KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN MELALUI FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

  • Septinus Eduard Ginting Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Dadang Sufianto Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Dahly Sukmapryandhika Universitas Jenderal Achmad Yani
Keywords: Collaboration, Development, Lokal Economy, Sukoharjo Regency

Abstract

This research is entitled Collaboration between Regional
Government and Regional Command Units through the Binary Function
in Developing Lokal Economic Potential in Sukoharjo Regency. The
identification of the problem that is the basis for carrying out this
research is the lack of optimal implementation of collaboration between
the Regional Government and Kodim in implementing territorial guidance
for the development of lokal economic potential in Sukoharjo district. So
the researcher formulated the main research problem, namely how to
implement the collaboration between the Regional Government and the
Sukoharjo District Military Command, which was also formulated in
relation to the obstacles faced which caused the implementation of the
collaboration to not be optimal. This research uses a descriptive method
with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out
through interviews, documentation and literature studies. Data analysis
is carried out by means of data reduction, data display, and drawing
conclusions and verification.
The results of the research show that the implementation of
collaboration carried out by the regional government and the Sukoharjo
Kodim related to developing lokal economic potential through the
implementation of Binter by the Sukoharjo Kodim has gone well.
However, there are still several obstacles or obstacles that cause the
implementation of collaboration to not be optimal. Implementation is still
dominated by the Sukoharjo District Military Command. Togetherness is
a dimension with good results, and cohesiveness is a dimension with
research results that are not yet optimal.

References

Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT.
BumiAksara.
Azwar. Widjaja. 2009. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Jakarta:
Penerbit PT. Rineka Cipta.
Budiman, 2003, Peningkatan Pembinaan Teritorial di Wilayah
Korem 121/ABW dihadapkan dengan Tantangan Kewilayahan, Spersad,
Jakarta
Budiyanto, Rachmat, 2009, Peningkatan Bidang Pertahanan dan
Keamanan dalam Sishankamrata Guna Ketahanan Nasional,
Lemhannas, Jakarta
Emily R. Lai. 2011. Collaborations: A Literature Review, Pearson.
Kuncoro. 2002. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi. Jakarta:
PT. Indeks. Kelompok Gramedia.
Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.
Remaja.
Rosdakarya.
Mulyono. 2019. Optimalisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam
Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Semesta, Jurnal
Yudhagama, Vol. 1, No. 245, Tahun 2009
R Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. Good governance and legal
reform in Indonesia,(Office of Human Rights Studies and Social
Development, Mahidol University, 2007)
Ritohardoyo, S, 2002, “Penggunaan dan Tata Guna Lahan”, Fakultas
Geografi,UGM: Yogyakarta.
Subagyo, Agus, 2023. Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, Dan Mix Methods, Malang : PT. Cita Intrans Selaras.
Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta: Rineka Cipta.
Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik
kontemporer. Jakarta: Prenada Media
Tarigan, Robinson, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta :
PT. Bumi Aksara.
Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Refika Aditama.
West, Michael. 2002. Kerja Sama yang Efektif. Cetakan Kelima.
Penerjemah: Srikandi Waluyo. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
1. Jurnal
Gabrillin, Abba. 2017. Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami
Penurunan, IniPenyebabnya. Dapat diakses di:
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/12240901/indeks-
demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya
2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
3. Sumber Lain
Buku Putih Pertahanan RI, Departemen Pertahanan RI, Jakarta, 2003
Danpusterad, 2011, Bahan Seminar Nasional Teritorial: Berbagai
Permsalahan
Teritorial dalam Pelaksanaannya di Lapangan.
Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi Keputusan Panglima TNI
Nomor Kep/1024/XII/2020
Doktrin Teritorial TNI AD Keputusan Kasad Nomor KEP/878a/XII/2021
Juknis tentang Lima Kemampuan Teritorial Keputusan Kasad Nomor
KEP/653/VIII/2020
Juknis tentang Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kep Kasad
Nomor Kep511/XII/2015
Published
2024-10-22