IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DI KELURAHAN CIBEBER KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

Abstract

Judul skripsi ini adalah Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Masalah dalam penelitian ini adalah imlementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber belum optimal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kelurahan Cibeber, dengan informan: 1 orang Lurah; 1 orang Ketua LPM; 1 orang Ketua RW; 1 orang Ketua Karang Taruna; 1 orang tokoh masyarakat; dan 2 orang masyarakat.

Hasil penelitian, Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yaitu: Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Program Padat Karya, tidak terlepas dari adanya Komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah kepada aparat wilayahnya serta kepada masyarakat. jika dilihat dari jumlah aparat sudah memadai, namun demikian jika melihat tingkat Pendidikan masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Kelurahan Cibeber dalam kondisi baik, Dalam Program Padat Karya, Kelurahan Cibeber mendapatkan kucuran dana sekitar Rp.370.000.000. dalam Program Padat Karya aparat telah memiliki pengetahuan, aparat pelaksana menyadari akan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Program Padat Karya dapat terlaksana dengan baik melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Hambatan-hambatan yang muncul adalah Sikap masyarakat, dimana masih ada anggapan dari masyarakat Kelurahan Cibeber bahwa masalah pengangguran adalah masalah masing-masing individu. Anggaran, dalam Program Padat Karya belum memadai dan mencukupi. upah yang diterima sangat minim yaitu sebesar Rp.75.000,- dan ini masih jauh dari Upah Minimum Kota Cimahi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut: Pemerintah Kelurahan Cibeber mengedukasi masyarakat secara intensif, meningkatkan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat, menghimbau kepada Ketua RW agar menggalakan iuran swadaya masyarakat.