POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI

  • Dadang Sufianto
  • Agus Subagyo
  • Dadan Kurnia

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat- Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi, dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan “perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan dengan “percepatan” agar tidak melanggar  aturan kepegawaian. Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah menggunakan   wewenangnya  secara  etis,   tidak   mengabaikan aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar.

References

Ahmadi, H. Abu, 1999, Psikologi Sosial, Cetakan kedua,Jakarta: Rineka Cipta.
Albrow, Martin, 1996, Bureaucracy, terjemahan M. Rusli Karim
dan Totok Daryanto, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
Blau, Peter M, and Meyer, Marshall W, 1987, Bureaucracy in Modern Society, terjemahan Gary R. Yusuf, Jakarta: UI-Press. Dwiyanto, Agus, dkk., 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di
Indonesia, Yogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan
Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Iver, Mc, 1992, Jaring-Jaring Pemerintahan Jilid II, terjemahan
Laila Hasyim, Jakarta: Rineka Cipta.
Kausar, 2009, Sistem Birokrasi Pemerintahan Di Daerah Dalam
Bayang-Bayang Budaya Patron-Klien, Bandung : Alumni. Luthans, Fred, 1995, Organizational Behavior, Seventh Edition,
Singapore: McGraw-Hill Book Co.
Mintzberg, Henry, 1983, Structure In Five : Designing Effective
Organizations, Prentice-Hall International, Inc., London.
Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)
Jilid 1 dan 2, Jakarta: Rineka Cipta.
Ndraha, Taliziduhu, 2001, Ilmu Pemerintahan (Kybernology),
Program Pascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pemerintahan Kerjasama
IIP-UNPAD, Jakarta.
Prent, Adisubrata, dan Poerwadarminta, 1969, KamusBahasa
Latin-Indonesia, Yogyakarta: Kanisius;
Rasyid, Ryaas M, 2000, Makna Pemerintahan, Jakarta, Mutiara
Sumber Widya.
Robbins, Stephen, P, 1987, Organization Theory, Structure, Design,
And Application, New Jersey-USA: Prentice-Hall, Englewood
Cliffs.
Roosadijo, Marmin Martin, 1982, Ekologi Pemerintahan Di
Indonesia, Bandung: Alumni.
Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi, Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi, Bekasi: Gugus Press.
Sufianto, Dadang, 2016, Etika Pemerintahan Di Indonesia, Bandung: Alfabeta.
Thoha, Miftah, 2014, Birokrasi & Dinamika Kekuasaan, Jakarta: Prenadamedia Group.
Published
2017-06-01
How to Cite
Sufianto, D., Subagyo, A., & Kurnia, D. (2017). POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI. Jurnal Caraka Prabu, 1(01), 1 - 21. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.49