Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR INDUK GEDEBAGE KOTA BANDUNG

2025-11-25T08:30:05+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung. Permasalahan utama yang penelitian ini meliputi: (1) pengelolaan sampah pasar yang belum optimal sesuai regulasi, (2) rendahnya kesadaran pedagang untuk memilah dan membuang sampah, serta minimnya partisipasi warga dalam menjaga kebersihan, (3) keterbatasan armada pengangkutan sampah, dan (4) kurangnya kerja sama dengan pihak pengelola sampah serta keterlibatan pedagang dalam program kebersihan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian mencakup Kepala UPTD, Koordinator SWK Ubermanik, pedagang pasar, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah di Pasar Induk Gedebage berdasarkan empat indikator utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Keempat indikator tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya namun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal sepenuhnya.

PENGARUH APLIKASI JAWA BARAT MANAJEMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TERINTEGRASI (JAPATI) TERHADAP PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2025-11-25T08:30:32+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kualitas Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengikuti PermenPANRB No. 53 Tahun 2014, minim informasi mengenai rekomendasi perbaikan, serta kurangnya analisis faktor yang memengaruhi capaian kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (JAPATI) terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Aplikasi JAPATI sebagai variabel bebas (X) akan menggunakan teori karakteristik data atau informasi dalam sistem teknologi informasi milik Alter (1992) dalam (Kadir, 2014) dan pelaporan AKIP sebagai variabel terikat (Y) akan menggunakan teori prinsip-prinsip kualitas laporan yang baik (LAN RI, 2003). Metode yang digunakan adalah metode explanatory research dengan pendekatan kuantitatif dan teknis analisis data regresi linear sederhana. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (JAPATI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai R Square sebesar 0,752 atau 75,2%. Sedangkan 0.248 atau 24,8% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model regresi yang kemungkinan dapat dijelaskan oleh beberapa variabel, diantaranya yaitu variabel tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan pedoman yang berlalu, tingkat partisipasi dan keterlibatan seluruh jajaran perangkat daerah dalam pelaksanaan SAKIP, dan tingkat kompetensi sumber daya manusianya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:30:57+07:00

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi pelayanan publik di MPP Kota Cimahi menggunakan model Edward III, yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi, diwujudkan melalui pengembangan MPP Digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 49 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala seperti sistem tidak mengenali NIK atau email, informasi layanan yang tidak konsisten, gangguan infrastruktur digital, serta keterbatasan respons terhadap keluhan. Prosedur yang membingungkan membuat masyarakat harus bolak-balik meskipun persyaratan lengkap, mencerminkan kelemahan pada komunikasi, kesiapan teknis, dan koordinasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data berupa reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan komunikasi menjadi variabel terlemah karena ketidakkonsistenan informasi publik, sumber daya tergolong memadai dengan SDM IT kompeten meski kapasitas front office bervariasi, disposisi pelaksana kuat dengan sikap proaktif, dan struktur birokrasi mendukung melalui fleksibilitas SOP serta koordinasi antarunit. Kesimpulannya, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu peningkatan konsistensi informasi, pelatihan teknis, serta penguatan sistem informasi yang mudah diakses publik.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI E-PENTING DALAM MENEKAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN CIGENDING KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG

2025-11-25T08:31:24+07:00

Penelitian ini berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi E-Penting dalam Menekan Angka Stunting di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung”. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kualitas layanan aplikasi E-Penting yang diluncurkan sebagai inovasi e-government dalam penanganan stunting di Kelurahan Kopo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas aplikasi E-Penting. Peneliti menggunakan teori kualitas pelayanan digital dari Ari et al ( dalam Lestari 2021) yang mencakup efisiensi, reliabilitas, kepercayaan, dan dukungan masyarakat. Metode penelitiannya yaitu kualitatif deskripstif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan informannya yaitu pihak Diskominfo Kota Bandung, pihak Dinkes Kota Bandung, UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah, dan kader Posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efisiensi, aplikasi ini mudah di gunakan, sistem pengisisan data yang terstruktur membantu kader menginput data dengan cepat dan tepat namun masih sering mengalami kendala terkait sistem eror.Segi reliabilitas aplikasi belum sepenuhnya optimal akibat di temukannya kendala terkait keterlambatan akses dan kesulitan dalam memperbarui data. Dari segi kepercayaan masyarakat cukup baik, namun keterbatasan penanganan menjadi kendala. Dukungan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi tergolong tinggi karena aplikasinya yang mudah dan praktis namun perlu adanya penanganan terkait kendala dari aplikasi E-Penting agar bisa berjalan optimal. Secara keseluruhan, aplikasi E-Penting memiliki potensi besar dalam mendukung penurunan stunting apabila sistem diperbaiki dan kapasitas pengguna ditingkatkan melalui pelatihan teknis yang memadai.

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA BANJIR DI KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:31:54+07:00

Penelitian ini menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam penanggulangan pasca banjir di Kelurahan Melong. Analisis menggunakan teori Rasyid (dalam Labolo, 2017) yang membagi peran pemerintah menjadi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian kualitatif ditempuh melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan pihak BPBD, perangkat kelurahan, dan masyarakat terdampak banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi regulator, BPBD berperan menyusun kebijakan, SOP, serta rekomendasi hasil kaji cepat, namun penerapan prinsip Build Back Better and Safer masih terkendala koordinasi lintas wilayah. Pada dimensi dinamisator, BPBD mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui gotong royong, evakuasi korban, dan sosialisasi kebencanaan, meskipun edukasi rutin perlu diperkuat kembali. Pada dimensi fasilitator, BPBD menyediakan sarana prasarana, distribusi logistik, evakuasi, dan bantuan perbaikan rumah, meski rencana teknis jangka panjang masih menghadapi kendala komitmen antar daerah. Secara keseluruhan, peran BPBD tergolong cukup optimal, terutama pada aspek dinamisator dan fasilitator yang langsung berdampak pada pemulihan masyarakat, sementara dimensi regulator memerlukan peningkatan koordinasi serta percepatan kebijakan teknis agar pemulihan lebih berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

2025-11-25T08:32:20+07:00

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya pada sektor pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan teori Charles O. Jones yang mencakup dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi, dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas penelaah teknis kebijakan, administrator database kependudukan, pengelola data dan informasi, serta masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi organisasi, Disdukcapil telah memiliki struktur yang fungsional melalui pembentukan tim ZI yang terbagi dalam enam area perubahan. Pada dimensi interpretasi, pegawai memahami isi dan tujuan kebijakan dengan baik, didukung pelatihan teknis dan keterlibatan dalam perencanaan program. Pada dimensi aplikasi, pelayanan publik berjalan cukup baik dengan inovasi seperti BDS, ADM, dan layanan jemput bola. Namun, masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Secara umum, implementasi ZI di Disdukcapil Kabupaten Bandung sudah baik, meskipun diperlukan peningkatan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan lintas sektor.

EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DESA MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA CIPAMEKAR KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

2025-11-25T08:32:45+07:00

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi pedesaan yang berperan penting dalam mendukung penguatan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang dijalankan dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembangunan desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Direktur BUMDes, dan Tokoh Masyarakat Desa Cipamekar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Richard M. Steers untuk mengukur efektivitas, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dikategorikan cukup efektif.

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN ANGKLUNG SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI KOTA BANDUNG

2025-11-25T08:33:09+07:00

“Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pelestarian Angklung sebagai Warisan Budaya Tak Benda di Kota Bandung” didasarkan pada urgensi upaya pelestarian angklung yang semakin penting di tengah tantangan modernisasi dan minimnya keterlibatan generasi muda. Permasalahan yang terjadi seperti urangnya grand desain kebudayaan, kurangnya peran pemerintah dalam mempertahankan peran generasi muda, dan terbatasnya fasilitas pada program studi Angklung di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung merupakan titik awal pelaksanaan penelitian ini. Penelitian menggunakan Teori peran menurut Rasyid (2007), yang membagi peran menjadi fungsi regulator (pembuat aturan), fasilitator (penyedia fasilitas dan dorongan), dan dinamisator (penggerak dinamika). Temuan yang terdapat pada penelitian ini adalah Upaya pelestarian angklung di Kota Bandung telah didukung regulasi yang memadai dan melibatkan banyak pihak, termasuk kolaborasi dengan dunia pendidikan dan Saung Angklung Udjo. Pemerintah juga rutin mengadakan festival, pentas seni, dan menyediakan fasilitas latihan untuk mendukung pelibatan generasi muda. Namun, promosi angklung masih belum efektif, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas kurang optimal, dan partisipasi generasi muda perlu terus diperkuat agar dampaknya lebih luas dan signifikan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

2025-11-25T08:33:47+07:00

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi”. Latar belakang penelitian ini didasari oleh belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan merata. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa menggunakan pendekatan lima variabel dari teori implementasi kebijakan Riant Nugroho, yakni: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan, dan tepat proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa telah dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan seperti BLT, pelatihan UMKM, penanganan stunting, dan pembangunan lingkungan. Namun, prosesnya belum sepenuhnya partisipatif dan transparan. Perencanaan masih didominasi oleh elite desa, sementara pemahaman dan keterlibatan masyarakat umum masih rendah. Dengan demikian, diperlukan penguatan sosialisasi, pemerataan informasi, serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar pemberdayaan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

STRATEGI PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM MENGURANGI JUMLAH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN

2025-11-25T08:34:12+07:00

This research is entitled "Cimahi City Government's Strategy in Reducing the Number of Cases of Domestic Violence (KDRT) against Women". The phenomenon of violence against women, especially in the household, is still a serious problem in Cimahi City. Even though there are government regulations and programs, domestic violence cases still occur repeatedly. The formulation of the problem in this study is how the Cimahi City Government's strategy in reducing the number of domestic violence cases against women. The purpose of this study is to describe and analyze the Cimahi City Government's Strategy in Reducing the Number of Cases of Domestic Violence (KDRT) against Women.

The theory used by the government strategy according to Geoff Mulgan (2009) which includes five indicators: goals, environment, direction, actions and learning. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used are the Miles and Huberman interactive model: data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that the government's strategy has included socialization, victim assistance, community involvement, and cross-sector cooperation. However, challenges are still found such as limited human resources, low reporting, and weak evaluation systems. The strategy is considered not yet fully optimal, especially in the aspect of learning and the integration of policy directions. Therefore, a more innovative, adaptive, and measurable approach needs to be implemented to realize women's protection as a whole.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH POSYANDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KELURAHAN CIBEBER KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:34:37+07:00

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat oleh Posyandu dalam upaya pencegahan stunting di Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, yang mencatat 196 kasus (14,76%) pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan kerangka teori pemberdayaan Julian Rappaport yang berfokus pada dimensi kontrol, kesadaran kritis, dan partisipasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum berjalan optimal. Hal ini diidentifikasi dari kewenangan kader yang masih terbatas pada level teknis, kesadaran kritis masyarakat yang belum mendalam mengenai akar masalah stunting yang multi-dimensi, serta tingkat partisipasi yang masih dominan bersifat fungsional daripada substantif. Disimpulkan bahwa efektivitas pemberdayaan terhambat oleh faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, literasi kesehatan yang bervariasi, dan paradigma program yang masih top-down. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas fasilitasi kader, replikasi inisiatif swadaya masyarakat, dan sinergi lintas sektor yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pencegahan stunting di tingkat komunitas.

PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SAPAWARGA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:35:02+07:00

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh implementasi aplikasi sapawarga terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dan teori kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, Berry, Parasuraman sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SAPAWARGA memberikan pengaruh sebesar 23.7% terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Cimahi Tengah dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI KECAMATAN NGAMPAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:35:27+07:00

Artikel ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”. Fenomena masalah penelitian Efektivitas Pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, berada pada dimensi Efektivitas yaitu belum optimalnya BUMDes karena perlu adaptasi harga jual bahan pokok ketahanan pangan yang dijual dipasaran. Rumusan masalah penelitian Bagaimana tingkat Efektivitas Pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Tingkat Efektivitas Pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari. Penelitian menggunakan teori dari Ricahrd M.Steers dengan dimensi Pencapaian Tujuan, Integritas dan Adaptasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa, BPDes, Pengrus BUMDes, dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BUMDes Mekarsari memiliki tujuan utama untuk mengelola potensi ekonomi Desa secara mandiri dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaiannya masih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. BUMDes Mekarsari menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat melalui laporan bulanan yang disampaikan secara terbuka. Namun, efektivitas BUMDes Mekarsari belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mekarsari.

STRATEGI BPBD DALAM MENANGGULANGI BANJIR ROB DI DESA CEMARAJAYA KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

2025-11-25T08:35:48+07:00

Penelitian ini berjudul “Strategi BPBD Dalam Menanggulangi Banjir Rob di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang”. Dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Karawang, strategi penanggulangan bencana telah dijalankan. Namun dalam praktiknya, penanggulangan banjir rob di Desa Cemarajaya belum berjalan secara optimal. Identifikasi masalah dalam penelitian ini bagaimana strategi yang di terapkan BPBD dalam menanggulangi banjir rob, faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Teori yang digunakan Fred, R. David (2005:5). yaitu, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi strategi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui informan, pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BPBD dilakukan melalui tiga tahapan: pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, koordinasi yang belum optimal, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. BPBD telah melakukan berbagai upaya seperti pelaksanaan bimbingan teknis, pembentukan satgas kecamatan, dan menyiagakan personel 1x24 jam. Evaluasi telah dilakukan, namun masih terbatas dan belum menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak.

PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TUAL

2025-11-25T08:36:18+07:00

Pandemi covid-19 pada dua tahun lalu sangat memberikan dampak besar kala itu terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya adalah aspek pelayanan publik. Berbagai upaya dilakukan agar pelayanan publik berjalan dengan baik dalam masa pandemi tersebut tak terkecuali pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan pembuatan akta kelahiran di masa pendemi Covid- 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan akta kelahiran dimasa pandemi covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual masih belum terlaksana dengan optimal dan prima karena pada dimensi pelayanan yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik belum terlaksana dengan baik seperti pada dimensi Tangible (Bukti fisik) Fasilitas yang kurang memadai bagi masyarakat, hingga kurangnya pegawai dalam pelayanan, dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) kurangnya kecepatan dalam merespon keluhan masyarakat, hingga dimensi Asurance (Jaminan) kurangnya ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.Kesimpulan Hasil Penelitian berdasarkan analaisis menunjukan bahwa pelayanan pembuatan akta kelahiran dimasa pandemi covdi-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual masih belum terlaksana dengan prima sesuai dengan kebutuhan masarakat sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan.

STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGURANGI DAMPAK KERUSAKAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR

2025-11-25T08:36:50+07:00

Penelitian berjudul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur ini bertujuan untuk menganalisis strategi BPBD dalam meminimalisir dampak gempa bumi melalui tiga dimensi, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang meliputi Kepala BPBD, staf Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tujuan, BPBD memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari risiko gempa bumi, namun penyebaran kegiatan edukasi dan sosialisasi belum merata, terutama di daerah pedesaan. Pada dimensi kebijakan, BPBD telah menetapkan kebijakan yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, penempatan logistik di wilayah rawan, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana, namun pelaksanaannya menghadapi keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor. Pada dimensi program, BPBD telah melaksanakan kegiatan seperti simulasi evakuasi, pelatihan mitigasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa yang berdampak positif, meskipun belum menjangkau seluruh wilayah terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi BPBD telah berjalan sesuai perencanaan, tetapi perlu ditingkatkan dari segi pemerataan implementasi, keberlanjutan pembinaan masyarakat, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Terdapat beberapa saran yang meliputi peningkatan frekuensi sosialisasi, pembinaan berkelanjutan, serta optimalisasi kemitraan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat pemulihan pascabencana.

KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI PERMUKIMAN DI KECAMATAN CIMAHI UTARA

2025-11-25T08:37:14+07:00

Alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang signifikan, kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menangani alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara masih belum optimal. permasalahan ini menimbulkan dampak lingkungan serius, seperti berkurangnya daya serap air, meningkatnya risiko banjir, penurunan kualitas air tanah, dan degradasi fungsi ekologis kawasan Bandung Utara.. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam mengendalikan fenomena tersebut, dengan menggunakan kerangka teori kapasitas pemerintahan Rosman Ilato yang meliputi dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, reformasi sistem dan regulasi, serta adaptasi dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal pada keempat dimensi. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketiadaan regulasi teknis khusus, serta belum berkesinambungannya strategi adaptasi menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini berdampak pada belum efektifnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, peningkatan sinergi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis tingkat kota, dan penerapan strategi adaptasi berbasis partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis lahan resapan air.

PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI WEBSITE PAKUAN PRIMA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

2025-11-25T08:37:37+07:00

Penerapan E-Government Melalui Website Pakuan Prima dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Fenomena masalah belum optimalnya penerapan website Pakuan Prima pada penyelenggaraan administrasi kependudukan. Tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan e-government melalui website Pakuan Prima dalam pelayanan administrasi kependudukan.Teori yang digunakan teori E-government (Indrajit,2010) dengan dimensi Support, Capacity, dan Value. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui website Pakuan Prima cukup terlaksana secara optimal. Di lihat dari dimensi support cukup baik, di dukung oleh anggaran APBD Kota Bogor, regulasi jelas, dan di dukung sosialiasi yang sudah diselenggarakan kepada pemerintah maupun masyarakat. Di lihat dari dimensi capacity mulai dari sumber anggaran, kualitas SDM, serta insfrastruktur teknologi informasi cukup lengkap. Dilihat dari dimensi value cukup baik manfaatnya untuk pemerintah maupun masyarakat. Membantu pelayanan menjadi efektif dan efisien, seperti memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Namun masih terdapat tantangan yang di hadapi seperti gangguan teknis tanpa pemberitahuan yang jelas dan kurangnya literasi digital khususnya pada masyarakat lanjut usia.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DALAM MENEKAN ANGKA HIV/AIDS OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

2025-11-25T08:38:00+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dalam menekan angka kasus HIV/AIDS Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Cianjur, dengan dengan melihat pada program Mobile Voluntary Counseling and Testing (Mobile VCT). Penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun telah dilakukan upaya penanggulangan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terkait kebijakan penanggulangan HIV/AIDS telah dilakukan kepada semua pelaksana kebijakan dan masyaraka, namun belum sepenuhnya menjangkau semua kelompok beresiko. Dari aspek sumber daya, jumlah tenaga pelaksana masih terbatas dan keterbatasan anggaran menyebabkan program tidak dilaksanakan secara rutin. Pada dimensi disposisi, pelaksana memiliki komitmen dan kemampuan yang cukup baik, namun masih terhambat oleh stigma, diskriminasi, dan lambatnya respon kebijakan. Dari segi struktur birokrasi, koordinasi lintas sektor telah terjalin antara Dinas Kesehatan, KPA, LSM, dan fasilitas kesehatan, namun respons terhadap permasalahan di lapangan sering terhambat oleh prosedur birokrasi. Jadi, implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur belum optimal.

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PUBLIK DAN PEMBINAAN PKL DI SKYWALK TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG

2025-11-25T08:39:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan penataan ruang publik serta pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Skywalk Teras Cihampelas, Kota Bandung. Skywalk yang diresmikan pada tahun 2017 ini dibangun sebagai bagian dari program penataan kawasan Cihampelas, dengan anggaran mencapai Rp48 miliar dan dilengkapi 192 kios yang dibagi ke dalam zona taman, kuliner, dan suvenir. Namun, beberapa tahun pascaoperasional, fasilitas ini menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat pemanfaatan. Data lapangan menunjukkan hanya 11 kios (5,73%) yang aktif beroperasi, sementara sisanya kosong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam kepada aparatur pemerintah, PKL, dan warga sekitar, observasi langsung, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan awalnya. Hambatan meliputi lokasi yang kurang strategis, minimnya fasilitas pendukung, resistensi pedagang terhadap relokasi, serta lemahnya strategi promosi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revitalisasi fasilitas, peningkatan konektivitas kawasan, penguatan promosi berbasis potensi lokal, dan keterlibatan aktif PKL dalam proses perencanaan kebijakan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI KASUS: ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR MENJADI KAWASAN PEMUKIMAN DI KELURAHAN CIPAGERAN KOTA CIMAHI)

2025-11-25T08:40:40+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas pengendalian alih fungsi lahan resapan air, terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat, kapasitas SDM terbatas di tingkat kelurahan, lemahnya koordinasi lintas dinas, dan ketidakpatuhan sebagian developer terhadap ketentuan teknis seperti sumur resapan, KDB, dan kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi kebijakan tata ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan resapan air. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan, mekanisme koordinasi, pengawasan, dan pemberian sanksi. Penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan Dinas PUPUR, DPKP, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan: (1) komunikasi antar-dinas berjalan melalui forum dokumen lingkungan, tetapi penyampaian informasi ke masyarakat masih formalitas dan minim tindak lanjut; (2) regulasi dan sistem perizinan tersedia, tetapi kapasitas SDM dan sarana operasional terbatas; (3) pelaksana kebijakan cukup disiplin, namun ketiadaan insentif membuat kepatuhan developer tidak konsisten; (4) struktur birokrasi jelas, namun sistem OSS dan lemahnya pengawasan mengurangi efektivitas pengendalian, terutama di wilayah sensitif seperti Cipageran, termasuk penilaian layak/tidaknya pembangunan sesuai kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pemberian sanksi administratif.

EVALUASI PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DI SEKTOR 8 SUNGAI CITARUM KABUPATEN BANDUNG

2025-11-25T08:41:06+07:00

Penelitian berjudul “Evaluasi Program Citarum Harum dalam Pengendalian Pencemaran di Sektor 8 Sungai Citarum Kabupaten Bandung” dilatarbelakangi oleh masih adanya pencemaran di Sungai Citarum meskipun telah dilaksanakan Program Citarum Harum berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2018. Permasalahan yang ditemukan meliputi pembuangan limbah ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis program tersebut menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pada aspek context, program lahir sebagai respon terhadap pencemaran kompleks dengan dukungan regulasi dan pelibatan Satgas TNI. Aspek input menghadapi kendala SDM, anggaran, dan fasilitas meski terdapat inisiatif kreatif. Aspek process menunjukkan koordinasi baik, tetapi partisipasi masyarakat rendah dan monitoring terbatas. Aspek product berhasil menurunkan pencemaran dan memperbaiki lingkungan, namun masalah limbah ilegal dan rendahnya kesadaran masih terjadi. Keberlanjutan program memerlukan peningkatan fasilitas, anggaran, dan partisipasi masyarakat.

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENATAAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DI KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:41:31+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan angkutan umum di Kota Cimahi seperti penurunan kualitas pelayanan, kepadatan armada, waktu pemberhentian yang tidak teratur, serta rendahnya kedisiplinan pengguna jalan, yang menyebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan meningkatnya kendaraan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penataan transportasi angkutan umum serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan publik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah peran pemerintah menurut Rasyid, yakni sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dishub telah menjalankan keempat peran tersebut, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kepatuhan pelaku transportasi. Sebagai regulator, Dishub menetapkan aturan pelayanan dan izin trayek; sebagai dinamisator, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan; sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan koordinasi; serta sebagai katalisator, mendorong perubahan melalui pendekatan partisipatif. Rekomendasi penelitian ini antara lain memperkuat pengawasan, meningkatkan pelatihan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam penataan sistem transportasi umum.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANI DI DESA GIRIMUKTI KECAMATAN SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:42:29+07:00

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program kartu tani di Desa Girimukti Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman petani terhadap prosedur dan manfaat Kartu Tani, ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi riil di lapangan, kartu tani yang dimiliki petani tidak memiliki alokasi kuota pupuk, dan keterlambatan dalam proses distribusi kartu. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Kartu Tani di Desa Girimukti Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Tani di Desa Girimukti Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat belum terlaksana secara efektif. Hal ini berdasarkan analisis dari lima dimensi ukuran mengenai efektivitas program menurut Sutrisno dimana terdapat tiga dimensi yang belum berjalan efektif yakni pemahaman program yang masih minim, kurangnya ketepatan waktu dalam pendistribusian kartu dan penyaluran pupuk subsidi dan tujuan program yang belum sepenuhnya tercapai.

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG

2025-11-25T08:42:55+07:00

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan serius di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Kelurahan Babakan Ciparay mencatat prevalensi stunting cukup tinggi, yakni 31,1% pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan teori Ryaas Rasyid yang menyoroti tiga dimensi peran pemerintah: sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kelurahan telah berjalan tetapi belum optimal. Sebagai regulator, masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai dinamisator, pemerintah telah menggerakkan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan posyandu, namun partisipasi warga masih rendah karena kurangnya komunikasi dua arah. Sebagai fasilitator, kelurahan telah menyediakan layanan dasar seperti posyandu dan pemberian makanan tambahan, tetapi keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan layanan belum merata. Secara keseluruhan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai agar upaya percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA LONGSOR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:43:24+07:00

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah rawan longsor dengan frekuensi kejadian tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam mitigasi bencana longsor berdasarkan teori tiga peran organisasi publik Jones Peter, yaitu peran regulasi, peran peningkatan kemampuan, dan peran langsung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulasi BPBD Kabupaten Bandung Barat masih terbatas pada kajian risiko, rekomendasi teknis, dan dokumen rencana penanggulangan, sehingga sifatnya koordinatif dan tidak mengikat. Pada peran peningkatan kemampuan, BPBD relatif efektif dalam sosialisasi, pelatihan, simulasi, dan program Desa Tangguh Bencana, meski terkendala sumber daya. Sementara itu, peran langsung diwujudkan melalui evakuasi, distribusi logistik, penyuluhan, dan koordinasi dengan relawan, namun belum menjangkau seluruh wilayah rawan secara optimal.

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATUJAJAR

2025-11-25T08:43:50+07:00

Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar”, judul ini dipilih karena adanya potensi dari Ruang Terbuka Publik di Desa Batujajar Barat namun pengelolaannya masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu belum adanya pihak pengelola khusus untuk Lapangan Carik, kurangnya fasilitas yang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan yang ditandai dengan masih adanya sampah yang ditinggalkan setelah menggunakan ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Bintoro Tjokroamidjojo yang mencakup tiga aspek peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, peran Kepala Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar sudah dijalankan namun masih belum optimal karena masih menghadapi tantangan dalam hal kemandirian pengelolaan, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan fasilitas di Ruang Terbuka Publik belum sepenuhnya memadai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM PADAT KARYA DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KELURAHAN SETIAMANAH KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:44:18+07:00

Judul artikel dalam penelitian ini adalah “Impelementasi Kebijakan Tentang Program Padat Karya Dalam Rangka Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi”. Program padat karya merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program padat karya di Kelurahan Setiamanah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, pemerintah kecamatan dan kelurahan, pengurus RT/RW, serta masyarakat penerima manfaat, dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota hingga RT/RW, namun tidak disertai pelatihan teknis sehingga peningkatan keterampilan peserta belum optimal. Kegiatan yang dilaksanakan umumnya bersifat fisik seperti perbaikan infrastruktur lingkungan, tetapi belum sepenuhnya berbasis potensi lokal. Pengelolaan dana tergolong transparan, meski keterbatasan anggaran berdampak pada pengurangan volume pekerjaan dan sarana kerja. Meskipun demikian, program ini berkontribusi dalam menambah pendapatan sementara, memperbaiki fasilitas umum, dan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan teknis berbasis kebutuhan, peningkatan anggaran, dan perencanaan partisipatif agar program padat karya dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM AIR BERSIH DAN SANITASI BERKELANJUTAN DI PEMERINTAH DESA TANIMULYA KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:44:44+07:00

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan di Pemerintah Desa Tanimulya”. Fenomena masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi yang layak. Sesuai dengan tujuan, penelitian ini merumuskan tiga fokus utama untuk mengkaji mekanisme, faktor-faktor penghambatnya, dan upaya pemerintah desa dalam mewujudkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan teori ACTORS dari Sarah Cook dan Steve Macaulay serta prinsip yang dikembangkan oleh United Nations Committee of Experts on Public Administration (efektivitas, akuntabilitas, dan inklusivitas) dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Informan terdiri dari Kepala Desa Tanimulya, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek efektivitas, perencanaan jangka panjang belum matang dan tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti pemilihan alat pengeboran. Pada aspek akuntabilitas, kurangnya transparansi informasi dan keterlambatan pencairan anggaran yang menghambat tahapan program. Adanya keberlanjutan program bergantung swadaya masyarakat daripada pendanaan pemerintah. Sementara itu, inklusivitas belum terpenuhi karena partisipasi masyarakat terbatas pada wilayah prioritas karena tidak menjangkau secara merata dan ketidaksesuaian fasilitas dengan kebutuhan kelompok tertentu sehingga tidak dipergunakan dengan baik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:45:09+07:00

Pengelolaan perparkiran yang efektif merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola transportasi yang berkelanjutan, terutama di kawasan wisata seperti Lembang yang menghadapi masalah parkir kronis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada kesesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Riant Nugroho, yang menganalisis empat variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta kecenderungan pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang belum berjalan optimal. Terdapat kesenjangan signifikan antara standar regulasi dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh faktor koordinasi antar instansi yang belum terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta tingginya aktivitas parkir liar yang dikelola oleh kelompok masyarakat tanpa izin. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, serta sosialisasi kebijakan yang lebih intensif dan transparan. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan perparkiran di Lembang dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI OLEH DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:45:35+07:00

Artikel ini berjudul “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial Kota Cimahi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dari David Hulme dan Mark Turney (dalam Manggaukang, 2000) yang mencakup aspek legitimasi, kualitas moral, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian adalah Dinas Sosial Kota Cimahi, dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas, petugas pendata Bansos, pelaksana penyalur Bansos, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT telah mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai media pencairan bantuan. Nama-nama penerima bantuan dipublikasikan secara terbuka di kantor RW dan Kelurahan untuk menjaga transparansi dan ketepatan sasaran. Dinas Sosial Kota Cimahi didukung oleh 65 pegawai serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun anggaran 2024, Dinas ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp16,59 miliar, yang diperuntukkan bagi operasional dan belanja modal. Sasaran utama bantuan adalah warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KECAMATAN MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI

2025-11-25T08:46:01+07:00

Stunting masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan Muaragembong tahun 2024, wilayah ini memiliki angka stunting tertinggi di kabupaten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah kecamatan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan angka stunting di Kecamatan Muaragembong. Teori yang digunakan adalah tahap-tahap pemberdayaan masyarakat menurut Isbandi Rukmito Adi, meliputi persiapan, assessment, perencanaan, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan dan assessment telah dilakukan cukup baik, namun sarana pemberdayaan belum efektif. Perencanaan program sudah baik, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah. Formulasi rencana aksi berjalan dengan dukungan kader lokal, sedangkan pelaksanaan dan evaluasi belum optimal karena kegiatan tidak rutin dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Terminasi juga belum tercapai karena masyarakat belum mandiri. Hambatan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan ekonomi, persepsi stunting sebagai faktor genetik, serta jarak pemukiman yang menyulitkan. Upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan antara lain melibatkan RT/RW untuk mengajak warga, mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal bergizi, serta meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBABAT KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:46:26+07:00

Judul penelitian ini "Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi". Masalah dalam penelitian ini belum efektifnya kesejahteraan sosial di Kelurahan Cibabat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Identifikasi masalah bagaimana implementasi, efektivitas, dan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap efektivitas program kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementsi, efektivitas, dan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap efektivitas program kesejahteraan sosial. Teori implementasi kebijakan Grindle; 1)Isi kebijakan dan 2)Konteks implementasi. Teori efektivitas program Sutrisno; 1)Pemahaman program; 2)Tepat sasaran; 3)Tepat waktu; 4)Tercapainya tujuan; dan 5)Perubahan yang nyata. Tipe penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah 795 orang dan sampel berjumlah 89 orang terdiri dari 89 masyarakat Kelurahan Cibabat sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan angket. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian, pengaruh implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan sebesar 66,9% sedangkan terdapat pengaruh faktor lainnya adalah 33,1% yang ditunjukkan oleh indikator lain yang tidak diteliti. Hasil dari hipotesis alternatif (Ha) yaitu terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENJAGA KEBUDAYAAN LOKAL KERAJINAN TANGAN PAYUNG GEULIS DI KELURAHAN PANYINGKIRAN KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA

2025-11-25T08:46:56+07:00

Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam Menjaga Kebudayaan Lokal Kerajinan Tangan Payung Geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.” Payung Geulis merupakan salah satu warisan budaya lokal yang hampir punah di tengah perkembangan zaman. Sebagai kerajinan khas yang memiliki nilai historis dan ekonomi, pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dalam menjaga eksistensi Payung Geulis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran sektor publik menurut Peter Jones yang mencakup tiga dimensi, yaitu peran regulasi (regulatory role), peningkatan kemampuan (enabling role), dan peran langsung (direct role). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data diperoleh melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas dalam menjaga Payung Geulis tergolong efektif pada aspek regulatif dan pemberdayaan, namun belum optimal pada aspek peran langsung.

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:47:21+07:00

Judul artikel “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat”. Fenomena belum sesuai dengan Regulator yang ada untuk menjalankan tugasnnya, belum meratanya pelaksanaan Dinamisator dalam pengelolaan sampah Di Kabupaten Bandung Barat, dan masih kurangnya pemberian Fasilitator disetiap daerah. Rumusan masalahnya Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam aspek Regulator, Peneliti menggunakan teori menurut Ryaas Rasyid Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui analisis sebelum dilapangan, analisis selama dilapangan, dan analisis setelah dilapangan dengan 7 informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan regulator yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah belum diterapkan secara merata karena masih adanya masyarakat yang kurang paham mengelola sampah sesuai dengan peraturan yang ada.

PENGUATAN KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI

2025-11-25T08:47:48+07:00

Penelitian ini berjudul “Penguatan Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi”. Fenomena masalah menunjukkan kapasitas BPBD dan sistem penanggulangan bencana yang ada masih lemah, terutama dalam kesiapsiagaan, koordinasi respons, distribusi bantuan, sistem peringatan dini yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Rumusan masalah adalah Bagaimana Penguatan Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas BPBD Kabupaten Sukabumi dalam penanggulangan bencana. Teori yang digunakan adalah teori penguatan kapasitas kelembagaan Grindle (1997:28) dengan dimensi penguatan potensi sumber daya manusia; penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan potensi sumber daya manusia belum memadai dan distribusi SDM yang tidak merata, penguatan organisasi belum optimal ditemukan keterbatasan sarana-prasarana, peralatan evakuasi, dan logistik kebencanaan, serta reformasi kelembagaan belum konsisten masih memerlukan dukungan anggaran, peningkatan regulasi teknis, dan pengawasan.

EFEKTIVITAS PENERAPAN TAPPING-BOX DALAM MENGOPTIMALKAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:48:12+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Tapping-box dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Cimahi berdasarkan tiga dimensi efektivitas organisasi menurut Duncan (2005), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan Bappenda Kota Cimahi, pelaku usaha restoran, dan pihak penyedia perangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tapping-box belum sepenuhnya efektif. Pada dimensi pencapaian tujuan, meskipun penerimaan pajak restoran meningkat, jumlah perangkat yang terpasang masih terbatas dan distribusinya belum merata. Pada dimensi integrasi, koordinasi antar pihak sudah dilakukan, namun belum konsisten sehingga sinergi program belum maksimal. Pada dimensi adaptasi, penanganan kendala teknis maupun non-teknis masih bersifat reaktif dan belum didukung sistem pemantauan cepat. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang belum dilaksanakan, seperti pengembangan sistem pemantauan berbasis notifikasi otomatis, penambahan perangkat dengan prioritas pada restoran beromzet tinggi. Diharapkan langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi, kepatuhan wajib pajak, dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG

2025-11-25T08:48:36+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanggulangan korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas. Fokus penelitian mengacu pada teori peran pemerintah menurut Rasyid yang mencakup tiga dimensi, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah memiliki pijakan regulasi yang kuat baik di tingkat nasional maupun daerah, di antaranya UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2022, dan Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019. Sebagai regulator, Dinas Sosial telah menyusun dan mengimplementasikan SOP penanganan korban, meskipun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya akomodasi khusus bagi korban disabilitas. Dalam peran dinamisator, Dinas Sosial bersama DP3A, UPTD PPA, dan lembaga pendukung lainnya telah berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan kader, serta pembentukan kelompok peduli. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta masih kuatnya stigma sosial membuat efektivitas program belum optimal. Sementara itu, peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan layanan medis, hukum, dan rehabilitasi yang terintegrasi, termasuk pendampingan psikososial serta penyediaan bantuan bagi korban. Peran ini dijalankan dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor agar pemulihan korban dapat berlangsung secara holistik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah berperan penting dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan teknis, sehingga diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan kebijakan yang ada tidak hanya normatif, tetapi juga benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan.

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

2025-11-25T08:49:04+07:00

This study discusses "The Influence of Village Head Leadership on the Implementation of E-Government in Kertayasa Village, Sindangagung District, Kuningan Regency". The background of the research is based on the low utilization of the Kertayasa Community Information System (SIMAK) even though the village has allocated human resources, budget, and technological infrastructure. The research aims to find out how the village head is led, how to implement e-government, and how much influence leadership has on the success of e-government in the village. The research method used is a mixed method with a sequential explanatory design, combining quantitative data through questionnaires and qualitative data through interviews, observations, and literature studies. The quantitative analysis technique was carried out through simple linear regression analysis. Meanwhile, qualitative analysis is carried out through analysis techniques according to Huberman and Miles, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the leadership of village heads was in the good category with an average score of 72.7%, then the implementation of e-government was also in the good category with a score of 72.1%. A simple regression test yielded an R Square value of 0.578, which means that the leadership of village heads had a significant effect of 57.8% on the implementation of e-government, while 42.2% was influenced by other factors outside the study. This finding confirms that the leadership of the village head has a central role in encouraging the participation of village officials, optimizing technology, and the sustainability of the implementation of e-government in Kertayasa Village.

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA CIMAHI

2025-11-25T08:49:26+07:00

Penelitian ini membahas peranan Dinas Sosial Kota Cimahi dalam pembinaan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih menjadi persoalan sosial meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan. Tujuan penelitian adalah menganalisis peranan Dinas Sosial melalui dimensi normatif, ideal, dan faktual menurut Soraya (2017). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Dinas Sosial telah menjalankan tugas sesuai peraturan daerah. Namun secara ideal, pembinaan belum optimal, khususnya dalam keberlanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial. Secara faktual, hambatan utama meliputi minimnya anggaran, ketiadaan panti sosial permanen, lemahnya monitoring pasca pembinaan, dan kurangnya kolaborasi lintas sektor. Penelitian merekomendasikan strategi pembinaan terintegrasi berbasis pemberdayaan, dengan penguatan sistem monitoring, pelatihan keterampilan, serta kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan strategi pembinaan yang lebih terintegrasi dan berbasis pemberdayaan, dengan fokus pada pembentukan sistem monitoring, pelatihan keterampilan, serta sinergi antara Dinas Sosial, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam menangani gepeng.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

2025-11-25T08:49:51+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan sosial bagi anak jalanan agar mereka dapat keluar dari kondisi rentan dan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Studi ini mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik, mencakup faktor sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam upaya pemberdayaan anak jalanan, baik melalui pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, maupun bantuan sosial. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping sosial, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan regulasi, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program pembinaan anak jalanan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

2025-11-25T08:50:18+07:00

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung”. Implementasi kebijakan keterbukaan publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung diduga memiliki permasalahan. Hal tersebut disebabkan belum adanya unit khusus yang menangangi kehumasan, kurangnya sinergi antar PPID utama dengan PPID pembantu, birokrasi, serta kurangnya sinergi dengan pemerintah provinsi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2022:150), dengan 6 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Adapun hasil analisis ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut diambil dari hasil analisis wawancara dengan para informan dan perwakilan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung khususnya Diskominfo sudah melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008.

EFEKTIVITAS PROGRAM COMMAND CENTER DALAM MENINGKATKAN INFORMASI PUBLIK PADA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIANJUR

2025-11-25T08:50:43+07:00

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk penyediaan informasi cepat dan akurat di sektor pemerintahan. Di Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menginisiasi program Command Center terintegrasi dengan aplikasi Mobile Drainase Information System (MODIS) untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik di bidang sumber daya air. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Command Center dalam meningkatkan kualitas informasi publik dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas PUTR Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Command Center berdampak positif dalam meningkatkan akses informasi real-time, mempercepat koordinasi antarbidang, serta mempermudah pelaporan dan pemantauan kondisi saluran air melalui aplikasi MODIS. Namun dalam kenyataannya, efektivitas program ini dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya literasi digital masyarakat, dan belum meratanya cakupan data irigasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Command Center memiliki potensi besar dalam mendukung keterbukaan informasi publik, namun memerlukan penguatan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencapai efektivitas optimal.

PENGARUH PENGAWASAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL DI KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:51:09+07:00

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurang efektifnya pengawasan fungsi Satpol PP terhadap pemberantasan rokok ilegal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara dari cukai, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh fungsi pengawasan Satpol PP terhadap efektivitas pemberantasan rokok ilegal di wilayah tersebut.Metode yang digunakan adalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 73 responden dengan teknik incidental sampling, terdiri atas anggota Satpol PP dan masyarakat sekitar. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Satpol PP memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas pemberantasan rokok ilegal dengan skor sebesar 80,81% untuk pengawasan dan 81,8% untuk efektivitas pemberantasan. Koefisien determinasi sebesar 81% mengindikasikan bahwa variabel pengawasan mempengaruhi efektivitas pemberantasan secara signifikan. Semua dimensi pengawasan terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan rokok ilegal. Kesimpulannya, pengawasan fungsi Satpol PP sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberantasan rokok ilegal di Kecamatan Cipongkor, sehingga penguatan pengawasan secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas pemberantasan rokok ilegal guna menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara dari cukai.

EFEKTIVITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI DESA MEKARSARI KECAMATAN NAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025-11-25T08:51:37+07:00

Artikel ini berjudul "Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat". Fenomena masalah penelitian, berada pada dimensi Efektivitas BPNT yaitu belum optimalnya program yang dilaksanakan karena masih banyaknya kelompok penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Rumusan masalah penelitian, Faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas BPNT. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Efektivitas BPNT Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. Penelitian menggunakan teori dari Makmur dengan dimensi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Metode penelitian menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Karang Taruna dan Masyarakat yang menerima BPNT ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran dan distribusi yang tidak tepat waktu. Tetapi angka kemiskinan di Desa Mekarsari masih mengalami turun naik setiap tahunnya. Selain itu, perubahan nyata dalam tingkat kesejahteraan penerima manfaat bervariasi, tergantung pada faktor sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan dan mekanisme distribusi agar efektivitas BPNT dapat lebih maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Mekarsari.

EFEKTIVITAS KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PATARUMAN

2025-11-25T08:52:07+07:00

Village development is a crucial foundation for improving community welfare, making the effectiveness of village institutions a strategic factor. This study aims to analyze the work effectiveness of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in enhancing community welfare in Pataruman Village, Cihampelas District, West Bandung Regency. A descriptive qualitative approach was employed with nine informants consisting of BPD members and community representatives. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using Miles & Huberman’s interactive model involving data reduction, display, and conclusion drawing. The findings indicate that the BPD of Pataruman Village has carried out its main functions effectively, including monitoring village fund management, channeling community aspirations, and deliberating village regulations with the village government. These efforts have strengthened transparency, ensured that citizens’ voices are accommodated, and maintained participatory governance. Nevertheless, challenges remain, such as limited resources, incomplete administrative documentation, and uneven implementation of certain programs. Overall, the BPD’s work effectiveness has contributed positively to community welfare, particularly in infrastructure development, social security, and economic empowerment. The study suggests the need to strengthen BPD’s capacity, improve coordination with the village government, and optimize community participation to realize more responsive and accountable village governance.

IMPLEMENTASI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI DESA CIPICUNG KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

2025-11-25T08:52:33+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Cipicung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi program dianalisis menggunakan model dari David C. Korten yang menekankan pada tiga elemen utama, yaitu: Kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat, Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan Kesesuaian antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Terpadu Peningakatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Cipicung telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kesesuaian antara program dengan pemanfaat, pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi tidak disertai kegiatan lanjutan. Pada dimensi kesesuaian antara program dengan pelaksana, keterbatasan anggaran dan fasilitator menjadi hambatan utama dalam keberlanjutan program. Sementara itu, pada dimensi kesesuaian antara pemanfaat dengan pelaksana, hubungan belum berjalan optimal karena kurangnya informasi tentang akses permodalan dan pemasaran.