Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi

Abstract

Skripsi, Berjudul Skripsi “Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi”. Masalah penelitian ini belum optimalnya suatu pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat rendahnya pengetahuan masyarakat dalam dokumentasi administrasi kependudukan, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelayanan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi.Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori komunikasi pemerintahan Seitz (dalam Ndraha 2001) yang di ukur melalui beberapa indikator komunikasi pemerintahan yaitu : kualitas komunikator,saluran media, respon masyarakat, informan meliputi 2 informan Pegawai Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan 3 informan perwakilan masyarakat umum Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik Analisis Data melalui reduksi Data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi memiliki tiga indikator yaitu, Pertama Kualitas Komunikator dapat dikategorikan sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan informasi berperan penting karena petugas pelayanan publik menjadi wajah utama lembaga pemerintah dimata masyarakat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sopan jelas, dan responsif, akan menciptakan kepercayaan serta kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu pengetahuan yang memadai tentang prosedur pelayanan juga menentukan keberhasilan komunikasi. Kedua Saluran Media dikategorikan sudah signifikan dalam memberi sebuah komunikasi terhadap pengguna layanan informasi berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Pemilihan media yang tepat dan baik secara langsung melalui tatap muka, maupun tidak langsung memlalui media digital, situs web, atau media sosial untuk memperluas jangkauan informasi dan mempercepat proses pelayanan. Ketiga Respon dikategorikan sudah optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari pegawai Disdukcapil memberikan layanan kepada masyarakat dalam menampung keluhan terhadap aduan yang mereka butuhkan sebagai pengguna layanan dengan cepat dan tepat, respon yang baik menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Ketiga indikator ini saling berkaitan dan bersama sama menciptakan pelayanan publik yang transparan, efektif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.Namun sebagian kecil masih terdapat beberapa pegawai dalam memenuhi kualitas sumber daya manusia itu dapat di kategorikan belum memenuhi dalam penyedia layanan yang masih kurang dan keterbatasan jaringan yang belum memadai, ketidakpastian waktu kepada masyarakat menjadikan belum maksimalnya kualitas komunikasi pemerintahan  daerah khusus nya di Disdukcapil yang diberikan kepada pengguna layanan yaitu masyarakat nya.