Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Penguatan Kapasitas UMKM untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Abstract
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun Untuk mewujudkan MEA tersebut, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007 di Singapura, menyepakati ASEAN Econimic Communty (AEC) Blueprint, sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen MEA. MEA adalah keniscayaan bagi indonesia khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM). Salah satu Kabupaten di Indonesia yang harus mempersiapkan UMKM menghadapi MEA adalah kabupaten Bandung Barat (KBB). Kesiapan itu harus bisa diimplementasikan melalui strategi-strategi yang dapat menjadikan UMKM di KBB mempunyai kemampuan dalam memaksimalkan performanya ditengah gempuran produk-produk dari negara-negara lain yang tergabung dalam MEA.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dilakukan di kabupaten bandung barat dengan mengambil data di dinas koperasi dan UKM, serta observasi langsung ke beberapa UMKM yang ada di kabupaten Bandung Barat. Serta dilakukan wawancara pada para pihak terkait.
Hasil dari penelitian ini yaitu perencanaan strategis yang dicanangkan adalah meningkatkan kualitas dan standar produk, meningkatkan akses finansial, meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM, meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif, mengfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri.
References
Agustino, Leo. (2005). Politik dan Otonomi Daerah. Banten : Untirta Press.
Ali M, Takdir. (2013). Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia. Yogyakarta. The Phinisi Press.
Arikunto Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Djelantik, Sukawarsini. (2008). Diplomasi antara Teori dan Praktik. Jakarta: Graha Ilmu.
Gaffur, Abdul at all. (2006).Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jawahir Thontowi, Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY ) JURNAL HUKUM NO.2 VOL.16 APRIL 2009: 149-168).
Kushandajani. (2011). Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir. Semarang: FISIP UNDIP
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Mazmanian Daniel A. dan Paul A. Sabatier, 1983. Implementation and Public Policy. America, Foresman and Company.
Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
_____ 2001. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan keempatbelas, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (anggota IKAPI).
Obsatar Sinaga, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Administratur. Vol.3 No.3 Desember 2010.
Copyright Notice
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Dinamika Global, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal Dinamika Global, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Dinamika Global are the sole and exclusive responsibility of their respective authors
