Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

2026-06-26T15:48:56+07:00

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi” fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Cimahi tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Charles O Jones, yang mencakup dimensi organsasi, interprestasi dan penerapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harpan dari dimensi organisasi, pendamping sudah paham memahami tugasnya masing masing, pendamping sudah memproleh haknya, fasilitas berupa sekretariat PKH. Interprestasi, Dinas Sosial secara rutin mengadakan pelatihan dan rapat koordinasi. Penerapan, pendamping selalu mengadakan pertemuan antar KPM (P2K2). Hambatan, ketidaktepatan sasaran, rendahnya kesadaran KPM. Upaya, pemutakhiran data secara rutin, pemberian sanksi, serta peningkatan intensitas komunikasi. Selain itu, pengawasan melalui aplikasi SIKS-NG.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KARAWANG

2026-06-26T15:48:56+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena belum optimalnya pelaksanaan program, yang ditunjukkan oleh data Sistem Informasi Kampung Keluarga Berkualitas bahwa dari 309 Kampung Keluarga Berkualitas yang terbentuk, hanya 42 kampung atau sekitar 13,6% yang mencapai klasifikasi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara terhadap tujuh informan yang terdiri dari aparatur dinas, pengelola Kampung Keluarga Berkualitas, dan masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi yang belum mendukung pencapaian seluruh indikator program. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta perbaikan tata kelola birokrasi agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA WISATA KAMPUNG BOJONG HONJE, DESA CIBUNTU, KECAMATAN WANAYASA, KABUPATEN PURWAKARTA

2026-06-26T15:48:56+07:00

Penelitian ini menelaah praktik collaborative governance dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kampung Bojong Honje, Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan analisis dokumen untuk menilai kerja sama lintas sektor. Penelitian berfokus pada lima indikator proses kolaborasi: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan pencapaian hasil sementara. Temuan menunjukkan bahwa dialog tatap muka belum optimal karena frekuensi forum publik minim dan aksesibilitas terbatas, sehingga peran aktor dalam tata kelola kolaboratif kurang merata. Pembangunan kepercayaan bergantung pada frekuensi pertemuan dan kualitas komunikasi yang terbuka serta tindakan nyata, sedangkan komitmen terlihat dari konsistensi pelaksanaan tanggung jawab aktor. Berbagi pemahaman dipengaruhi oleh kapasitas pengetahuan, tingkat pendidikan, dan konteks sosial, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan klarifikasi tujuan bersama. Hasil sementara menjadi tolok ukur keberhasilan keputusan kolektif; mencapai hasil tersebut memerlukan integrasi tujuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan frekuensi pertemuan. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme forum publik yang mudah diakses, pelatihan kapasitas bagi pelaku lokal, evaluasi berkala, dan strategi pendanaan berkelanjutan untuk memastikan kesinambungan pengembangan pariwisata komunitas. Implementasi rekomendasi memerlukan dukungan lintas tingkat pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat lokal secara berkelanjutan bersama.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat

2026-06-26T15:48:56+07:00

Permasalahan persampahan di Kabupaten Bandung Barat masih menjadi isu krusial yang ditandai dengan tingginya volume sampah, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat” dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, yang meliputi dimensi kualitas kebijakan, kapasitas birokrasi, koordinasi antaraktor, serta dukungan politik dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, aparat desa, petugas kebersihan, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah secara normatif telah cukup jelas, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antaraktor, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan pada seluruh dimensi implementasi kebijakan.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Terhadap Pengembangan Organisasi BUMDes di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

2026-06-26T15:48:56+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa terhadap pengembangan organisasi BUMDes Berkah Sejahtera di Desa Tanimulya. Masalah utama penelitian meliputi kurangnya mitigasi risiko, keterbatasan bimbingan teknis pemasaran digital, belum meratanya kemitraan strategis, serta lemahnya pengawasan preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan survei terhadap 99 responden melalui teknik multistage random sampling yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa secara umum berada pada kategori baik, namun masih memerlukan penguatan pada dimensi dukungan profesional berupa edukasi teknis serta mekanisme umpan balik dalam tindak lanjut evaluasi. Selanjutnya, pengembangan organisasi BUMDes berada pada kategori cukup baik, namun memerlukan penguatan pada dimensi efektivitas kualitas layanan, efisiensi produktivitas, dan kesejahteraan organisasi melalui pelibatan masyarakat. Uji statistik membuktikan bahwa kepemimpinan demokratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan organisasi BUMDes dengan kontribusi sebesar 61%, sementara 39% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Peneliti menyarankan optimalisasi pengawasan berbasis digital dan peningkatan bimtek pemasaran untuk mengakselerasi performa organisasi, di mana simpulan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan demokratis merupakan determinan utama dalam kemajuan BUMDes.

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

2026-06-26T15:48:56+07:00

Fenomena masalah belum optimalnya peran BUMDes dalam meningkatkan PADes terlihat dari masih lemahnya fungsi pengaturan dalam pengelolaan unit usaha, belum optimalnya peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa, keterbatasan fasilitas pendukung usaha, serta belum berkembangnya inovasi usaha desa secara berkelanjutan. Rumusan masalah bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Teori yang digunakan teori peran (Rasyid, 2007) dengan dimensi Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator. Metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mulai dari studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian Kepala Desa Tanimulya, Direktur BUMDes, Ketua Unit Digital Printing, Unit Kios dan Pasar, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes telah menjalankan perannya, namun belum optimal pada seluruh dimensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada aspek regulator masih terdapat kelemahan dalam ketegasan penerapan aturan sewa kios sehingga berdampak pada ketidakstabilan penerimaan pendapatan. Pada aspek dinamisator, harga produk unit usaha masih mengikuti harga pasar. Pada aspek fasilitator, keterbatasan sarana produksi digital printing berdampak pada rendahnya kapasitas pelayanan. Pada aspek katalisator, pengembangan dan inovasi unit usaha belum berkembang secara maksimal.

PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI DESA SARIWANGI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-06-26T15:48:56+07:00

Penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana pengelolaan, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga setiap tahun. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Sariwangi menginisiasi pengelolaan sampah dengan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta kebijakan daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan teori Upaya Pemberdayaan Masyarakat menurut Mardikanto (2017). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek Bina Manusia, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan pelatihan pemilahan sampah, meskipun belum merata di seluruh wilayah desa. Pada aspek Bina Usaha, program Bank Sampah telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun nilai tambah ekonomi masih terbatas karena keterbatasan keterampilan kewirausahaan dan akses pemasaran. Pada aspek Bina Lingkungan, terjadi perubahan perilaku masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kebersihan lingkungan, walaupun masih terdapat kendala dalam konsistensi pemilahan sampah.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

2026-06-26T15:48:56+07:00

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah Desa Bulusulur dalam pengawasan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Induk Bina Tata Praja di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah memerlukan peran dan pengawasan yang optimal dari pemerintah desa agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap informan yang meliputi kepala desa, perangkat desa, pengelola bank sampah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bulusulur telah menjalankan perannya dalam fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi pengelolaan bank sampah melalui penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Namun berdasarkan teori peran Soekanto, pengawasan yang dilakukan masih bersifat pasif dan partisipatif, belum mencapai peran aktif yang optimal. Pengawasan masih bersifat administratif, tidak rutin, dan belum terstruktur dalam mekanisme yang baku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan evaluasi berkala. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah desa melalui pengawasan yang lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur, alokasi anggaran khusus, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK KAMPUNG WISATA KREATIF BINONG JATI DI KOTA BANDUNG

2026-06-26T15:48:57+07:00

Penelitian ini berjudul Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Binong Jati. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum optimalnya pengembangan Kampung Wisata Kreatif Binong Jati meskipun memiliki potensi unggulan sebagai sentra industri rajut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi strategi, hambatan, dan upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan kampung wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Teori yang digunakan adalah Strategic Triangle dari Mark Moore. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan informan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola kampung wisata, Pokdarwis, dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi telah dilaksanakan namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, promosi, dan infrastruktur, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor.

PEMBERDAYAAN PENCARI KERJA LOKAL MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI

2026-06-26T15:48:57+07:00

The research problems consist of both general and specific labor issues within the employment context of Cimahi City. These problems include a persistently high unemployment rate, a mismatch between the competencies of job seekers and graduates and the actual needs of industry, as well as suboptimal collaboration among relevant stakeholders. In addition, public participation in several training programs remains limited, and participant commitment to completing the training process is not yet fully consistent, which affects the effectiveness of workforce empowerment programs. This study applies a descriptive qualitative method. Data were collected through literature review, field observation, and in-depth interviews with nine informants. Qualitative data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing with verification. The results indicate that the empowerment of local job seekers through competency-based training implemented by the Department of Manpower of Cimahi City has been carried out in a structured and adaptive manner and is capable of addressing local employment challenges. Therefore, competency-based training is considered relevant and contributes positively to improving skills, employability, and self-reliance of job seekers. Nevertheless, continuous strengthening is still needed, particularly in enhancing participant involvement, improving stakeholder synergy, and ensuring sustainable post-training support to maximize its impact on unemployment reduction.

PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM PENYEDIAAN PASAR HASIL PROGRAM BURUAN SAÈ KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KELOMPOK MOTEKAR KELURAHAN ISOLA)

2026-06-26T15:48:57+07:00

Peran Dinas Program Buruan SAÈ merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi juga oleh ketersediaan akses pasar bagi hasil pertanian kelompok sasaran. Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyediaan pasar guna menjamin keberlanjutan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dispangtan dalam penyediaan pasar pada Program Buruan SAE dengan studi kasus Kelompok Motekar di Kelurahan Isola. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispangtan berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara Kelompok Motekar dengan berbagai saluran pemasaran, seperti pasar lokal, kegiatan bazar, serta jejaring penjualan berbasis komunitas. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan pendampingan, belum rutinnya kegiatan sosialisasi pemasaran, serta belum terbangunnya sistem pemasaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dispangtan melalui peningkatan intensitas pendampingan dan pengembangan strategi pemasaran agar Program Buruan SAE dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi Kelompok Motekar di Kelurahan Isola.

Strategi Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien BPJS di RSUD Cibabat Kota Cimahi

2026-06-26T15:48:57+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan belum optimal. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS di RSUD Cibabat Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan Dinas Kesehatan Kota Cimahi dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS di RSUD Cibabat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori Geoff Mulgan yang mencakup lima dimensi, yaitu arah strategis, penyelarasan, implementasi dan adaptasi, kolaborasi dan keterlibatan publik, serta akuntabilitas dan pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan kesehatan, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya monitoring dan evaluasi, serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi yang lebih adaptif dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS.

IMPLEMENTASI PROGRAM SATU MILIAR SATU DESA DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DESA TONJONG KECAMATAN TAJUR HALANG KABUPATEN BOGOR

2026-06-26T15:48:57+07:00

Fenomena masalah implementasi Program Satu Miliar Satu Desa di Desa Tonjong belum berjalan optimal. Rumusan masalah bagaimana implementasi program satu miliar satu desa dalam pengembangan pembangunan di Desa Tonjong Kecamatann Tajur Halang Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa dalam Pengembangan Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan Implementasi Program oleh David C. Korten dengan 3 dimensi yaitu Program itu sendiri, Pelaksanaan program, dan Kelompok sasaran. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan Kepala Desa Tonjong, Sekretaris Desa Tonjong, KAUR Perencanaan, KAUR Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tonjong, Ketua RT, Ketua RW, dan 2 Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) menunjukkan dinamika yang kompleks. Dari sisi perencanaan, program telah tepat sasaran; dari sisi pelaksanaan, masih terdapat kelemahan serius dalam akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan; sementara dari sisi kelompok sasaran, partisipasi masyarakat sangat tinggi, meski kepercayaan publik sempat menurun akibat penyimpangan pada tahun 2022. Dengan demikian, implementasi program ini dapat dikategorikan belum optimal, karena hanya sebagian dari tujuan kebijakan yang berhasil tercapai.

Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi

2026-06-26T15:48:57+07:00

Fenomena penelitian terdapat pada masih banyak rumah tangga yang kesulitan memperoleh akses air minum layak serta sebagian rumah tangga masih bergantung pada sumur gali, sumur bor, atau harus membeli air isi ulang, yang kualitasnya belum tentu memenuhi syarat kesehatan. Rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi dengan menggunakan teori pemerintah menurut Siagian (2009) yang meliputi dimensi stabilisator, modernisator, pelopor, inovator, dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi stabilisator belum mampu menjamin pemerataan layanan, proses modernisasi dan pengembangan inovasi masih terbatas, peran pelopor dalam perluasan pelyanan belum optimal, serta peran katalisator dalam membangun kerja sama antarpihak belum berjalan efektif. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian mengenai Peran Badan Layanan Umum Daerah dalam Pemenuhan Air Minum di Kota Cimahi, dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah Air Minum telah menjalankan fungsinya pada lima dimensi, yaitu Stabilisator, Modernisator, Pelopor, Inovator, dan Katalisator. Peran ini terlihat dari upaya menjaga kontinuitas pelayanan, melakukan pembaruan sistem dan prosedur, mendorong inovasi internal, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antarunit kerja.

Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Menjaga Area Resapan Air di Kawasan Bandung Utara

2026-06-26T15:48:57+07:00

Judul Penelitian “Pengawasan Daerah Kota Cimahi dalam Menjaga Area Resapan di Kawasan Bandung Utara”. Fenomena yang terjadi bahwa banyak pembangunan yang terus dilakukan dengan memanfaatkan area resapan KBU yang menjadi kawasan lindung tertera pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi. Pengawasan yang dilakukan belum optimal dari tahap permohonan perizinan bangunan hingga pemanfaatan bangunan. Teori yang digunakan peneliti yaitu menurut Silalahi 2015, dengan 4 dimensi proses pengawasan diantaranya, menetapkan standar, ukur kinerja aktual, bandingkan kinerja aktual dengan standar, dan tindakan perbaikan atau penyesuaian. Metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum optimal dikarenakan banyak Bangunan Gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Layak Fungsi (SLF) serta ketidaksesuaian dengan tata ruang dan merusak area resapan. Hal tersebut karena Kota Cimahi tidak memiliki peraturan detail terkait tata ruang terkhusus pada kawasan lindung yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi.

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PEMERINTAH DESA SINDANGBARANG KECAMA TAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

2026-06-26T15:48:57+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi UMKM di Desa Sindangbarang yang masih menghadapi berbagai tantanganstruktural, seperti rendahnya nilai jual komoditas lokal (khususnyaubi ungu yang dijual mentah), keterbatasan literasi legalitas usaha, serta hambatan dalam mengakses pasar digital dan permodalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalamstrategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PemerintahDesa Sindangbarang. Penelitian ini menggunakan kerangka teori 5P dari Edi Suharto yang meliputi dimensi Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Metode penelitianyang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknikpengumpulan data melalui observasi partisipatif, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dariperangkat desa, pengurus BUMDes, mentor usaha, dan pelakuUMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensiPemungkinan dan Penguatan telah berjalan melalui pembentukanregulasi desa dan pelatihan keterampilan digital serta pengemasanproduk. Namun, dimensi Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan masih belum optimal karena keterbatasan anggarandesa yang lebih memprioritaskan infrastruktur fisik serta belumadanya sistem monitoring pasca-pelatihan yang berkelanjutan. Simpulannya, kemandirian UMKM yang terbentuk saat ini lebihbersifat alamiah akibat keterbiasaan berjuang mandiri, bukan hasildari sistem pemberdayaan yang terintegrasi secara menyeluruh oleh pemerintah desa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI

2026-06-26T15:48:57+07:00

Penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, serta efisien melalui penerapan sistem berbasis digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data didasarkan pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III meliputi empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital yang diterapkan di Kota Cimahi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia, penyampaian informasi digital yang belum merata, gangguan teknis pada sistem layanan daring, serta rendahnya tingkat pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sarana dan prasarana teknologi, serta pelaksanaan sosialisasi yang efektif agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan

2026-06-26T15:48:57+07:00

Penelitian ini dilatarbelaknagi rendahnya kualitas pelayanan darisegi fasilitas dan sarana prasarana, kurangnya kehandalan dalamproses pelayanan, daya tanggap dan jaminan pada saat memberikaninformasi tidak jelas serta kurangnya empati dalam interaksi kepadapasien. Penelitian menggunakan teori kualitas pelayanan zeithaml(Hardiansyah, 2018:63) meliputi Bukti Langsung (tangibles), Kehandalan (reliability), Daya Tanggap (responsivenees), Jaminan(assurance), dan Empati (emphaty). Metode penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data studiPustaka dan studi lapangan (obsevasi, wawancara dan dokumentasi) Teknik analisis data analisis sebelum kelapangan, analisis selama di lapangan, analisis data setelah di lapangan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa menunjukkan Bukti langsung (tangibles) menghadapi tantangan dalam aspek fisik pelayanan, fasilitas dan sarana prasarana kurang memadai, Kehandalan (reliability) menghadapi tantangan terkait ketepatan waktu, Daya tanggap(responsivenees) kurang memberikan respons cepat dan tepatterhadap keluhan serta situasi darurat. Jaminan (assurance) keluhankurang didengarkan, dan Empati (emphaty) atau rasa peduli kepadapasien harus ditingkatkan.

STRATEGI PELAYANAN PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI

2026-06-26T15:48:58+07:00

Penelitian ini dilatarbelakang oleh masih rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Cimahi, meskipun capaian perekaman KTP-el telah berada pada kategori tinggi. Kondisi ini adanya kesenjangan antara kesiapan administrasi kependudukan dengan pelaksanaan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam proses penerbitan IKD. Landasan teori yang digunakan mencakup teori strategi, pelayanan digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelayanan penerbitan IKD di Kota Cimahi belum terlaksana secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung, belum meratanya kesiapan serta kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan berbasis digital, dan rendahnya tingkat literasi serta kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi yang belum merata dan keterbatasan jumlah operator pelayanan turut berpengaruh terhadap rendahnya capaian aktivasi IKD. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi pelayanan yang dijalankan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Oleh karena itu, Disdukcapil Kota Cimahi disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur digital, serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik secara berkelanjutan guna meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan IKD.

Budaya Organisasi Pada Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019:(Studi Kasus Rendahnya Kinerja Karang Taruna Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi)

2026-06-26T15:48:58+07:00

Permasalahan penelitian yaitu rendahnya kinerja anggota organisasi Karang Taruna dalam melaksanakan tugas pokok fungsi di berbagai kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan Citeureup. Selain itu, permasalahan lainnya adalah aktivitas Karang Taruna Kelurahan Citeureup hanya terlihat ketika acara besar saja seperti acara kegiatan 17 Agustus sebagai perayaan ulang tahun Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi serta wawancara, pengumpulan data dilengkapi dengan dokumen dan bahan audio. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Nurfarhaty mengenai tipe budaya organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam dimensi inovasi, relevansi dari indikator di dalamnya memiliki kesinambungan. Dimensi orientasi tim, dalam pencapaiannya masih memiliki kendala yang merupakan peran penting dalam menjalankan sebuah program. Dimensi perilaku pemimpin, pembinaan yang diberikan sudah berjalan namun masih banyak anggota organisasi yang belum paham dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia masih belum optimal secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan kepada Karang Taruna berjalan dengan baik namun keterbatasan dan kemampuan anggota masih kurang optimal.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat

2026-06-26T15:48:58+07:00

“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat” Permasalahan dalam penelitian ini terdapat pada pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang masih kurang optimal, dan gejala masalah terlihat dari implementasi kebijakan pemerintah yang masih belum optimal dalam melakukan pelayanan dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung Barat. Teori yang digunakan dalam penilitian Model Implementasi Kebijakan oleh Edward III dan Kualitas Pelayanan oleh Zeithaml. Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan VB SEM PLS dengan bantuan software Smart PLS 4.0. Populasi dalam penelitian 3.000 orang, dengan teknik penentuan sampel menggunakan rumus slovin terdapat 97 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Hasil Penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dalam Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Diperoleh hasil koefisien sebesar 0.732, dengan t-statistik sebesar 9.521 dan p-value sebesar 0.000. Hasil t-statistik 9.521>1.985 dan p-value 0.000<0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan nilai R2 sebesar 53.6% oleh variabel implementasi kebijakan, sedangkan sisanya sebesar 46.4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-06-26T15:48:58+07:00

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Batujajar Barat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui musyawarah desa, evaluasi laporan kegiatan, pemantauan program, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah desa. Namun pengawasan tersebut masih bersifat umum dan belum didukung oleh standar operasional prosedur dan indikator pengawasan yang baku. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD, belum optimalnya sistem pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan BPD telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembinaan Gapoktan Oleh pemerintah Desa Dalam Penguatan Usaha Pertanian Di Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg

2026-06-26T15:48:58+07:00

Penelitian berjudul “Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) oleh Pemerintah Desa dalam Penguatan Usaha Pertanian di Desa Nagreg Kendan, Kabupaten Bandung” ini dilatarbelakangi oleh fenomena belum optimalnya pembinaan. Masalah utama meliputi ketidaksesuaian pengadaan sarana produksi (pupuk subsidi, bibit, obat-obatan) dengan kebutuhan petani, serta keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan) yang menghambat efisiensi produktivitas.

Teori yang di gunakan yaitu teori pembinaan Musanef (2013) yang mencakup tujuh dimensi: perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Gapoktan oleh Pemerintah Desa Nagreg Kendan sudah cukup optimal melalui tujuh dimensi pembinaan. Pertama perencanaan, Melibatkan anggota dalam penyusunan RDKK. Kedua penyusunan, dilakukan melalui penyaluran bantuan dinas dan peran Koperasi Desa Merah Putih. Ketiga pembangunan, pembentukan tim pembina bersama UPTD dan PPL. Keempat pengembangan, Kolaborasi pelatihan berupa sosialisasi. Kelima pengarahan, Bimbingan teknis masih perlu ditingkatkan terkait implementasi lapangan. Keenam penggunaan, Optimalisasi infrastruktur JUT dan Jides, meski pemakaian alsintan masih bergilir. Ketujuh pengendalian, Monitoring berkala telah dilakukan.

SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 2024

2026-06-26T15:48:58+07:00

Penelitian ini secara khusus menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam melakukan sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum (Pemilu) Kota Cimahi tahun 2024. Pemilih pemula, yang umumnya berusia 17-23 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilih, sering menghadapi hambatan besar seperti kurangnya pengetahuan dasar tentang prosedur pemungutan suara, rasa apatis akibat kekecewaan terhadap politik konvensional, pengaruh media sosial yang penuh misinformasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi merespons tantangan ini melalui sosialisasi yang dirancang khusus untuk pemula, seperti workshop interaktif di kampus dan sekolah, konten video pendek viral di TikTok dan Instagram, simulasi pemungutan suara, serta program "Pemilu Goes to School" yang melibatkan ribuan siswa untuk membangun rasa tanggung jawab demokrasi sejak dini. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemilih pemula terpilih, observasi lapangan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan analisis dokumen dengan berbagai informan yang telah ditetapkan pada penelitian ini yang mengungkap bahwa strategi ini berhasil menaikkan partisipasi pemula dengan peningkatan rasa percaya diri dan pemahaman yang signifikan. Meski demikian, masih ada kendala seperti akses terbatas bagi pemula di wilayah pinggiran Cimahi dan kebutuhan sosialisasi yang lebih personal. Penelitian ini merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengintegrasikan gamifikasi digital dan mentoring satu-satu guna memaksimalkan keterlibatan pemilih pemula sebagai pilar utama keberlanjutan demokrasi di Kota Cimahi.

EVALUASI PROGRAM SEDEKAH SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TPA SUMUR BATU KOTA BEKASI

2026-06-26T15:48:58+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Program Sedekah Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat TPA Sumur Batu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn (1999). Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang mendeskripsikan suatu objek dan subjek penelitian. Hasil penelitian ini yaitu dimensi efektivitas mengukur sejauh mana program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimensi efisiensi menilai optimalisasi program dalam menggunakan sumber daya yang ada seperti biaya, tenaga, dan waktu, dimensi kecukupan mencakup fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan program, dimensi perataan mencakup pemerataan distribusi manfaat dan informasi mengenai adanya program, dimensi responsivitas memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan program, dan dimensi ketepatan menilai sejauh mana program dapat mengatasi masalah. Kesimpulannya program ini belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan, secara efisiensi dan kecukupan penggunaan sumber daya atau fasilitas optimal, dan terkait perataan, responsivitas, serta ketepatan juga kuat melalui sosialisasi merata kepada aparatur dan masyarakat.

Strategi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Purwakarta

2026-06-26T15:48:58+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dalam mengurangi pengangguran. Permasalahan pengangguran masih menjadi isu strategis daerah akibat keterbatasan lapangan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta dinamika hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat dinas serta masyarakat pencari kerja. Analisis data menggunakan kerangka teori strategi dari Hunger dan Wheelen yang meliputi dimensi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengurangan pengangguran telah dijalankan melalui program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, ketidaksinkronan antara kebutuhan industri dan perencanaan pelatihan, rendahnya kepatuhan pelaporan lowongan kerja, serta faktor mental dan kesiapan pencari kerja. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa strategi dinas sudah berada pada arah yang tepat, tetapi memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan keterlibatan dunia usaha, serta pendampingan pascapelatihan agar penurunan pengangguran dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Peranan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bandung

2026-06-26T15:48:59+07:00

Permasalahan lingkungan perkotaan di Kota Bandung semakin kompleks seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan pesatnya pembangunan fisik, yang berdampak pada keterbatasan dan penurunan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peranan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, dalam pengelolaan dan optimalisasi RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan DPKP Kota Bandung dalam optimalisasi RTH sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan DPKP telah dijalankan melalui dimensi kontrol sosial, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, peranan tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi RTH di Kota Bandung memerlukan penguatan peranan DPKP secara terintegrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan pola pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered di Kabupaten Cirebon

2026-06-26T15:48:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (Disbudpar) dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Trusmi Plered, dilihat dari tiga dimensi menurut teori Levinson: norma, konsep, dan perilaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi dokumen, melibatkan informan dari Disbudpar, pelaku UMKM, pengrajin batik, serta wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Disbudpar belum optimal: regulasi dan pedoman formal belum spesifik, perencanaan strategis masih parsial, dan implementasi kegiatan sporadis sehingga dampak terhadap pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi kreatif lokal terbatas. Kesimpulannya, penguatan regulasi, integrasi strategi berbasis budaya, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar Trusmi berkembang menjadi destinasi wisata budaya terpadu yang berkelanjutan, efektif, dan berdampak sosial-ekonomi nyata.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

2026-06-26T15:48:59+07:00

Pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah kepemimpinan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah masyarakat Desa Cangkorah dengan jumlah sampel sebanyak 387 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala ordinal. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, serta uji korelasi Spearman dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas kepemimpinan kepala desa, maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH BANJIR DI KELURAHAN UTAMA, KECAMATAN CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI

2026-06-26T15:48:59+07:00

Penelitian ini membahas proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan banjir di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Permasalahan sampah yang menumpuk di saluran air menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan dan banjir lokal, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, tidak hanya pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara kelurahan, RT/RW, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas lingkungan, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka collaborative governance yang menekankan pada kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kolaborasi, pengelolaan sampah masih bersifat parsial dan reaktif. Setelah kolaborasi berjalan, koordinasi antaraktor menjadi lebih baik, peran masing-masing lebih jelas, serta partisipasi masyarakat meningkat. Kolaborasi tersebut memberikan dampak positif berupa berkurangnya penumpukan sampah di saluran air dan meningkatnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance efektif dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai upaya pencegahan banjir di tingkat kelurahan.

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALI KOTA BANDUNG 2024

2026-06-26T15:48:59+07:00

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung 2024. Penelitian menggunakan mgetode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bandung telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyediaan informasi kepemiluan, serta fasilitasi pendidikan pemilih. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan membangun keterlibatan politik yang merata, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung 2024. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi sosialisasi dan komunikasi kepemiluan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

2026-06-26T15:48:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Majalengka dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meskipun Kabupaten Majalengka telah meraih indeks SPBE sebesar 2,94 dengan predikat "Baik" pada tahun 2024, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan teknis dan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi telah berjalan secara formal namun masih terkendala kejelasan teknis di tingkat pelaksana. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM IT menjadi hambatan utama. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan adanya tantangan pada budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya beralih dari pola manual ke digital. Dari sisi struktur birokrasi, ego sektoral antar instansi masih menghambat integrasi data yang menyeluruh. Kesimpulannya, implementasi SPBE di Kabupaten Majalengka telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan efisiensi, namun diperlukan penguatan pada kemandirian infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM, serta sinkronisasi kebijakan antar unit kerja untuk mencapai good governance yang optimal.

PERANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK HIBURAN DI KOTA BANDUNG

2026-06-26T15:48:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Hiburan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, peran, serta dinamika kelembagaan dalam pengelolaan Pajak Hiburan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu aparatur Bapenda yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan Pajak Hiburan serta pelaku usaha hiburan yang terkait.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori peranan Katz dan Kahn yang mencakup dimensi harapan peranan, persepsi peranan, dan konflik peranan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bapenda Kota Bandung dalam mengelola Pajak Hiburan secara umum telah berjalan cukup optimal. Harapan peranan diwujudkan melalui perencanaan dan evaluasi kinerja yang sistematis serta didukung oleh norma perilaku aparatur dan pengelolaan tekanan eksternal. Persepsi peranan aparatur menunjukkan sikap adaptif melalui pembaruan program dan pemanfaatan teknologi, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, konflik peranan muncul baik pada tingkat mikro berupa kepatuhan wajib pajak, maupun pada tingkat makro berupa keterbatasan aparatur.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KASUS ANAK JALANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN PENGAMEN DI KOTA BANDUNG

2026-06-26T15:48:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Bandung dalam menangani anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP), khususnya ditinjau dari perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi aparat Dinas Sosial Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung, masyarakat, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan perannya melalui penyusunan regulasi, penertiban, pembinaan sosial, penyediaan rumah singgah, serta pelatihan keterampilan. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pendekatan penanganan yang masih cenderung represif sehingga menyebabkan sebagian AGPP kembali ke jalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berbasis pemberdayaan.

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DASAR DI KOTA BANDUNG

2026-06-26T15:48:59+07:00

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bandung masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam penanggulangan gepeng melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan regulasi, pengawasan yang belum optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Soerjono Soekanto yang meliputi norma, konsep perilaku, dan perilaku individu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta didukung data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022 belum berjalan secara optimal. Mayoritas gelandangan dan pengemis berasal dari luar Kota Bandung dan cenderung kembali mengemis meskipun telah mendapatkan pembinaan. Selain itu, pengawasan belum efektif akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bandung.

STRATEGI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA BANDUNG

2026-06-26T15:48:59+07:00

This study aims to analyze the strategies of the Bandung City Trade and Industry Agency (Disdagin) in developing the local economy in the trade and industry sectors. These sectors play an important role in the regional economy, but still face challenges such as fluctuations in people's purchasing power, limited access to capital, and low utilization of digitalization by local businesses. The research method used is descriptive qualitative with a strategic management approach that includes environmental observation, strategy formulation, implementation, and evaluation and control. Data collection was carried out through observation at the Cibaduyut and Binong Jati industrial centers, interviews with Disdagin and business actors, and documentation studies. The results of the study show that the Bandung City Disdagin has implemented various local economic strengthening programs, such as business legality facilitation and the provision of packaging houses. However, the implementation of the strategy still needs to be strengthened through improved cross-sector coordination and digital literacy among business actors.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN METODE 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) DI DESA PANYIARAN KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

2026-06-26T15:48:59+07:00

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, khususnya di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi salah satu pendekatan strategis yang menekankan pengurangan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali, serta daur ulang sampah agar memiliki nilai guna dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R di Desa Panyiaran, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Panyiaran dalam pengelolaan sampah berbasis 3R belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari peran aktif, partisipatif, dan pasif pemerintah desa yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta belum adanya program pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan pemerintah desa masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa melalui peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelibatan aktif masyarakat agar pengelolaan sampah berbasis 3R dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

KUALITAS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN SURAT DATANG DAN PINDAH DI KOTA CIMAHI

2026-06-26T15:48:59+07:00

Abstrak

Judul penelitian “Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pembuatan Surat Datang dan Pindah di Kota Cimahi”. Fenomena masalah belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang ditandai dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta keterbatasan waktu pelayanan sehingga berdampak pada lamanya proses penyelesaian layanan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dalam pembuatan Surat Keterangan Datang dan Pindah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori kualitas pelayanan menurut Hardiansyah (2011) yang meliputi aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Informan penelitian terdiri atas staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta tiga orang masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara umum tergolong cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan, khususnya pada aspek sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Pelayan Publik, Pembuatan Surat Datang dan Pindah, Disdukcapil, Kota Cimahi.

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CIPATAT KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-06-26T15:48:59+07:00

This research examines the “Village Head’s leadership style in increasing community participation in development in Cipatat Village Cipatat District West Bandung Regency.” The study is motivated by the dominance of village government proposals in development planning and the declining level of community involvement following village development deliberation meetings. Community participation is essential for successful village development, as it reflects awareness, responsibility, and a sense of ownership among residents. However, in Cipatat Village, participation remains limited, particularly during the implementation and supervision stages of development programs. The research focuses on how the Village Head’s leadership style contributes to encouraging community participation. This study aims to analyze the leadership approach applied by the Village Head using Bass’s transformational leadership theory, which includes idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the Village Head’s leadership has created space for community involvement, especially at the planning stage. However, the implementation of transformational leadership has not been fully optimal, as community participation tends to be formal and has not been consistently sustained throughout all stages of village development.

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-06-26T15:48:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran Dinas Sosial dijalankan dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah dengan menggunakan kerangka teori peran Gade Diva (2009), yang menempatkan pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tujuh informan kunci yang dipilih secara purposive, mencakup aparatur Dinas Sosial dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial sebagai Fasilitator telah dilaksanakan melalui penyediaan bantuan sosial, pendampingan, serta upaya pemberdayaan PMKS, namun masih menghadapi keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana. Peran sebagai Regulator terefleksi dalam penyusunan kebijakan, program, dan pedoman teknis kesejahteraan sosial, tetapi implementasinya belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan PMKS di lapangan. Sementara itu, peran sebagai Katalisator terlihat melalui upaya koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, meskipun sinergi lintas sektor belum berjalan optimal akibat belum terintegrasinya sistem data dan perencanaan antarinstansi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga peran Dinas Sosial telah dijalankan, namun masih memerlukan penguatan integrasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kolaborasi yang berkelanjutan agar penanganan PMKS di Kabupaten Bandung Barat dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pengaruh Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat

2026-06-26T15:48:59+07:00

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Peranan BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat” yang bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Kidangpananjung. Permasalahan penelitian ini adalah kurang optimalnya peranan BUMDes sehingga pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat belum menunjukkan hasil yang signifikan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi peranan BUMDes serta besarnya pengaruh peranan tersebut terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Teori yang digunakan meliputi Teori Peranan menurut Soerjono Soekanto (2007) dan Teori Pengembangan Ekonomi Masyarakat menurut Jef Rudianto yang mengacu pada Friedmann , dengan menitikberatkan pada aspek pengelolaan usaha, pelayanan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif (Riyanto, 2020). Data dikumpulkan melalui angket kepada 81 kepala keluarga sebagai sampel, serta didukung oleh observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t). Hasil penelitian menunjukkan peranan BUMDes berada pada kategori “cukup baik” dengan persentase 81%, sedangkan pengembangan ekonomi masyarakat berada pada kategori “baik” dengan persentase 86%. Analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, dengan kontribusi sebesar 34,81%, sementara 65,19% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA CIMAHI

2026-06-26T15:49:00+07:00

Fenomena problematik dalam penelitian ini terkait suboptimal strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi disebabkan oleh kurangnya kesiapan program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau. Lokasi kejadiannya adalah bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yang masih terjadi dan ditemukan oleh peneliti, seperti ruang terbuka hijau yang masih belum mencapai target peningkatan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari tahun 2021 hingga 2025. Masyarakat Kota Cimahi sebagai penerima manfaat juga masih belum merasakan perubahan dalam kualitas atau kuantitas ruang terbuka hijau di Kota Cimahi.