Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA MELALUI UNIT USAHA DIGITAL PRINTING DI DESA TANIMULYA, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Lena Nurhaliza — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, pegawai unit usaha digital printing, serta masyarakat pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan melalui pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan manajerial, penyediaan fasilitas usaha, bantuan pemasaran, pembukaan lapangan kerja, pembentukan struktur organisasi, serta pengawasan operasional usaha. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan keterampilan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi terhadap pendapatan desa. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi bina manusia masih terdapat keterbatasan kemampuan pemasaran dan administrasi keuangan, pada bina usaha masih terdapat keterbatasan sarana prasarana serta perawatan peralatan, pada bina lingkungan pengelolaan limbah dan keselamatan kerja belum optimal, serta pada bina kelembagaan rapat koordinasi dan evaluasi belum dilaksanakan secara rutin. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH OEH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARAWANG

Dwiky Darmala — 2026-10-15

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya produksi padi di Kabupaten Karawang meskipun dikenal sebagai lumbung padi nasional. Penurunan ini dipicu oleh pesatnya perkembangan industri dan perumahan yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Tujuan penelitian adalah mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pertanian serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan teori George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi lapangan secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan diwujudkan melalui sosialisasi kepada petani, penyediaan sarana dan prasarana, serta pendampingan oleh penyuluh pertanian. Secara umum, pelaksanaan kebijakan dinilai cukup baik dan mendapat respon positif dari sebagian petani.

Namun, masih terdapat kendala seperti belum meratanya penyebaran informasi, distribusi bantuan yang belum optimal, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Perbedaan kondisi lapangan juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemerataan informasi, fasilitas, dan keterlibatan petani agar keberlanjutan pertanian dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Galang Syahputra — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut secara umum telah berjalan cukup baik. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi kebijakan dilakukan melalui berbagai cara, baik formal maupun informal, meskipun masih terdapat kendala berupa perbedaan pemahaman terhadap isi kebijakan serta belum meratanya penyebaran informasi di masyarakat. Pada dimensi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan anggaran pada dasarnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM serta tambahan anggaran guna memperkuat kelembagaan. Pada dimensi disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan sikap positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, pembagian kewenangan serta mekanisme hubungan kerja antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah tersusun secara baik sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun koordinasi dan kerja sama antar lembaga desa masih perlu ditingkatkan.

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PADA PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA CIMAHI

Intan Nur Komala — 2026-10-15

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016 yang berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak 0 sampai dengan dibawah umur 17 tahun dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten/Kota. Tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan menjamin anak. kurangnya tingkat kesadaran masyarakat pada Program Kartu Identitas Anak yang menyebabkan masyarakat kurang sadar akan kebutuhan dari tujuan, manfaat, fungsi dari Kartu Identitas Anak, masyarakat hanya menggap sebagai identitas resmi untuk anak tanpa mengetahui tujuanya. Penelitian menggunakan teori strategi Geoff Mulgan dengan lima dimensi: Tujuan, Lingkungan, Arahan, Tindakan, Pembelajaran. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program ini belum berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan tujuan pentingnya Kartu Identitas Anak, masyarakat hanya menggap kartu identitas anak ini sebagai kartu yag tidak dipergunakan. Namun beberapa cara dan upaya telah sering dilakukan guna untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya Kartu Identitas Anak yang di mana telah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat, jemput bola, three in one (3 in 1), koleftif, dan melakukan kerja sama dengan kelurahan dan kecamatan.

STRATEGI PEMENANGAN WAHYU - RAMZI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR

Muhammad Fikri Rasyid Muharam — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis sejauh mana strategi yang digunakan oleh Wahyu – Ramzi pada pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi tersebut, yang ditinjau melalui aspek produk, promosi, harga, serta tempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan Partai Gerindra, Tim Pemenangan Wahyu – Ramzi, Pengamat Politik, serta Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya pasangan Wahyu – Ramzi mengedepankan Tingkat efektivitas yang tinggi dalam seluruh aspek produk, promosi, biaya, hingga tempat. Penggunaan media sosial juga menghasilkan efisiensi biaya dan mendorong Tingkat efektivitas penyebaran promosi untuk pasangan Wahyu – Ramzi.

STRATEGI KAMPANYE SLOGAN BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS, SEJAHTERA (BEDAS) DALAM PEMENANGAN PILKADA KAB BANDUNG DUA PERIODE KEPEMIMPINAN DADANG SUPRIATNA

Wildan Aushaaf — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kampanye slogan Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) dalam pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Bandung selama dua periode kepemimpinan Dadang Supriatna. Penelitian ini menggunakan teori marketing politik 4P (Product, Promotion, Price, Place) menurut Firmanzah (2009) sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan studi pustaka dilakukan melalui penelaahan literatur yang relevan dengan konsep marketing politik. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh temuan bahwa slogan BEDAS tidak hanya berfungsi sebagai simbol kampanye, melainkan sebagai produk politik yang memuat identitas kepemimpinan, visi dan misi, serta arah pembangunan Kabupaten Bandung. Pada aspek Product, slogan BEDAS menjadi bentuk pencitraan politik yang kuat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada aspek Promotion, strategi kampanye dilaksanakan melalui kombinasi mediasosial, alat peraga kampanye, serta pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan lapangan. Padaaspek Price, pengelolaan anggaran kampanye dilakukan secara terencana dan efisien, disertai upaya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan. Pada aspek Place, strategi dilaksanakan melalui pemetaan wilayah dan segmentasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemenangan Pilkada selama dua periode tidak terlepas dari penerapan strategi marketing politik yang terintegrasi, konsisten, dan adaptif. Sinergi antara produk politik yang jelas, promosi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta distribusi kampanye yang tepat sasaran menjadi faktor utama dalam membangun dan mempertahankan dukungan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekowisata Curug Jagapati Desa Neglasari Kabupaten Garut

Aulia Prapti Indah Naluri — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam pengembangan potensi wisata alam Curug Jagapati, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat Edi Suharto (2017) yang mencakup lima dimensi: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Neglasari belum berjalan secara optimal. Pemerintah Desa telah melakukan sejumlah formalisasi kelembagaan melalui pembentukan BUMDes Bangkit Jaya dan POKDARWIS, namun koordinasi antar lembaga masih bersifat informal dan tidak diikuti dengan kebijakan konkret yang berkelanjutan. Temuan penting menunjukkan bahwa gerakan sadar wisata justru tumbuh dari inisiatif masyarakat melalui Komunitas Aprak Jagat sejak tahun 2015, mendahului intervensi struktural pemerintah desa. Kesimpulan penelitian menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan kapasitas aktual pemerintah desa dalam menjalankan peran sebagai agen pemberdayaan yang efektif.

PERANAN KELURAHAN DALAM PEMELIHARAAN SALURAN AIR DI WILAYAH KELURAHAN CIMAHI KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

Gita Mutiara R Sunarya — 2026-10-15

Judul penelitian ini adalah "Peranan Kelurahan dalam Pemeliharaan Saluran Air di Wilayah Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam mengenai peranan kelurahan Cimahi dalam pemeliharaan saluran air di wilayah kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih banyaknya rumah penduduk di kelurahan Cimahi yang belum memiliki septic tank yang layak, di mana tercatat sebanyak 1.697 rumah masih membuang limbah langsung ke saluran air, yang berdampak pencemaran lingkungan dan risiko penyakit seperti diare. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, termasuk wawancara mendalam dengan informan dari pihak kelurahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), dan juga masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Cimahi telah menjalankan peranannya melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator dab fasilitator. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peranan kelurahan cimahi sudah berjalan cukup baik dalam aspek regulasi dan fasilitasi, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada kolaborasi aktif dan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air secara berkelanjutan.

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kadujaya Jatigede Sumedang

Maulidia Sri Aprilliani — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas perangkat desa dalam akselerasi pembangunan infrastruktur di Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa belum optimal, ditinjau dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Permasalahan utama meliputi keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan tahapan pembangunan, rendahnya kemampuan teknis dan manajerial, serta kurangnya konsistensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Selain itu, hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada belum maksimalnya kualitas hasil pembangunan serta keterlambatan pelaksanaan program di lapangan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan upaya berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan disiplin kerja, serta penguatan koordinasi dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BANDUNG

Galuh Ervianti Putri — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dinas Pendidikan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti rendahnya minat peserta didik dalam mengonsumsi makanan yang disediakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan antar pelaksana program. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Riant Nugroho dengan lima dimensi, yaitu kebijakan yang tepat, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan, dan tepat proses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua Tim Kerja Kelembagaan & Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung, kepala sekolah, guru, kepala SPPG, dan orang tua siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program implementasi MBG telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala pada setiap dimensi implementasi. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya pedoman teknis, lemahnya monitoring dan evaluasi, rendahnya konsumsi makanan oleh sebagian siswa, keterbatasan fasilitas pendukung, serta pelaksanaan SOP distribusi dan pengawasan yang belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran

Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Rama Novansa — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi Ketua KPU Kota Cimahi, akademisi, perwakilan partai politik, dan masyarakat Kota Cimahi. Data dianalisis berdasarkan teori komunikasi politik Gabriel A. Almond, mencakup elemen komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai upaya komunikasi politik melalui sosialisasi langsung, pendidikan pemilih, pemanfaatn media sosial, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan upaya komunikasi politik tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala dalam penyesuaian pesan politik, pemetaan kelompok sasaran pemilih, serta efektivitas saluran media yang digunakan. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya target partisipasi politik pada Pilkada 2024. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan komunikasi politik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasih kebutuhan masyarakat.

PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MEWUJUDKAN SMART ECONOMY DI DESA GUDANG KAHURIPAN KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nurazizah Ramadhaniati — 2026-10-15

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa berbasis Smart Economy. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan UMKM dalam mewujudkan Smart Economy di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menggunakan teori pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas perangkat desa, penanggung jawab Ruang Komunitas Digital Desa, dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM telah dilakukan melalui pelatihan literasi digital, pendampingan usaha, dan penyediaan ruang komunitas digital. Pada dimensi bina manusia terjadi peningkatan kapasitas sebagian pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital, meskipun masih terdapat kesenjangan kemampuan. Pada bina usaha, digitalisasi membantu memperluas akses pasar, namun sebagian besar UMKM masih beroperasi secara tradisional. Pada bina lingkungan, dukungan sosial telah terbentuk tetapi terkendala infrastruktur digital. Sementara itu, bina kelembagaan telah berjalan, meskipun belum optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM telah mendukung Smart Economy, tetapi masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA MANGUNKERTA KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR

M Dzikra Rabbani — 2026-10-15

Pemberdayaan masyarakat petani merupakan salah satu upaya pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas aparatur pemerintah desa dan anggota kelompok tani. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Edi Suharto yang meliputi tiga indikator, yaitu peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Indikator regulator mencakup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan petani, indikator dinamisator meliputi pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada kelompok tani, sedangkan indikator fasilitator mencakup penyediaan sarana, prasarana, serta dukungan kebutuhan produksi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator belum optimal karena pemerintah desa tidak menyusun regulasi khusus terkait pemberdayaan kelompok tani dan hanya merealisasikan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Pada indikator dinamisator, pendampingan dan pelatihan yang diberikan belum merata kepada seluruh kelompok tani sehingga manfaat program belum dirasakan secara menyeluruh. Sementara itu, pada indikator fasilitator, pemerintah desa telah berperan cukup baik melalui penyediaan bibit, pupuk, serta sarana dan prasarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Mangunkerta dalam pemberdayaan kelompok tani belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kelemahan pada aspek regulasi dan pendampingan, meskipun fungsi fasilitasi telah terlaksana dengan baik dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DESA GIRIMEKAR KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG

Faizal Rian Kautsar — 2026-10-15

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan E-Government di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabuoaten Bandung. Penelitian ini di latar belakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan layanan digital desa, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan pembaruan data pada website resmi, serta keterbatasan jumlah personil pengelola di Desa Girimekar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan e-government di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-government di Desa Girimekar sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Dimensi disposisi dan struktur birokrasi dinilai baik karena komitmen aparatur dan pembagian tugas yang jelas. Namun, kendala utama terletak pada dimensi komunikasi berupa minimnya sosialisasi ke masyarakat, serta dimensi sumber daya terkait keterbatasan personil operator khusus dan literasi digital warga yang masih rendah.

IMPLEMENTASI PROGRAM SAMSAT MASUK DESA DALAM MEKANINGKATKAN LAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DESA CITEKO

Khaila Zahwa Salsabila — 2026-10-15

This study aims to analyze the implementation of the Samsat Masuk Desa Program in Citeko Village, Plered District, Purwakarta Regency in improving motor vehicle tax payment services for the community. This program is a government effort to bring public services closer in order to increase taxpayer compliance. This study uses the program implementation theory proposed by Charles O. Jones which includes the dimensions of organization, interpretation, and application. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The informants in this study consisted of Samsat officers, Citeko Village government officials, and the community as taxpayers. The results of the study indicate that the implementation of the program has been running quite well. The division of tasks and coordination among institutions have been properly implemented, the understanding of program objectives and socialization to the community are quite optimal, and the service process runs in accordance with procedures. However, there are still several obstacles such as queues, limited service time, and network constraints.

STRATEGI KAMPANYE PRABOWO-GIBRAN DALAM PERSPEKTIF MARKETING POLITIK PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

Mohamad Bintang Prasetyo — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi kampanye pasangan Prabowo-Gibran dalam perspektif marketing politik pada Pemilihan Presiden 2024 di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis menggunakan teori marketing politik 4P Firmanzah (2008) yang meliputi Product, Price, Place, dan Promotion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi kampanye Prabowo-Gibran di Panguragan tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan media sosial dan kampanye hiburan, tetapi juga oleh relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pada dimensi Product, program Makan Bergizi Gratis menjadi produk politik yang paling mudah diterima masyarakat karena dianggap menjawab persoalan ekonomi dan kebutuhan keluarga. Pada dimensi Price, masyarakat tidak hanya memberikan pengorbanan materi, tetapi juga waktu, tenaga, dan loyalitas emosional terhadap figur kandidat. Pada dimensi Place, keterbatasan kampanye formal akibat regulasi KPU dan faktor internal desa menyebabkan distribusi kampanye lebih banyak dilakukan melalui jaringan informal tokoh masyarakat dan kader partai. Pada dimensi Promotion, gaya kampanye berbasis hiburan berhasil membangun simpati masyarakat, meskipun sebagian masyarakat menilai substansi program tetap lebih penting dibanding gimmick politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam masyarakat dengan keterikatan budaya lokal yang kuat, keberhasilan strategi kampanye lebih dipengaruhi oleh modal sosial dan kedekatan emosional dibanding dominasi media digital semata.

Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat

Muhammad Fathurrohman — 2026-10-15

Penelitian ini berjudul “Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Teori yang digunakan adalah teori netralitas politik menurut Amin (2013) yang menekankan dua dimensi utama, yaitu tidak terlibat dan tidak memihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap berbagai informan seperti kepala desa, perangkat desa, panwaslu, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kepala desa telah berupaya menjaga netralitas, namun masih ditemukan indikasi keterlibatan tidak langsung dalam politik praktis, seperti pengaruh terhadap masyarakat dan kedekatan dengan pihak tertentu. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi tekanan politik, hubungan personal, kepentingan pragmatis, serta lemahnya pengawasan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman hukum, serta komitmen etika politik guna menjaga netralitas kepala desa demi terciptanya demokrasi lokal yang adil dan berintegritas.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA CIMAHI

Robby Wirayudha Pratama — 2026-10-15

Banjir di Kota Cimahi terus berulang setiap tahun selama lebih dari dua dekade tanpa penyelesaian tuntas. Pemerintah Kota Cimahi melalui BPBD telah merumuskan strategi kolaborasi pentahelix secara resmi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, namun dokumen yang sama juga mengakui bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor belum berjalan efektif. Kesenjangan antara komitmen formal dan implementasi inilah yang menjadi fenomena penting untuk dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana collaborative governance berjalan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang mewakili lima unsur pentahelix yaitu pemerintah (BPBD), akademisi, relawan (FPRB), media lokal, dan dunia usaha, serta dua orang warga terdampak banjir, didukung observasi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah terbentuk secara formal melalui SK Tim Reaksi Cepat (TRC) Nomor 380/Kep.2423-BPBD/2022 yang melibatkan lebih dari 70 unsur lintas sektor, namun implementasinya belum efektif sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai kolaborasi terbatas. Keterbatasan sumber daya BPBD dan kompleksitas banjir mendorong perlunya kolaborasi, namun pelibatan seluruh pihak belum setara, dengan akademisi belum masuk struktur formal meski sebelumnya pernah terlibat secara informal dalam kegiatan pencegahan dan edukasi. Hambatan terbesar dari sisi desain institusional adalah belum adanya Rencana Kontingensi banjir, yang baru direncanakan disusun tahun 2027.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA CIMAHI NOMOR 9 TAHUN 2018 MELALUI SISTEM SDAYAPADU DALAM PENDATAAN CAGAR BUDAYA

Iqlima Fatimah Sa'adah — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendataan cagar budaya melalui SADAYAPADU telah mempermudah proses pendataan dan dokumentasi objek budaya. Aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, sedangkan aspek sumber daya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana pendukung, dan sumber daya manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah terlaksana cukup baik, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan pada aspek sumber daya, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pendataan cagar budaya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Elvrina Metrin Sitorus — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan, realisasi penerimaan PBB hanya berkisar antara 60–62% dari target yang ditetapkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan capaian di lapangan, yang diduga dipengaruhi oleh efektivitas proses penyaluran kebijakan dan pendekatan pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci (Camat, Kasi Tata Pemerintahan, Ketua RT, dan perwakilan wajib pajak), serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBB telah berjalan secara struktural melalui pemanfaatan saluran komunikasi hybrid, pelatihan berkala bagi petugas, dan fragmentasi tugas hingga tingkat RT. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh pola komunikasi yang bersifat reaktif dan administratif tanpa penekanan pada edukasi manfaat fiskal, ketidakseimbangan rasio petugas dengan volume kerja pada periode penagihan, pemberian insentif yang masih simbolis tanpa transparansi dampak pembangunan, serta prosedur operasional yang kaku dalam menghadapi perubahan data lapangan.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI AGROWISATA DI DESA MANDALASARI KECAMATAN CIKALONGWETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Firna Dwi Nopitasari — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi agrowisata di Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan agrowisata meskipun desa memiliki potensi wisata alam, pertanian, dan budaya yang cukup besar. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Analisis penelitian menggunakan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang meliputi regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalankan keempat peran tersebut dalam upaya pengembangan agrowisata, namun pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang ditemukan meliputi belum adanya regulasi khusus mengenai agrowisata, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum aktifnya kelembagaan pengelola wisata, serta belum optimalnya kerja sama antar pemangku kepentingan. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, fasilitas pendukung, dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Inovasi Di Kabupaten Bandung Barat

Yangsa Syeh Saputra — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas inovasi daerah. Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang signifikan dari peringkat 110 (2022) menjadi 260 (2023), kemudian membaik tipis ke posisi 240 (2024), menandakan adanya masalah mendasar dalam ekosistem inovasi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, meliputi Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda, perwakilan Dinas Pendidikan, DP2KBP3A, Camat Ngamprah, dan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan strategi Bappelitbangda belum optimal pada tiga dimensi utama. Dimensi kepemimpinan masih lemah dalam identifikasi dan pemberdayaan individu kunci, transparansi manajemen, serta pemecahan tujuan strategis. Dimensi budaya organisasi menunjukkan ketimpangan antar perangkat daerah dan peran pendukung inovasi yang reaktif. Dimensi lingkungan politik menghadapi kendala hubungan antar-pemerintah yang insidental, lemahnya hubungan profesional, serta pemanfaatan sumber daya eksternal yang terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan inovasi masih sangat bergantung pada figur individu dan bersifat sporadis, belum didukung sistem kelembagaan yang kuat. Penelitian merekomendasikan penguatan sistem identifikasi dan pemberdayaan inovator, optimalisasi platform Sikembang, serta penguatan hubungan antar-pemerintah dan pemanfaatan sumber daya eksternal.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM BENDUNGAN CISURU DI DESA SUKARAMA KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

Fakhran Syarih Arsyad — 2026-10-15

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Alam Bendungan Cisuru di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Penelitian dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan wisata akibat keterbatasan regulasi, anggaran, dan koordinasi kelembagaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa Sukarama sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Teori menggunakan teori peran pemerintah dari Ryaas Rasyid yang membagi peran pemerintah ke dalam tiga dimensi yaitu peran regulator, dinamisator dan fasilitator. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa sebagai regulator,dinamisator dan fasilitator dalam pengembangan wisata alam Bendungan Cisuru. Metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Sukarama sudah berjalan, tetapi belum optimal. Pada dimensi regulator, belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur legalitas operasional, retribusi, dan bagi hasil. Pada dimensi dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, musyawarah, pelatihan, dan koordinasi dengan Pokdarwis, namun partisipasi masyarakat belum merata dan masih belum stabil. Sementara itu, pada dimensi fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan fasilitas dasar, membuka ruang usaha bagi warga, dan mendukung promosi wisata, tetapi masih terkendala oleh anggaran, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas pihak.

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM

Rhimo Harvery Agustianto — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik di Desa Banuayu serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa Banuayu. Analisis kepemimpinan didasarkan pada teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard yang meliputi dimensi pengarahan, koordinasi dan komunikasi, serta pengambilan keputusan. Dimensi pengarahan digunakan untuk menganalisis bagaimana Kepala Desa memberikan arahan, menetapkan tujuan, serta membagi tugas dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Dimensi koordinasi dan komunikasi digunakan untuk melihat pola hubungan dan interaksi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Sementara itu, dimensi pengambilan keputusan digunakan untuk menganalisis proses penetapan prioritas pembangunan fisik melalui mekanisme musyawarah desa serta peran Kepala Desa dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Ketertiban Memilah Sampah Rumah Tangga Di Kota Cimahi

Alfredo Pebrian Munthe — 2026-10-15

Meningkatnya volume sampah rumah tangga di Kota Cimahi serta rendahnya ketertiban masyarakat dalam memilah sampah menjadi permasalahan yang perlu ditangani melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam meningkatkan ketertiban memilah sampah rumah tangga. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori pemberdayaan Totok Mardikanto yang meliputi dimensi enabling, empowering, dan protection. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, pembinaan kader lingkungan, pengembangan bank sampah, penyediaan sarana, serta pengawasan kegiatan pemilahan sampah. Program tersebut mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Namun, pemerataan fasilitas dan penegakan aturan masih belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan DLH Kota Cimahi telah berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban memilah sampah rumah tangga, meskipun masih diperlukan penguatan fasilitas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

IMPLEMENTASI SDGS DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN INOVASI PERDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA BARAT

Tuti Hasanah — 2026-10-15

Penelitian ini berjudul “Implementasi SDGs Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Inovasi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa Goal 9 telah berjalan melalui mekanisme komunikasi yang berjenjang, dukungan sumber daya, pembagian kewenangan antarinstansi, serta pedoman pelaksanaan yang dituangkan dalam regulasi dan standar operasional prosedur. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan anggaran, disparitas pembangunan wilayah utara dan selatan Jawa Barat, perubahan prioritas pembangunan akibat pergantian kepemimpinan, serta perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan pada DPM-Desa Provinsi Jawa Barat telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dukungan sumber daya, penguatan koordinasi lintas sektor, serta konsistensi arah kebijakan untun mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa Goal 9 secara efektif.

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN DESA CIBUNGUR KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA

Gusti Randa — 2026-10-15

Penelitian ini berjudul “Implementasi Prinsip Good Governancedalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip-prinsip goodgovernance dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, transparan, taat hukum, dan berkeadilan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibungur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian menggunakan teori good governance menurut Tjokroamidjojodalam Sinambela (2006) dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Wakil Ketua BPD, perangkat desa, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, dan perwakilan PKK. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance di Desa Cibungur secara umum telah berjalan cukup baik. Akuntabilitas dan supremasi hukum telah diterapkan dengan baik, sedangkan keadilan telah diwujudkan melalui pelayanan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, prinsip transparansi belum optimal karena informasi mengenai APBDes dan penggunaan dana desa belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi, pemerataan manfaat program, dan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

PENGARUH KOMUNIKASI BPBD TERHADAP KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI TSUNAMI DI PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

Mutiara Syafitri — 2026-10-15

Wilayah pesisir Palabuhanratu, khususnya Desa Citepus dan Desa Jayanti, menghadapi ancaman tsunami yang tinggi akibat posisinya yang berhadapan langsung dengan zona megathrust Selat Sunda. Namun intensitas komunikasi kebencanaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat kedua desa tersebut masih tergolong rendah dalam sepuluh tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh komunikasi pemerintah BPBD terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di kedua desa tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden melalui teknik proportionate stratified random sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana berbantuan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi pemerintah BPBD berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata 4,48, sedangkan kesiapsiagaan masyarakat berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4,12. Komunikasi pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat, dengan nilai t hitung 6,016 lebih besar dari t tabel 1,984 pada taraf signifikansi 0,000. Kontribusi pengaruhnya sebesar 27,0 persen, sedangkan 73,0 persen sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan konsistensi komunikasi BPBD serta penguatan kesiapan fisik individu masyarakat pesisir Palabuhanratu.

KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PENCAPAIAN SDGs TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Andre Anggani — 2026-10-15

Penelitian ini menganalisis kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan aktor nonpemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 9 pada aspek industri, inovasi, dan infrastruktur. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kerangka Collaborative Governance Ratner yang mencakup identifikasi hambatan, dialog, dan perencanaan tindakan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima informan dari Bappeda, Disperindag, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui Musrenbang, sosialisasi, forum ekonomi kreatif, pembinaan, fasilitasi usaha, dan kemitraan. Namun, efektivitasnya masih dibatasi kapasitas fiskal, ketimpangan infrastruktur dan akses digital, penyebaran informasi yang belum merata, serta keterlibatan aktor nonpemerintah yang masih dominan pada tahap konsultasi. Perencanaan tindakan belum konsisten disertai pembagian peran, pemantauan, dan evaluasi bersama. Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi telah terbentuk tetapi belum terinstitusionalisasi secara kuat, sehingga penguatan koordinasi, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab lintas aktor diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian SDGs Tujuan 9 secara optimal di Kabupaten Bandung Barat.

Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengentasan Stunting Di Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang

Irva Yunisa — 2026-10-15

This study aims to analyze the strategy of the Anggadita Village Government in addressing stunting in Klari District, Karawang Regency. Stunting remains a public health issue that impacts the quality of human resources and can lead to cognitive impairments and reduced future productivity. Although the Karawang Regency Government has implemented various programs to accelerate stunting reduction, Anggadita Village in Klari District remains an area with a relatively high number of stunting cases. The study employs a qualitative approach using a case study method. Analysis is conducted based on Geoff Mulgan’s government strategy theory, encompassing objectives, environment, direction, action, and learning. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively, comprising village government officials and pregnant women. The findings indicate that the success of stunting alleviation efforts is influenced by village government commitment, collaboration with community health centers (Puskesmas), integrated health post (Posyandu) cadres, and Family Assistance Teams, as well as community participation. Obstacles identified include low awareness among some community members, limited nutrition education, and suboptimal synergy among stakeholders. The study recommends strengthening collaboration, enhancing public outreach, and conducting continuous evaluation of stunting programs.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PROGRAM PELATIHAN KERJA OLEH DINAS TENAGA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PENCARI KERJA DI KOTA BANDUNG

Desviananda Katvi Maharani — 2026-10-15

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara tujuan Program Pelatihan Kerja dengan hasil yang dicapai, terutama dalam peningkatan kompetensi peserta dan keberlanjutan penempatan kerja setelah pelatihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan daerah tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pelatihan Kerja telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi lintas organisasi, pemantauan alumni, dan keberlanjutan penempatan kerja sehingga kontribusi program terhadap penyerapan tenaga kerja maupun upaya menekan angka pengangguran belum dapat diidentifikasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dapat berjalan lebih optimal.

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI KOPI DI DESA GUNUNGHALU KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ikhmal Nasrul — 2026-10-15

This study aims to analyze the strategy of the Gununghalu Village Government in empowering coffee farmers in Gununghalu Village, Gununghalu District, West Bandung Regency. This research is motivated by various limitations faced by coffee farmers, including limited knowledge and skills, technology, capital, market access, as well as suboptimal coordination and distribution of empowerment programs. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the strategy implemented by the Gununghalu Village Government in empowering coffee farmers, based on Higgins' strategy theory in Salusu (2006), which consists of organizational strategy, program strategy, and resource support strategy, has been implemented fairly well. In terms of organizational strategy, the Village Government identifies the potential and problems faced by farmers, conducts village deliberations, coordinates with village officials, farmer groups, cooperatives, and relevant agencies, and distributes responsibilities according to their respective functions. However, coordination, communication, and community participation still need to be improved. In terms of program strategy, empowerment is implemented through training, mentoring, capacity building, and the development of coffee farming enterprises. These programs have provided benefits to some farmers, but their implementation has not been conducted regularly, information has not been distributed evenly, and the programs have not yet reached all coffee farmers. Meanwhile, the resource support strategy is implemented through the utilization of village funds, administrative management, provision of facilities and infrastructure, and cooperation with various stakeholders. Nevertheless, the equal distribution of assistance, facilities and infrastructure, and mentoring still need to be improved.

Therefore, the strategy of the Gununghalu Village Government in empowering coffee farmers has been implemented fairly well but has not yet been fully optimal. Strengthening coordination and community participation, ensuring the continuity of training and mentoring, improving the distribution of information and assistance, and optimizing resources and cooperation with various stakeholders are necessary to make the empowerment process more effective and sustainable, thereby improving the productivity, quality of coffee products, independence, and welfare of coffee farmers.

ANALISIS PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA CIMAHI

Raka Fachrulloh — 2026-10-15

Inovasi pelayanan publik menjadi salah satu kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk integrasi berbagai pelayanan publik dalam satu lokasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, integrasi teknologi antarinstansi yang belum optimal, koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi MPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan inovasi pelayanan publik pada MPP Kota Cimahi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian berjumlah empat orang yang terdiri atas unsur penyelenggara, pegawai pelayanan, serta masyarakat pengguna layanan. Analisis dilakukan dengan menggunakan dimensi keberhasilan inovasi Damanpour yang meliputi kapasitas internal, struktur organisasi, dukungan teknologi, dan persepsi penerima layanan, kemudian diperkuat dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di MPP Kota Cimahi secara umum telah berjalan cukup baik. MPP mampu memberikan pelayanan yang lebih terpadu, cepat, responsif, dan mudah diakses. Namun, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan SDM teknis, gangguan sistem teknologi, koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarinstansi, serta literasi digital masyarakat yang belum merata. Analisis SWOT menunjukkan bahwa MPP Kota Cimahi memiliki pondasi internal yang cukup kuat dan peluang pengembangan yang besar sehingga cenderung mendukung strategi pertumbuhan. Strategi pengembangan diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM, penguatan infrastruktur dan integrasi teknologi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi dan edukasi digital kepada masyarakat.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BABELAN

Syauqi Syamil Rabbani — 2026-10-15

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan di Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah, keterbatasan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan infrastruktur sampah di Kecamatan Babelan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis menggunakan teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky yang mencakup diskresi petugas, keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, strategi coping, interaksi masyarakat, serta ambiguitas aturan dan ketidakjelasan penegakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum optimal. Pelaksana memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan tugas, namun menghadapi keterbatasan personel, armada, fasilitas, dan tingginya beban kerja. Strategi adaptasi telah dilakukan untuk menjaga pelayanan, sementara partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan bank sampah belum merata. Penegakan aturan dan pengawasan juga belum konsisten. Diperlukan penguatan sarana prasarana, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENATAAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA BANDUNG

Mochamad Ariel Nurfalah — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam penataan angkutan umum di Kota Bandung. Penelitian dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penataan angkutan umum yang ditandai dengan tingginya penggunaan kendaraan pribadi, rendahnya minat masyarakat terhadap transportasi publik, masih terjadinya parkir liar, praktik sopir tembak, serta keterbatasan sumber daya dan pengawasan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Perhubungan telah dilaksanakan melalui penetapan tujuan, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan, penyusunan arah kebijakan, pelaksanaan tindakan, serta evaluasi berdasarkan dimensi strategi Geoff Mulgan. Namun, implementasi strategi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam pencapaian target, konsistensi pengawasan, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta belum optimalnya proses evaluasi kebijakan. Dengan demikian, strategi Dinas Perhubungan dalam penataan angkutan umum di Kota Bandung telah diterapkan, tetapi masih memerlukan penguatan agar mampu mewujudkan sistem transportasi publik yang tertib, efektif, dan berkelanjutan.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN KARAWANG

Rama Agusti — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur berfokus, dan dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas pejabat pemerintah daerah, unsur teknis Dinas PUPR, tim pengawas, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis melalui pengorganisasian, pembacaan menyeluruh, pengodean, kategorisasi, penyajian naratif, dan interpretasi; keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis menggunakan teori peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulator belum optimal karena kebijakan masih bertumpu pada regulasi tingkat pusat, keterbatasan anggaran, dan belum meratanya prioritas penanganan jalan. Peran dinamisator telah dijalankan melalui Musrenbang, forum desa dan kecamatan, serta kanal pengaduan, tetapi partisipasi masyarakat cenderung reaktif dan pelaksanaan program sering tidak tepat waktu. Peran fasilitator terlihat pada penyediaan data teknis, material pemeliharaan, wadah aspirasi, dan dukungan pendanaan APBD serta DAK, meskipun jangkauan pelayanan belum merata.

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROGRAM RUTILAHU DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG

Imam Maulana — 2026-10-15

Judul penelitian “Prinsip-prinsip good governance dalam Program RUTILAHU di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan, antara lain partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbukaan informasi yang terbatas, ketidaktepatan data penerima bantuan, pengawasan yang belum dilakukan secara rutin, serta penanganan keluhan yang masih berjalan lambat. Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan Program Rutilahu di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan teori prinsip good governance menurut UNDP yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, dan daya tanggap. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Informan Kepala Bidang Perumahan, Pemerintahan Desa, Masyarakat Penerima Manfaat. Hasil Penelitian Pada aspek partisipasi, masyarakat telah dilibatkan melalui musyawarah desa dan kegiatan gotong royong, meskipun keterlibatannya belum merata, Pada aspek penegakan hukum, pelaksanaan program telah mengacu pada prosedur yang berlaku, tetapi pengawasan lapangan belum rutin. Pada aspek transparansi, informasi disampaikan melalui pemerintah desa, namun belum seluruh informasi mudah diakses masyarakat. Pada aspek daya tanggap, pemerintah telah menindaklanjuti keluhan masyarakat, tetapi responsnya belum selalu cepat.

KEBIJAKAN RELOKASI DAN PENATAAN PASAR CURUG AGUNG BARU DI PADALARANG

Adhiva Raihannisa — 2026-10-15

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi ketidakteraturan aktivitas perdagangan, kemacetan, penggunaan badan jalan sebagai area berjualan, serta ketidaksesuaian fungsi ruang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti pedagang yang tetap bertahan di lokasi lama, pemanfaatan pasar baru yang belum optimal, keterbatasan fasilitas, serta pengawasan dan evaluasi yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan relokasi dan penataan Pasar Curug Agung Baru berdasarkan tahapan proses kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi telah memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas. Tahap agenda setting, formulasi, dan adopsi kebijakan telah terlaksana dengan baik, sedangkan pada tahap implementasi masih terdapat hambatan berupa fasilitas pasar baru yang belum optimal, rendahnya minat sebagian pedagang untuk berpindah, serta masih berlangsungnya aktivitas perdagangan di lokasi lama. Pada tahap evaluasi, kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan karena aktivitas perdagangan masih berlangsung di dua lokasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan penyempurnaan fasilitas pasar untuk mendukung keberhasilan kebijakan relokasi secara berkelanjutan.

EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N-LAPOR!) DALAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

Rudi Setiawan — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) dalam kualitas pelayanan publik di Kota Bandung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Analisis efektivitas program menggunakan teori Budiani yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas pengelola atau penanggung jawab SP4N-LAPOR!, admin/operator, pejabat penghubung pada perangkat daerah, dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP4N-LAPOR! di Kota Bandung cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan program, serta pemantauan telah didukung mekanisme verifikasi, disposisi, berbagai kanal akses, penyebarluasan informasi, transparansi perkembangan laporan, dan monitoring berkala. Hambatan utama meliputi kesenjangan kemampuan digital masyarakat, belum meratanya pemahaman, proses disposisi, keterbatasan personel, perbedaan kewenangan antarinstansi, serta belum konsistennya tindak lanjut. Program berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik melalui kemudahan pengaduan dan transparansi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat sangat ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, dan ketuntasan penyelesaian laporan.

Analisis Modal Politik Dalam Pemenangan Pasangan Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kota Cimahi Tahun 2024

Cintya Sri Anggraeny — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemanfaatan modal politik dalam pemenangan pasangan Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan teori modal Pierre Bourdieu yang meliputi modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat bentuk modal tersebut dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam mendukung pemenangan pasangan Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira. Modal ekonomi terlihat melalui dukungan serta pengelolaan dan pemanfaatan dana kampanye untuk berbagai kebutuhan kampanye. Modal sosial terlihat dari dukungan tujuh partai politik pengusung, kelompok masyarakat, dan kepercayaan masyarakat. Modal kultural terlihat dari latar belakang dan pengalaman pasangan, penyesuaian strategi kampanye dengan kondisi masyarakat, serta pendekatan melalui tatap muka, blusukan, dan roadshow. Modal simbolik terlihat dari penampilan, penggunaan gaya bahasa, serta citra dan reputasi pasangan. Keempat bentuk modal tersebut saling melengkapi dalam mendukung kemenangan pasangan.

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA CUKANGGENTENG KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG

Zaidan Nabiil Razaan — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Cukanggenteng. jenis penelitian ini berbentuk analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Cukanggenteng pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme administratif dan prosedural. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terfokus pada pengawasan secara langsung dan menyeluruh terhadap pelaksanaan program serta kinerja pemerintah desa di lapangan. Berdasarkan lima dimensi pengawasan T. Hani Handoko, yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran, analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi, dapat diketahui bahwa mekanisme formalnya telah tersedia, namun penerapannya belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas kelembagaan BPD, akses terhadap informasi dan laporan pemerintah desa yang belum sepenuhnya terbuka, serta belum adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang terstruktur dalam mendukung proses pengawasan.

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PENTAHELIX DI KOTA CIMAHI

Rifda Hanifah Meilawati — 2026-10-15

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi masih menghadapi persoalan berupa tingginya timbulan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas pengangkutan, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan sampah berbasis Pentahelix di Kota Cimahi dengan melihat peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian adalah fenomena kolaborasi aktor Pentahelix dalam pengelolaan sampah. Informan berjumlah lima orang yang mewakili unsur Dinas Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur Pentahelix telah terlibat dan menjalankan perannya. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, penyediaan fasilitas, dan edukasi; akademisi melalui penelitian, inovasi, dan pendidikan lingkungan; dunia usaha melalui dukungan program, penyaluran, dan pemanfaatan sampah; masyarakat melalui pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber; sedangkan media melalui penyebarluasan informasi dan edukasi. Meskipun demikian, pelaksanaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi, keterpaduan program, keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi program antarusur Pentahelix agar pengelolaan sampah di Kota Cimahi lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA BATULAYANG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Muhamad Ichsan — 2026-10-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi Pemerintah Desa Batulayang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan komunikasi, seperti penyebaran informasi pembangunan yang belum merata, komunikasi yang cenderung berlangsung satu arah, serta belum optimalnya mekanisme penyampaian aspirasi dan umpan balik masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis penelitian didasarkan pada Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas yang mencakup dimensi kebenaran (truth), ketepatan (rightness), ketulusan (sincerity), dan keterpahaman (comprehensibility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Desa Batulayang telah berjalan cukup baik melalui Musyawarah Desa, Musrenbangdes, sosialisasi program, komunikasi interpersonal, dan pemanfaatan berbagai media komunikasi. Komunikasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya akses informasi, keterbatasan ruang dialog yang partisipatif, serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi yang lebih dialogis, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENATAAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DI KOTA CIMAHI

Daniel Marten Patty — 2026-10-15

Transportasi angkutan umum di Kota Cimahi hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemacetan pada ruas jalan utama, trayek yang belum tertata secara optimal, kondisi sebagian armada yang kurang layak, hingga keterbatasan terminal dan halte. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat cenderung beralih menggunakan kendaraan pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang diterapkan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menata transportasi angkutan umum, dengan menggunakan teori strategi sektor publik dari John M. Bryson (2018) yang mencakup analisis kondisi, perumusan kebijakan, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri atas pejabat Dinas Perhubungan, petugas operasional, pengurus ORGANDA, pengemudi angkutan umum, serta masyarakat pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan mulai mengarahkan strategi penataan transportasi menuju sistem yang lebih terintegrasi, salah satunya melalui rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya beserta angkutan feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan jaringan utama. Meski demikian, keberhasilan strategi ini masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, koordinasi antarpihak, serta konsistensi pengawasan dan evaluasi di lapangan.