SINERGI KPU DAN MABES AD DALAM MENJAGA KEAMANAN PEMILU 2024 DI JAKARTA

Abstract

Sinergi merupakan aspek penting dalam proses kerjasama antar pemerintah pada setiap tataran. Pada aspek pemilu, pelaksana pemilu tidak hanya KPU saja, namun ada juga badan dan Lembaga lain yang terlibat, salah satunya TNI melalui OMSPnya. KPU dan TNI dalam hal ini Mabes AD diatur dalam Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengamanatkan bahwa prajurit TNI dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU. Hal ini juga selaras dengn arah kebijakan dan langkah strategis TNI dalam rangka mengamankan Pemilu dan pileg tahun 2024, dimana TNI akan berperan aktif mengamankan seluruh tahapan Pemilu dan pileg tahun 2024. Hal ini lah yang menjadi input dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian   deskriptif.   Menurut   Sugiyono   (2022),   metode   penelitian   kualitatif   deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada  kondisi  objek  alamiah  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci.  Pendekatan  dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait Sinergi KPU dan Mabes AD dalam Menjaga Keamanan Pemilu 2024 di Jakarta dengan mewawancarai langsung narasumber yang terkait dalam penelitian ini tentang pencatatan transaksi keuangan dan juga mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan.

Sejatinya kerjasama antara  KPU dan TNI melalui Mabes AD memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses sinergi. Aspek sinergi sendiri menurut Najianti (2007:22) terdiri dari dua aspek, yaitu komunikasi dan koordinasi. Lebih lanjut, komunikasi dan koordinasi yang erat antara KPU dan TNI menjadi kunci kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 7

Tahun 2021 tentang Pemilu, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Peraturan Panglima TNI No. 3 Tahun 2022 tentang Bantuan TNI Kepada KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, sinergi antara KPU dan Mabes AD dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 di Jakarta menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan memadukan kekuatan di bidang pengamanan dan koordinasi, kedua institusi ini mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang bebas dari ancaman. Langkah- langkah yang diambil dalam kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang menjadi dasar bagi legitimasi hasil pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa proses komunikasi dan koordinasi antara KPU dan Mabes AD memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengamanan pemilu di Jakarta. Dalam prosesnya, koordinasi dan komunikasi dijalankan dalam dua tahapan, formal dan informal. Masing-masing proses bertujuan untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan terkendali dan dapat meminimalisir pergesekan ditengah masyarakat. Selain itu, Mabes Ad memiliki beberapa tugas khusus dalam pelaksanaan pemilu, berupa pengamanan lokasi pemungutan suara, pengaturan dan pengawasan akses, dukungan logistik, respon terhadap krisis dan situasi darurat, koordinasi dengan pihak keamanan lainnya.