001.
Haw Widjaja, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,.
Grasindo, Jakarta.
Islamy, M. Irfan. 2010. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. SinarGrafika
Lalolo, Loina Krina P,2003. Indikator Dan Otonomi dan Manajemen Keuangan
Daerah, Penerbit: Andi
Mardiasmo, 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Pandji Santosa, 2009, Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Good Governance,
Bandung : Refika Aditama,
Mangkunegara, A.Anwar Prabu 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung :
Remaja Rosdakarya
Moleong, J., 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari,.2010. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : UGM Press,
P. Siagian, Sondang,. 2012, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Bandung : Rineka Cipta. Siagian. P. Sondang (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Andi Offset Sobandi . 2006, Manajemen SDM, Semarang : Penerbit: Universitas Diponegoro.
Setiawan. J.S. Endarlin. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
The World Bank Washington, D.C. ... Penerbitan, Washington D.C The World Bank 2005.

JURNAL
Annisa Asisiura (2014) Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Corporate Governance Pada PT Len Industri.
Diana Fajarwati (2011) Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Corporate Governance di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan. Vivi Sulvianti (2013) Penelitian ini berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance (GCG) Pada PT Pelita Jaya Prima di Tarakan. Hasilnya adalah PT Pelita
Jaya Prima.

PERUNDANG UNDANGAN
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Keputusan Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum
5. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka
6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Majalengka
Published
2025-02-25
How to Cite
Rosyiah, I., Nuradhawati, R., & Gunawan, W. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Prinsip : Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i2.3394

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>