PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

  • Irma Gusmayanti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/The Coordinating Ministry for Economic Affairs
Keywords: Keywords: Land USe, Spatial Planning, Environment, Sistainable Development, National Development

Abstract

In accordance with the Indonesian Constitution of 1945, land use management is crucial for regulating land usage in order to establish a just, prosperous, and prosperous society. This research applies a normative legal approach to analyze the land use management arrangements enacted under the Job Creation Act Number 6 Year 2023. The control of land use continues to be committed on spatial planning and environmental plans (sustainable development). Suitability of Spatial Utilization is a regulatory innovation that replaces numerous spatial usage licenses such as principle permits, location permits, land utilization permits, and building construction permits. The government also continues to require that Environmental Carrying Capacity and Strategic Environmental Assessment be integrated throughout the drafting or evaluation of spatial planning. In addition to regulating land rights or management rights in above ground and underground land, the Job Creation Act enhances laws for the control and utilization of abandoned land. This policy instrument the legality of land use management and promotes national growth.

Keywords: Land USe, Spatial Planning, Environment, Sistainable Development, National Development

   

References

Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
__________, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41.
__________, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, LN 2012/No. 22.

__________, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140.
__________, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LN 2007/No.28.

__________, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN 1960/No. 104.

__________, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN.2021/No.32.
__________, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang , LN 2021/No. 31.

__________, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, LN.2021/No.30.

__________, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, LN 2021/No. 28.

__________, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, LN. 2016/No. 228.

__________, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, LN 2004/No.45.

__________, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, LN 2020/No. 259.

__________, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
__________, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.
__________, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi.
__________, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah.

Buku

Anton, Donald K, and Shelton, Dinah L. Environmental Protection and Human Rights. (New York: Cambridge University Press, 2011).

Dian Ekawaty Ismail. Hukum Tata Ruang: Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh. (Yogyakarta: UII Press, 2019).

Elizabeth Fisher. Environmental Law. (Oxford: Oxford University Press, 2017).

Jimly Asshiddiqie. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. Pengantar Hukum Tata Ruang. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Prof. Maria Soemardjono, S.H., MCL., M.P.A. Aspek Hukum Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah/Dalam Bumi, Ruang Bawah Air, dan Ruang Udara di Atas Tanah. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2018), hlm. 2.

Jurnal

Ahsanul Rizky Ramadhan, Firman Muntaqo, Iza Rumesten RS. “Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah”, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.11, No.1, Mei 2022, ISSN 2655-8610.

Arba, Syapruddin, Diangsa Wagian. “Kajian Normatif Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah”. Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Mataram, [s.l.], v. 30, n. 1, Okt. 2017, ISSN 2579-3071.

Hadis, R. “Tinjauan Yuridis terhadap Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Berkaitan dengan Penat.aan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.” Jurnal Linear 1, No. 2 (2017).

R. Kunto Adi. “Penatagunaan Tanah Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Sistem dan Usaha Agribisnis di Indonesia”. SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Vol. 11 No.1, September 2014: 66 – 78, ISSN: 1829-9946.

Septiana Indriani Kusumaningrum, “Pemanfaatan Sektor Pertanian sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.” Jurnal Transaksi, 11, No. 1 (2019).

Slamet Muryono, Agung Nugraha Bimasena, Asih Retno Dewi. “Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta”. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4, No. 2, November 2018.

Supriyanto. “Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari 2010.

Internet

Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan Ii 2020 Turun 5,32 Persen”, https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2020/08/05/1737/-Ekonomi-Indonesia-Triwulan-Ii-2020-Turun-5-32-Persen.Html, (diakses pada 28 Maret 2023).

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “RDTR Sebagai Acuan Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang”. https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/1866#:~:text=RDTR%20dan%20peraturan%20zonasi%20merupakan%20dua%20dokumen%20yang,RDTR%20berdasarkan%20pembagian%20wilayah%20pengembangannya%20serta%20prioritas%20pembangunan, (diakses pada 31 Maret 2023).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pemerintah Tetap Berkomitmen Jalankan Pembangunan Berkelanjutan di Tengah Pandemi”. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3080/pemerintah-tetap-berkomitmen-jalankan-pembangunan-berkelanjutan-di-tengah-pandemi, (diakses 28 Maret 2023).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Sekilas SDGs”. https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/, (diakses pada 28 Maret 2023).
Published
2023-12-31