IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KOTA BANDUNG

Abstract

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya karena mempunyai peranan bagi pengembangan sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dalam pelestarian bangunan cagar budaya hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Cagar Budaya Yang Menjamin Pelestarian, Kelangsungan dan Keselamatan Bangunan-Bangunan Bersejarah. Sehingga perlu kita lindungi dan lestarikan agar keutuhan bangunan cagar budaya ini tetap terjaga. Pemerintah pusat mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan salah satunya pelestarian bangunan cagar budaya namun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Kapioru (2014:105) dengan indikator yang meliputi Kondisi lingkungan (environmental conditions), Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship), Sumber daya (resources), Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Pengelola Bangunan Cagar Budaya Kawasan Asia-Afrika, Pengguna Bagunan Cagar Budaya Kawasan ABC Bandung, dan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kondisi lingkungan dalam melaksanakan  kebijakan  pengelolaan  kawasan  dan bangunan  cagar  budaya  ini dapat  dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi pada aparatur Disbudpar, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Aparatur pelakasana kebijakan dalam urusan bangunan cagar budaya telah memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan ketentuan-ketentuan lainya yang ada dalam Perda tersebut dan masyarakat menjadi termotivasi untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Karakter institusi yang sudah dibuat dalam suatu lembaga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, kordinasi dan integrasi secara efektif dan efisien.