IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENAMAAN RUPABUMI DALAM PEMBERIAN NAMA UNSUR BUATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP IDENTITAS LOKAL DI KOTA CIREBON

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemerintah mengenai penamaan rupabumi dalam pemberian nama unsur buatan serta dampaknya terhadap identitas lokal di Kota Cirebon. Masalah utama yang diidentifikasi adalah belum optimalnya implementasi kebijakan ini akibat lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi serta ketidaktepatan tindakan dari pihak berwenang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti BP4D, camat, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Cirebon, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta regulasi yang belum jelas. Rendahnya pemahaman pejabat dan minimnya keterlibatan masyarakat juga memperlambat pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan regulasi yang lebih jelas guna mengoptimalkan implementasi kebijakan penamaan rupabumi dan memperkuat identitas lokal di Kota Cirebon.