PEMBERDAYAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHU DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Abstract
Abstrak
Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu Di Kabupaten Bandung Barat” yang memiliki tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dengan IKM atau bisa disebut dengan Industri khusus-nya industri tahu dalam perkembangan perekonomian di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi lapangan. Data penelitian di analisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IKM atau industri tahu di Kabupaten Bandung Barat sudah berjalan dengan baik dan tersusun secara bertahap baik dari segi permodalan, pelegalan hak cipta serta sarana dan pra sarana dalam mewujudkan peningkatan perekonomian industri tahu di Kabupaten Bandung Barat walaupun tidak semua pelaku industri yang mengetahui atau mendapatkan akses mudah dan perlu waktu karena kurangnya komunikasi antara pelaku industri dengan pemerintah daerah yang menyebabkan terlambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
References
Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 8-21.
Edi Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT Refika Aditama.
Faizal, F. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 8(1), 35-51.
Koperasi, D. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Moleong, L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mahendrawati Nanih dan Syafe’i Agus Ahmad. 2001. Pengembangan Masyarakat Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mardikanto Totok Dan Soebianto Poerwoko. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public, Bandung: Alfabeta.
Nuryanti, D. A. F. P., & Sumertayasa, P. G. A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Hubungan Industrial. Kertha Semaya: Journal Hukum, 2.
Nasution, M. P., & Suryadi, S. (2019). Keterkaitan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). INFORMATIKA, 7(1), 17-22.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Satria, A. (2015). Materi Ekonomi: Teori Industry Menurut Para Ahli Dan Pengelompokannya. On-Line) Tersedia Di: Www. Materibelajar. Id/2015/12/Materi-Ekonomi-Teori-Industri-Menurut. Html.
Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 4(2).
Sidauruk, R. (2013). Peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 5(3), 141-157.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kepres (Keputusan Presiden) No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Kawasan Industri