IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Keywords:
Implementasi, Penaganan, Putus Sekolah.
Abstract
Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)”. Fenomena Masalah yaitu belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Teori yang digunakan teori Implementasi Kebijakan (Edward III), yang terdiri dari 4 dimensi : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Metode yang digunakan bersifat deskriptif interaktif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui : Wawancara mendalam, Observasi, dan Studi Pustaka. Informan terdiri dari 9 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) optimal dilihat dari 3 (tiga) dimensi yang optimal dari 4 (empat) dimensi yang ada, yaitu : (1) Komunikasi : cukup baik, terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan di lintas sektor; (2) Sumber Daya : belum optimal, dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan adanya kendala yang masih dirasakan oleh beberapa siswa; (3) Disposisi : cukup baik, dilihat dari sikap pelaksana kebijakan yang saling berkomitmen dan mendukung satu sama lain, dan; (4) Birokrasi : cukup baik, dilihat dari kejelasan struktur, tugas pokok dan fungsi serta pembagian wewenang yang jelas.
References
Ahmad, N. S. (2011). Pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta : Sabda
Media.
Azizah, Nur, dkk .(2018). Analisis Efektivitas Dana BOS di Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. Jurnal
Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 6 (1).
Asri, Silsila. dkk. (2022). Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Sosial
Keluarga Harapan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera
Barat. Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, 2 (1).
Bardach, Eugene. (2012). A Practical Guide for Policy Analysis: The
Eightfold Path to More Effective Problem Solving (Fourth Edition). University of California Press.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta :
Gajah Mada University.
Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo.
Depi, Ni Putu (2012). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi
Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Politikologi. 3 (1). Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional
Quarterly Press.
Ela, Neng, dkk, (2022). Analisis Kondisi Ruang Kelas Terhadap Jumlah Peserta Didik di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Universitas Djuanda Bogor.
Fonna, N. (2019). Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang. Guepedia.
Grindle. (2006). Implementasi Kebijakan. Berkeley, California, AS : University of California Press.
Gita, Bimbi, dkk. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Pentingnya
Melanjutkan Pendidikan Terhadap Anak dan Remaja Putus Sekolah di RT. 04/RW. 05 Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. Jurnal Pekerjaan Sosial. 3 (2).
Haboddin, Muhtar. (2017). Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak. Jurnal
Transformative. 3 (2).
Herdiana, I. (2022). Banyak Warga Bandung Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah. https://bandungbergerak.id/article/detail/2593/banyak- warga-bandung tidak-bisa-melanjutkan-sekolah.
Jones, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). PT. Raja
Grafindo Persada.
Lennanda, Sandhopa. (2019). Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Bengkulu.
Meter, Van, dkk. (1975). Implementasi Kebijakan Publik.
Ndraha, T. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I. PT. Rineka
Cipta.
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi. PT Elek Media Kompotindo. Nugroho, R. (2005). Strategi
Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta : Bhuono Agung.
Nugroho, R. (2008). Public Polic. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Nurgoho.R (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Nurul, Syifa. (2023). Strategi Pencegahan Putus Sekolah Melalui
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang. Pahlevi, I. (2012). Posisi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia. Kajian, 17 (1).
Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan
Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019
[Voters’ Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019
Simultaneous General Elections]. Jurnal Politica Dinamika Masalah
Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 10 (2).
Rizki, Meta, dkk . (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Penanganan Anak Putus Sekolah (Studi Tentang Anak Putus Sekolah Tingkat SMP/MTS di Kota Malang).
Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran
Birokrasi. Jurnal Studi Islam, 6 (2).
Turhindayani. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah. Junal Universitas Gadjah Mada. 4 (4).
Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). Jurnal Politikologi, 3 (1).
Wahab, A. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi
kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua). Jakarta : Bumi Aksara. Winarmo. (1998), Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Tehnik. Waluyo. (2007). Manajemen Publik. Bandung : Mandarmaju.
Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Jawa Timur : Bayumedia.
Peraturan :
Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang
Wajib Belajar.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penguatan Pendidikan
Karakter.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 336 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional (BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Program Gratis Tahun 2010.
Dokumen :
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23/MPN/KU/2009
Tentang Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Pendidikan Dasar. Laporan UNESCO Global Education Monitoring Report (2021).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Kota
Bandung.
Website : https://www.bandung.go.id https://bandungkota.bps.go.id https://simdik.bandung.go.id
https://bandungbergerak.id https://jabar.tribunnews.com
Media.
Azizah, Nur, dkk .(2018). Analisis Efektivitas Dana BOS di Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. Jurnal
Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 6 (1).
Asri, Silsila. dkk. (2022). Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Sosial
Keluarga Harapan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera
Barat. Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, 2 (1).
Bardach, Eugene. (2012). A Practical Guide for Policy Analysis: The
Eightfold Path to More Effective Problem Solving (Fourth Edition). University of California Press.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta :
Gajah Mada University.
Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo.
Depi, Ni Putu (2012). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi
Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Politikologi. 3 (1). Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional
Quarterly Press.
Ela, Neng, dkk, (2022). Analisis Kondisi Ruang Kelas Terhadap Jumlah Peserta Didik di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Universitas Djuanda Bogor.
Fonna, N. (2019). Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang. Guepedia.
Grindle. (2006). Implementasi Kebijakan. Berkeley, California, AS : University of California Press.
Gita, Bimbi, dkk. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Pentingnya
Melanjutkan Pendidikan Terhadap Anak dan Remaja Putus Sekolah di RT. 04/RW. 05 Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. Jurnal Pekerjaan Sosial. 3 (2).
Haboddin, Muhtar. (2017). Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak. Jurnal
Transformative. 3 (2).
Herdiana, I. (2022). Banyak Warga Bandung Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah. https://bandungbergerak.id/article/detail/2593/banyak- warga-bandung tidak-bisa-melanjutkan-sekolah.
Jones, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). PT. Raja
Grafindo Persada.
Lennanda, Sandhopa. (2019). Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Bengkulu.
Meter, Van, dkk. (1975). Implementasi Kebijakan Publik.
Ndraha, T. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I. PT. Rineka
Cipta.
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi. PT Elek Media Kompotindo. Nugroho, R. (2005). Strategi
Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta : Bhuono Agung.
Nugroho, R. (2008). Public Polic. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Nurgoho.R (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Nurul, Syifa. (2023). Strategi Pencegahan Putus Sekolah Melalui
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang. Pahlevi, I. (2012). Posisi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia. Kajian, 17 (1).
Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan
Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019
[Voters’ Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019
Simultaneous General Elections]. Jurnal Politica Dinamika Masalah
Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 10 (2).
Rizki, Meta, dkk . (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Penanganan Anak Putus Sekolah (Studi Tentang Anak Putus Sekolah Tingkat SMP/MTS di Kota Malang).
Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran
Birokrasi. Jurnal Studi Islam, 6 (2).
Turhindayani. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah. Junal Universitas Gadjah Mada. 4 (4).
Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). Jurnal Politikologi, 3 (1).
Wahab, A. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi
kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua). Jakarta : Bumi Aksara. Winarmo. (1998), Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Tehnik. Waluyo. (2007). Manajemen Publik. Bandung : Mandarmaju.
Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Jawa Timur : Bayumedia.
Peraturan :
Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang
Wajib Belajar.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penguatan Pendidikan
Karakter.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 336 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional (BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Program Gratis Tahun 2010.
Dokumen :
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23/MPN/KU/2009
Tentang Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Pendidikan Dasar. Laporan UNESCO Global Education Monitoring Report (2021).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Kota
Bandung.
Website : https://www.bandung.go.id https://bandungkota.bps.go.id https://simdik.bandung.go.id
https://bandungbergerak.id https://jabar.tribunnews.com
Published
2024-10-16
How to Cite
Yudha, H. P. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP). Jurnal Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 1(1). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2641
Section
Articles
