TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SUDIRMAN KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
Abstract
This research was conducted in relation to Village Fund Management
Transparency (Case Study in Sudirman Village, Tanralili District, Maros
Regency). This research was conducted to analyze the transparency and
accountability of Village Fund management in Sudirman Village. The aim of
this is to describe the extent of transparency and accountability in the
management of Village Funds in Sudirman Village so that it can be seen that
management from the planning, implementation, administration, to reporting
and accountability stages in Sudirman Village is in accordance with Minister of
Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning management. village
finances.
This research was conducted in Sudirman Village, Tanralili District,
Maros Regency. Research data was collected by means of verbal interviews
through question and answer dealing directly with a number of informants.
This research used the case study method. This data collection technique is
through documentation and interviews. The data used in this interview is the
Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The analysis technique
used in this research uses data reduction techniques, data presentation, and
drawing conclusions.
Based on the research results, it can be concluded that Transparency
and Accountability in the Management of Village Fund Allocations in
Sudirman Village has so far been accountable in managing village fund
allocations starting from the planning, administration, reporting and
accountability stages.
References
Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Methods. Penerbit : PT. Citra Intrans
Selaras, Malang.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
Agus Dwiyanto, 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan
Publik, cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).
Basri, Hasan, dkk. 2022 Manajemen Pemerintahan Desa, Bandung:
Media Sains Indonesia.
Sedarmayanti. 2012. GOOD GOVERNANCE ”Kepemerintahan Yang Baik”.
Bandung: CV. Mandar Maju.
JURNAL
Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan
Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik
Transparansi dan Akuntabilitas. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan
Indonesia, 1(2), 64–69. https://doi.org/10.18196/jati.010207
Fitra, Amanda . 2016. “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa
Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).” Universitas
Gadjah Mada.
Jauhari, Arief, Hasan Basri, and M. Shabri. 2015. “Penerapan Good
Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam
Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh.” Jurnal
Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah 4(3): 57–70.
Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti. 2018.
“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa
Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara).” Jurnal Citizen 1(1).
Putri, M., Suharno, & Widarno, B. (2018). Pengaruh Transparansi,
Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja
Pemerintah Desa. Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 14, 69–75.
https://doi.org/10.1016/j.dib.2016.02.036
Fahmi, Muhammad Ari dan Hariyanti, Anies Indah. 2017.Jurnal :
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes).
Setiawan dkk. 2017. Jurnal :Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas
Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec.
Busungbiu, Kab. Buleleng)
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa.
Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pasal 1 Ayat 6.