IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DALAM PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCING) OLEH DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI

Abstract

Kebijakan publik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai dinamika sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. Kebijakan merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut banyaknnya kepentingan dan menjadi sebuah upaya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain kompleksitas subyek kebijakan yang  sangat  beragam,  kompleksitas  kebijakan  juga  menyangkut  kepentingan  pemangku kebijakan itu sendiri yang mempunyai rasionalisasi dan logika tersendiri. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting karena pada prinsipnya adalah merupakan cara bagaimana suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan agar harapan dan kepentingan-kepentingan publik yang diinginkan dapat terwujud didalam realitas atau dengan kata lain bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari konsep kebijakan publik yang dibuat.

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi” diangkat karena pelaksanaan kebijakan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaa kepada perusahaan lain masih dinilai belum maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bekasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merse (Tangkilisan, 2004:10) dengan indikator yang meliputi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan  dokumentasi,  dengan  informan  utama  ialah  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten Bekasi, Perwakilan PPJP (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh), dan Perwakilan Pekerja Outsourcing.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan outsourcing yang sekarang berlaku menekankan pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan seperti tenaga kerja outsourcing jika merasa ada hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan, maka mereka dapat langsung mengadukannya melalui Call Center yang akan diteruskan pada Dinas Ketenagakerjaan daerah untuk menanganinya. Pengaturan tentang outsourcing ini sendiri oleh pemerintah dianggap masih kurang lengkap, dan dalam pelaksanaannya sistem outsourcing melibatkan 3 pihak yakni pemerintah, tenaga kerja, dan perusahaan. Kenyataannya pengaturan sistem outsourcing masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat sebagai pekerja di Kabupaten Bekasi sendiri karena masih banyak yang menilai bertentangan dengan progresivitas gerakaan pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang selama ini mengkhendaki adanya perbaikan kualitas secara signifikan terhadap pemenuhan standar hak-hak asasi dasar pekerja. kebijakan outsourcing memang memberikan batasan tertentu baik untuk penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan maupun penyerahan pekerjaan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh, namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran sehingga impelementasi kebijakan tersebut oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi masih belum terimplementasikan secara maksimal.

Dalam pelaksanaan  informasi kebijakan, kebijakan  sistem outsourcing  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  menekankan  pada pemenuhan,  perlindungan,  dan  penghormatan dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung. Dalam isi kebijakan, pengaturan tentang outsourcing ini sendiri oleh pemerintah dianggap masih kurang lengkap. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang saat ini sebagai dasar kebijakan pelaksanaan outsourcing atau alih daya membagi dua bagian pembahasan outsourcing, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Di dalam pelaksanaanya sistem outsourcing melibatkan 3 pihak yakni pemerintah, tenaga kerja, dan perusahaan. Masih ditemukannya kendala seperti pada pelaporan alur kegiatan dalam proses pelaksanaan kebijakan dimana penetapan jenis pekerjaan  pekerjaan utama dan jenis pekerjaan yang telah dibuat, dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada Dinas Ketenagakerjaan.

Dalam pembagian potensi, kebijakan outsourcing memang memberikan batasan tertentu baik untuk penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan maupun penyerahan pekerjaan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh. Namun pada pelaksanaannya yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran, seperti jenis pekerjaan  yang  diserahkan  kepada  pihak  lain  termasuk  pekerjaan  inti  dan  status  pekerja/buruh outsourcing yang dikontrak terus menerus. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengawasan dari pemerintah, khususnya oleh Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum terimplementasikan secara maksimal.