Praxis Idealist : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

PEMBERDAYAAN PEMUDA OLEH DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:47+07:00

Judul Penelitian “Pemberdayaan Pemuda Oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Di Kota Cimahi”. Masalah utama penelitian ini adalah belum optimalnya pemberdayaan pemuda oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Cimahi. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemberdayaan tersebut dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan grand teori pemberdayaan yang mencakup empat dimensi: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Teknik pengumpulan data meliputi Studi Pustaka dan Studi Lapangan (Observasi, wawancara, dan dokumentasi), dengan analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Informan kunci melibatkan pejabat Disbudparpora dan Disdagkoperin, Kepala UPTD Cimahi Technopark, serta para Ketua Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, HIPMI, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Cimahi belum seluruhnya optimal. Hal ini terlihat dari: Bina Manusia yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemuda. Bina Usaha yang belum optimal karena minimnya jejaring dan jiwa kewirausahaan. Bina Lingkungan yang belum optimal karena keterbatasan ruang sosial dan ekosistem kreatif. Bina Kelembagaan yang belum optimal dari sisi pengarahan dan penguatan organisasi kepemudaan. Kesimpulannya, masih diperlukan perbaikan yang lebih pada setiap aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh Disbudparpora Kota Cimahi.

Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi

2026-05-12T14:05:47+07:00

Skripsi, Berjudul Skripsi “Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi”. Masalah penelitian ini belum optimalnya suatu pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat rendahnya pengetahuan masyarakat dalam dokumentasi administrasi kependudukan, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelayanan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi.Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori komunikasi pemerintahan Seitz (dalam Ndraha 2001) yang di ukur melalui beberapa indikator komunikasi pemerintahan yaitu : kualitas komunikator,saluran media, respon masyarakat, informan meliputi 2 informan Pegawai Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan 3 informan perwakilan masyarakat umum Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik Analisis Data melalui reduksi Data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi memiliki tiga indikator yaitu, Pertama Kualitas Komunikator dapat dikategorikan sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan informasi berperan penting karena petugas pelayanan publik menjadi wajah utama lembaga pemerintah dimata masyarakat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sopan jelas, dan responsif, akan menciptakan kepercayaan serta kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu pengetahuan yang memadai tentang prosedur pelayanan juga menentukan keberhasilan komunikasi. Kedua Saluran Media dikategorikan sudah signifikan dalam memberi sebuah komunikasi terhadap pengguna layanan informasi berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Pemilihan media yang tepat dan baik secara langsung melalui tatap muka, maupun tidak langsung memlalui media digital, situs web, atau media sosial untuk memperluas jangkauan informasi dan mempercepat proses pelayanan. Ketiga Respon dikategorikan sudah optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari pegawai Disdukcapil memberikan layanan kepada masyarakat dalam menampung keluhan terhadap aduan yang mereka butuhkan sebagai pengguna layanan dengan cepat dan tepat, respon yang baik menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Ketiga indikator ini saling berkaitan dan bersama sama menciptakan pelayanan publik yang transparan, efektif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.Namun sebagian kecil masih terdapat beberapa pegawai dalam memenuhi kualitas sumber daya manusia itu dapat di kategorikan belum memenuhi dalam penyedia layanan yang masih kurang dan keterbatasan jaringan yang belum memadai, ketidakpastian waktu kepada masyarakat menjadikan belum maksimalnya kualitas komunikasi pemerintahan daerah khusus nya di Disdukcapil yang diberikan kepada pengguna layanan yaitu masyarakat nya.

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DI DESA LEMBANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-05-12T14:05:47+07:00

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan UMKM di Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masalah peran penting pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan UMKM sebagai salah satu sektor strategis dalam peningkatan ekonomi lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang ditempuh pemerintah desa dalam pengembangan UMKM, bentuk dukungan keberlanjutan usaha, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, pengurus Forum UMKM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku UMKM, serta masyarakat Desa Lembang. Data tersebut kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Desa Lembang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, pemberian dukungan keberlanjutan usaha melalui bantuan fasilitas, promosi produk, serta kolaborasi dengan organisasi lokal. Selain itu, ditemukan pula beberapa tantangan, antara lain keterbatasan modal, kurangnya fasilitasi berkelanjutan, serta keterbatasan akses pasar dan pemanfaatan teknologi digital.

Implementasi Etika Pelayanan Publik Dalam BIdang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

2026-05-12T14:05:47+07:00

This study aims to analyze and describe the implementation of public service ethics in the field of population administration in the Cibuntu sub-district of Bandung Kulon, Bandung City. The researcher used a descriptive qualitative approach using Frederickson's principles of public service ethics, which include five indicators: 1) Fairness, 2) Transparency, 3) Accountability, 4) Integrity, and 5) Responsibility. The results of the study show that the implementation of public service ethics in the provision of population administration services has not been fully accepted by the community and there are obstacles such as the lack of awareness of officials to provide ethical services to the community, limitations in the population application system where the sub-district is only a user, which can lead to delays in fulfilling the community's needs, as well as obstacles in the data reporting system from the neighborhood or community associations, which do not provide complete or well-organized data. Therefore, the sub-district, especially the civil servants who provide population administration services, need to make improvements and increase moral awareness, responsibility, and understanding of ethics in providing services in order to restore and increase the trust of the community as citizens in the nearest local government unit, which should be able to maintain public trust.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting Di Kabupaten Tasikmalaya

2026-05-12T14:05:47+07:00

Abstrak

‘’Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting di Kabupaten Tasikmalaya’’ Fenomena masalah penelitian aspek peran pemerintah, tingginya angka stunting yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan menempati angka ke dua tertinggi skala Jawa Barat merupakan suatu hambatan untuk meningkatkan suatu pembangunan yang berkualitas. Rumusan masalah bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dalam menekan angka stunting. Tujuan penelitian ini untuk, mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting di Kabupaten Tasikmalaya dalam menekan angka stunting.

Dimensi grand teori dari Ryaas Rasyid dalam (Fitriyah 2019:28) peran pemerintah, pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai fasilitator. Teknik pengumpulan data yang digunakan, studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Informan penelitian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang PPM, Kader PKK, Tokoh Masyarakat, Masyarakat.

Hasil penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Stunting di Kabupaten Tasikmalaya dikatakan kurang optimal atau bisa dikatakan masih fifty-fifty, kurangnya keseriusan dan kolaborasi yang dilakukan untuk menangani stunting. Peran dari dinas kesehatan dalam menanngani stunting ini hanya bisa mencapai di angka 30 persen, harus ada kolaborasi, sinergitas dari pihak lain.

Kata kunci : Peran pemerintah, penanganan stunting, pembangunan

PEMBERDAYAAN UMKM KAMPUNG JEANS MELALUI PROGRAM SABILULUNGAN BANDUNG SERIBU KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

2026-05-12T14:05:47+07:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kampung Jeans di Desa Kutawaringin, Kabupaten Bandung melalui Program Sabilulungan Bandung Seribu Kampung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada tida dimensi pemberdayaan menurut teori Kartsasmita, yaitu enabling, empowering, dan protection. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah menyediakan ekosistem dukungan berupa pelatihan, fasilitas perizinan, bantuan promosi, penyediaan infrastruktur, serta pendampingan dalam pengembangan usaha. Namun, efektivitas implementasi masih mengahadapi kendala, seperti lemahnya kapasitas manajerial pelaku UMKM, rendahnya akses terhadap permodalan, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Meskipun demikian, keberadaan program memberikan kontribusi positif dalam membuka peluang pasar, meningkatkan keterampilan pelaku, dan memperluas jaringan kemitraan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan perekonomian lokal di Desa Kutawaringin. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi manajerial dan digital bagi pelaku UMKM, serta kesinambungan pendampingan agar tujuan pemberdayaan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BALEENDAH KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

2026-05-12T14:05:48+07:00

Penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ini dilakukan berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung terkait peningkatan angka kemiskinan yang terjadi pada Tahun 2021 menjadi 7,15 dari 6,91 di Tahun 2020 dan kembali mengalami penurunan menjadi 6,80 di taahun 2022. Dari data tersebut peneliti berpendapat bahwa masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Strategi pemerintah dalam penanganan kemiskinan dimana kunci dari penanganan kemiskinan bertumpu pada upaya pemerintah dalam mengatasi persolana kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

Berdasarkan judul penelilian dan permasalahan yang terjadi maka peneliti memilih teori Komponen Strategi menurut Hofer dan Schendel (1978) dalam Tangkilisan (2005:253-354 mengajukan empat komponen strategi yakni: Ruang lingkup (Scope), Pengerahan sumber daya (Resource deployement), Keunggulan kompetitif (competitive advantege) dan sinergi. Peneliti berpendapat bahwa Komponen strategi adalah teori yang relefan untuk digunakan dalam penanganan kemiskinan, sedangkan metode yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara kepada pegawai Dinas Sosial dan Masyarakat Kelurahan Baleendah yang mengalami dampak kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, pemerintah melalui dinas sosial telah mengeluarkan kebikajan melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan diantaranya program Bantuan sosial berupa Beras miskin maupun pemberian sembako dan uang tunai, disisi lain pemerintah juga memberikan bantuan pinjaman modal bergulir tanpa bunga bagi pelaku Usaha Kecil Menengah dan pelatihan ketenagakerjaa, namun demikian sebagian masyarakat belum mendapatkan bantuan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa program tersebut belum sepenuhnya mencapai sasarana yaitu menghilangkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok rakyat miskin.

IMPLEMENTATION OF THE QUALITY FAMILY VILLAGE PROGRAM BY THE DEPARTMENT OF POPULATION CONTROL, FAMILY PLANNING, WOMEN'S EMPOWERMENT, AND CHILD PROTECTION (DP2KBP3A) IN NGAMPRAH DISTRICT, WEST BANDUNG REGENCY

2026-05-12T14:05:48+07:00

The implementation of the Quality Family Village Program in Ngamprah District is not
optimal because there are still villages that have not achieved the independent and
sustainable strata. This study aims to describe, understand, and examine in more
depth the implementation of the Quality Family Village Program run by the Population
Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Service
(DP2KBP3A) in Ngamprah District, West Bandung Regency. This study was designed
using a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques
were carried out through various techniques, such as interviews, observation, and
documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Quality Family Village Program in Ngamprah District has been running quite well and has had
a positive impact on the community, although it is not yet fully optimal. Most villages
have achieved the independent and sustainable strata, but some are still hampered
by irregular activity reporting on the official website.

Penataan Pedagang Kaki Lima Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

2026-05-12T14:05:48+07:00

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor”. Fenomena yang terdapat dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa dimensi yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumber daya, Struktur Birokrasi. Berdasarkan data jumlah pedagang kaki lima di kecamatan Jonggol pada tahun 2023-2025, terdapat tiga jenis usaha utama terdiri dari makanan, minuman, dan mainan. Pada tahun 2023 sebanyak 40 pedagang serta pada tahun 2024 terdapat kenaikan 53 pedagang sampai dengan tahun 2025 bertambah menjadi 65 pedagang. Tujuan penelitian menganalisis proses implementasi kebijakan penataan PKL, serta faktor pendukung dan penghambat, menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan tersebut.Teori yang digunakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui informan, pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan, komunikasi masih tidak optimal sosialisasi kepada pedagang kurang maksimal tidak memahami isi, tujuan, dan prosedur, adanya keterbatasan sumber daya berupa minimnya tenaga pengawas di lapangan serta pelaksanaan yang tidak konsisten, kemudian disposisi atau sikap aparat pelaksana yang lemah dalam penegakan aturan akibat tekanan sosial atau pertimbangan politis, dan struktur birokrasi dalam prosedur serta legalisasi usaha PKL yang lambat dan rumit sehingga menyulitkan proses legal formal pedagang. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal, diperlukan upaya pemerintah dilakukan melalui pendekatan persuasif, penyediaan lokasi alternatif, dan koordinasi lintas sektor.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG

2026-05-12T14:05:48+07:00

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.” Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan parkir berlangganan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan belum berjalan optimal. Sosialisasi kebijakan belum merata, sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas, motivasi pelaksana menurun, serta koordinasi dan pengawasan belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan fungsi pengawasan, dan penyusunan prosedur operasional yang lebih jelas agar kebijakan parkir berlangganan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Legislatif Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

2026-05-12T14:05:48+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini berangkat dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik melalui kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur terhadap anggota DPRD, partai politik, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah minimnya kaderisasi perempuan di partai politik, masih kuatnya budaya patriarki, serta kurangnya dukungan struktural dan politik terhadap calon legislatif perempuan.

STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DAERAH DI DESA GINTUNGKERTA KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG

2026-05-12T14:05:48+07:00

Penelitian berjudul “Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Daerah Di Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang”. Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu belum teraliasi sepenuhnya dalam pengembangan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Desa Gintungkerta. Peneliti menggunakan teori dari Mark H. Moore dalam (Suwarsono, 2012) 3 dimensi, yaitu: 1) Public Value Outcome (Menciptakan Nilai Publik) 2) The Authorizing Environment (Legitimasi dan Dukungan Lingkungan) 3) Operational Capacity (Kapasitas Operational). Hasil penelitian ini menujukan bahwa Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ini belum efektif. Dalam Dimensi Public Value Outcome (Menciptakan Nilai Publik) dengan tujuan utama mengurangi bencana banjir dan genangan air, serta mengendalikan air limbah agar masyarakat hidup sehat dan nyaman, Dimensi The Authorizing Environment (Legitimasi dan Dukungan Lingkungan) partisipasi masyarakat sangat diutamakan dan terlihat aktif mulai dari musyawarah perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur, Operational Capacity (Kapasitas Operational) perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan oleh Pemerintah Desa dan Dinas PUPR.

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Anak di Lingkungan SMP di Kota Bandung

2026-05-12T14:05:48+07:00

Penelitian berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berdampak negatif terhadap efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Fokus penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah sosialisasi yang belum dilakukan secara merata.

Strategi Partai Politik Islam Dalam Representasi Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2024 di Sumedang

2026-05-12T14:05:48+07:00

Keterwakilan perempuan di legislatif kerap berhenti pada pemenuhan kuota administratif, tetapi tidak selalu berujung pada kursi yang benar-benar ditemati perempuan. Di Sumedang Pemilu 2024, PKS tidak meloloskan caleg perempuan, sementara PPP meloloskan tiga perempuan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis bagaimana strategi partai politik Islam (DPD PKS dan PPP Sumedang) membentuk representasi perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan perbedaan bukan semata pada jumlah caleg perempuan, melainkan pada cara prinsip Islam diterjemahkan menjadi praktik politik. PKS mengajukan 36% caleg perempuan, namun tidak menghasilkan satu pun legislator perempuan; sebaliknya PPP mengajukan 30% dan menghasilkan tiga legislator perempuan. PKS cenderung menjadikan “batas syariat” dan “filter adab syar’i” sebagai pagar yang mempersempit strategi kampanye serta mengutamakan “kursi dakwah” dibanding output elektoral. Sementara itu PPP menjadikan prinsip Islam sebagai payung etik yang melapangkan peran perempuan, memanfaatkan jaringan sosial-keagamaan perempuan, dan memberi otoritas lebih nyata dalam kerja pemenangan. Representasi perempuan yang berbeda di dua partai Islam lokal terutama ditentukan oleh bagaimana prinsip Islam dipraktikkan, PKS memposisikan prinsip islam sebagai pembatas strategi, semenntara PPP sebagai legitimasi etik yang mendorong perluasan peran perempuan hingga benar-benar terpilih.

SINERGITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

2026-05-12T14:05:48+07:00

Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan yang sangat minimal, yaitu dari 72,18 persen pada tahun 2020 menjadi 72,85 persen pada tahun 2024, meskipun berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik telah dilaksanakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sinergitas antaraktor penyelenggara dan pendukung pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam mendorong partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah, yang ditinjau melalui aspek komunikasi, kerja sama, dan koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, pemilih pemula, dan pemilih berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar kedua lembaga telah berjalan intens dan harmonis, namun belum terlembagakan secara formal. Kerja sama telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bersama, tetapi belum diperkuat oleh instrumen kelembagaan yang mengikat. Koordinasi juga telah berlangsung, namun belum memiliki pola dan mekanisme yang terstandarisasi. Secara keseluruhan, sinergitas yang terbangun masih bersifat operasional-relasional dan berkontribusi pada stabilitas partisipasi pemilih, namun belum mampu mendorong peningkatan partisipasi secara signifikan.

EFEKTIVITAS PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat, terutama pada malam hari. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan PJU sebagai bagian dari pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dengan studi kasus di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis efektivitas program dilakukan berdasarkan lima dimensi, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PJU di Kota Cimahi telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam aspek pemahaman program dan ketepatan sasaran. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterlambatan penanganan kerusakan, ketidakmerataan penerangan jalan lingkungan, serta keterbatasan pemeliharaan. Meskipun demikian, program ini telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:49+07:00

This research is entitled “Implementation of the Child-Friendly City Program in Efforts to Fulfill Children’s Rights in Cimahi City.” The phenomenon underlying this study is the lack of socialization conducted by the Cimahi City Government, which has an impact on the community’s limited understanding of child protection and the fulfillment of children’s rights in Cimahi City. The research problem focuses on how the Child-Friendly City program is implemented in efforts to fulfill children’s rights in Cimahi City. The objective of this study is to describe and analyze the implementation of the Child-Friendly City program in fulfilling children’s rights in Cimahi City.vThe theory used in this study is the program implementation theory proposed by David C. Korten (1984), which consists of three indicators: the program, the implementing organization, and the target group. This research employs a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include literature studies, interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research informants consist of the Head of the Office of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (P3AP2KB) of Cimahi City, the Head of the Division of Women’s Empowerment and Child Protection, P2TP2A, the Section for Women and Child Supervision, the Child Assistance Forum, and parents. The results of this study indicate that the Cimahi City Government has formulated policies and implemented the Child-Friendly City program; however, its implementation still faces obstacles, including insufficient socialization to the community, limited resources, low community participation, and the persistence of child violence cases, some of which remain unreported.

Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda Pilkada 2024 di Kota Bandung

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah melalui KPU Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih muda pada Pilkada 2024. Fokus kajian ini didasarkan pada fenomena penurunan partisipasi pemilih muda sebesar 22% di tengah dominasi jumlah pemilih muda yang mencapai 54% dari total DPT di Kota Bandung. Analisis dilakukan dengan menggunakan empat dimensi teori strategi menurut J. Salusu, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau karakteristik pemilih muda. Pada dimensi organisasi dan program, penyampaian informasi masih cenderung bersifat formal, birokratis, dan satu arah, sehingga kurang mampu membangun kedekatan emosional serta literasi politik yang substansial. Selain itu, pada dimensi sumber daya dan kelembagaan, pemanfaatan platform digital belum dilakukan secara interaktif dan sinergi antar pemangku kepentingan masih bersifat administratif. Implementasi strategi ini juga menghadapi kendala utama berupa sikap apatis pemilih muda, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kreativitas dalam pengemasan konten sosialisasi. Meskipun demikian, upaya melalui program tatap muka dan pelibatan Komunitas lokal telah memberikan ruang komunikasi awal bagi pemilih muda. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi pola komunikasi yang lebih persuasif, peningkatan konten digital yang interaktif, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih aktif guna menciptakan partisipasi politik yang berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI BAGI ASN DI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang hingga kini belum sepenuhnya berdampak pada percepatan proses kerja dan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun struktur organisasi telah dirampingkan, kinerja ASN belum menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan muncul potensi ketimpangan beban kerja akibat redistribusi tugas yang belum proporsional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi pasif, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi. Informan meliputi Kepala Biro Organisasi, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, unsur Kelembagaan dan Tatalaksana, Arsiparis Ahli Pertama Diskominfo, serta perwakilan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan kerangka teori implementasi kebijakan Warwick yang menekankan empat dimensi utama. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan organisasi relatif adaptif meski masih memerlukan pendampingan jabatan fungsional, aspek informasi berjalan efektif melalui regulasi dan forum koordinasi, dukungan pimpinan dan pemerintah pusat tergolong kuat, serta pembagian potensi kewenangan terdistribusi jelas dengan Biro Organisasi sebagai koordinator utama dan tim teknis menjalankan fungsi sesuai mekanisme monitoring berkala.

STRATEGI DISPAREKRAF DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA LEBAKMUNCANG KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan, belum optimalnya pemahaman Pokdarwis terhadap strategi pengembangan desa wisata, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi pasif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi, dengan informan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Desa, Pokdarwis, serta masyarakat. Analisis data menggunakan teori manajemen strategi Fred R. David yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap formulasi, strategi telah disusun berdasarkan regulasi dan potensi lokal, namun partisipasi masyarakat belum merata. Pada tahap implementasi, pengembangan atraksi wisata, homestay, dan UMKM telah berjalan, tetapi masih terkendala keterbatasan SDM, modal, dan sarana prasarana. Pada tahap evaluasi, monitoring telah dilakukan, namun belum didukung mekanisme evaluasi partisipatif yang sistematis untuk menjamin keberlanjutan desa wisata.

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini mengkaji penerapan collaborative governance dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang publik, yang berdampak pada menurunnya fungsi Teras Cihampelas sebagai kawasan wisata dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Permasalahan tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, keterlibatan pelaku usaha yang belum maksimal, serta minimnya peran sektor swasta, akademisi, dan media. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan Teras Cihampelas di Kota Bandung. Kerangka teori yang digunakan adalah Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh yang meliputi dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari unsur pentahelix, yaitu pemerintah, pelaku usaha atau PKL, koperasi, akademisi, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum berjalan optimal, tindakan kolaboratif masih bersifat sektoral, serta dampak dan adaptasi kolaborasi belum signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengelolaan Teras Cihampelas belum efektif dan memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta forum kolaboratif yang berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH OLEH DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM (STUDI KASUS PEMAKAMAN WILAYAH II DI KOTA BANDUNG)

2026-05-12T14:05:49+07:00

This study aims to analyze the implementation of local government policies related to public cemetery services in Bandung City, particularly at the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of Cemetery Management Area II. The research was motivated by the suboptimal implementation of Bandung City Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning Public Cemetery Services. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as field observation, in-depth interviews, and document analysis. The analysis applies George C. Edwards III’s policy implementation model, which includes four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the policy has not been fully effective due to weak policy communication, limited human resources and facilities, and insufficient bureaucratic coordination. Supporting factors include clear regulations, the commitment of government officials, and community support. The study concludes that improving communication quality, strengthening resource capacity, and simplifying bureaucratic structures are necessary to ensure that public cemetery services become more effective, transparent, and accountable.

KUALITAS PELAYANAN DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan dari Zeithaml yakni tengibel (berwujud), reliabiliity (kehandalan), responsiviness (tanggapan), assurance (jaminan), empathy (empati). Metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Melong melalui dimensi tangible layanan sudah baik dalam kedisplinan dan untuk kemudahan sudah bisa secara online dengan LAPAKAMI, kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan perlu diperhatikan, dimensi reliability perlu peningkatan panduan, dimensi responsiviness pegawai perlu lebih responsif terutama terkait status berkas permohonan, dimensi assurance Ketepatan waktu perlu ditingkatkan dengan standar oprasional prosedur yang sesuai, dan dimensi empathy pegawai penting untuk memberikap sikap yang ramah saat melayani agar menjadi pelayanan berkualitas dan pemahaman terhadap kebutuhan pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu. Hambatannya terkait dengan keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan verifikasi data, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kriteria yang berhak memperoleh SKTM namun pemerintah berupaya dengan membuat pelatihan kepada pegawai dan membuat grup whatsapp antar rw dan kelurahan untuk menginformasikan kriteria SKTM.

KINERJA PEMDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ASN DI SELURUH KECAMATAN

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini mengkaji kinerja Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh kecamatan. Meskipun terdapat peningkatan kinerja pengawasan pada 2024, capaian belum optimal dengan Kapabilitas APIP level 3,2 dari target 3,5, tindak lanjut temuan audit 92% dari target 95%, dan indeks kepuasan stakeholder 82 dari target 85. Permasalahan utama meliputi kesalahan administratif akibat kurangnya pemahaman regulasi terbaru, keterbatasan sumber daya pada periode puncak, dan kebutuhan pendampingan intensif di beberapa kecamatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan yang terdiri dari pejabat Inspektorat, Camat, dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan, observasi, dan dokumentasi. Teori Kinerja Siagian (2018) yang membagi kinerja menjadi lima dimensi yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian menjadi dasar analisis. Hasil menunjukkan ASN di kecamatan telah melaksanakan kelima dimensi tersebut dengan baik, dengan kualitas kerja sesuai SOP meski ada kesalahan teknis ringan, kuantitas kerja optimal dengan pencapaian target rutin, ketepatan waktu baik didukung sistem monitoring berbasis risiko, efektivitas tinggi dalam mendukung akuntabilitas pelayanan publik, dan kemandirian memadai dalam menjalankan tugas tanpa ketergantungan berlebih. Inspektorat berperan strategis melalui pengawasan preventif-represif dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Kesimpulannya, kinerja ASN cukup optimal pada semua dimensi, namun perlu meningkatkan pemahaman regulasi, optimalisasi sumber daya, dan penguatan sistem monitoring agar profesionalisme ASN dapat terwujud secara menyeluruh sesuai standar good governance.

Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program. Analisis data mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015, namun belum optimal dalam beberapa aspek. Kelemahan utama terletak pada ketidakjelasan substansi kebijakan, rendahnya intensitas sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan responsivitas aparatur yang masih perlu ditingkatkan. Studi ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan komunikasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan program.

Implementasi Program Pelatihan Keterampilan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Pengangguran Di Kota Cimahi

2026-05-12T14:05:49+07:00

This study analyzes the implementation of the Skills Training Program by the Cimahi City Manpower Office in combating unemployment using George C. Edwards III's policy implementation theory. Cimahi City's Open Unemployment Rate (OUR) reached 10.52% in 2023, the highest in West Java, but successfully decreased to 8.97% in 2024 after program implementation. This descriptive qualitative research uses in-depth interviews, participatory observation, and literature review with Miles and Huberman data analysis model. Results indicate effective program implementation through four dimensions: clear and consistent communication, adequate resources through partnerships with Job Training Institutions (LPK), highly positive implementer disposition, and conducive bureaucratic structure. Success was achieved through link and match approach with industry, competency certification, and continuous graduate monitoring with minimum 60% placement requirement. This research contributes to understanding key success factors of skills training programs as reference for other regions.

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2024.

2026-05-12T14:05:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2024. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar masyarakat lebih aktif menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini menggunakan teori strategi menurut J.B. Quinn dengan indikator tujuan, kebijakan, dan tindakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak KPU Kota Cimahi serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Cimahi telah menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih, menyusun kebijakan melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta melaksanakan berbagai tindakan konkret seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, pemanfaatan media sosial, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun strategi yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat dan keterbatasan jangkauan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan indikator strategi J.B. Quinn, namun masih perlu ditingkatkan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI DILANDACITA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:49+07:00

Judul penelitian “Pelayanan Publik Berbasis Digital Melalui Aplikasi Dilandacita Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Fenomena masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah keberhasilan penerapan aplikasi Dilandacita sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keberhasilan pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi Dilandacita dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Cimahi. Teori yang digunakan Pelayanan Publik dari Mahmudi dengan dimensi: kesederhanaan prosedur, kejelasan, akurasi, keamanan dan kenyamanan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, Diskominfo dan masyarakat. Hasil penelitian dilihat dari dimensi kesederhanaan: prosedur penerapan SOP di disdukcapil telah mendukung kesederhanaan prosedur melalui evaluasi rutin, dimensi kejelasan: menunjukkan mekanisme pemantauan ini memberikan kejelasan dan kepastian layanan, memungkinkan masyarakat dapat melakukan perbaikan secara mandiri, dimensi akurasi: pengembangan aplikasi melibatkan berbagai pihak melalui ujicoba yang terstruktur dan berlapis, dimensi keamanan: penerapan prinsip PDP ( Perlindungan data pribadi) aplikasi menegaskan adanya dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan data pribadi, kenyamanan: penggunaan aplikasi dilandacita mampu meningkatkan kecepatan proses pelayanan administrasi kependudukan, sehingga proses pelayanan lebih efisien.

Strategi Pengembagan Situ Cileunca Dalam Peningkatan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Bandung

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan wisata Situ Cileunca dalam meningkatkan retribusi pariwisata di Kabupaten Bandung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran sektor pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, namun pengelolaannya belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung, pengelola objek wisata Situ Cileunca, masyarakat sekitar, serta wisatawan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata Situ Cileunca belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta promosi wisata yang belum terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan destinasi belum sepenuhnya menerapkan konsep pengembangan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan retribusi. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, perbaikan kualitas fasilitas wisata, serta penguatan strategi promosi dan branding destinasi merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan retribusi pariwisata dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT (STUDI KASUS PARIWISATA STONE GARDEN DESA GUNUNG MASIGIT KECAMATAN CIPATAT)

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Stone Garden Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat). Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah sebagai dasar pengelolaan pariwisata, termasuk objek wisata Stone Garden. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Desa Gunung Masigit, pengelola wisata (POKDARWIS), dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata Stone Garden telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek komunikasi kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala pada koordinasi antarorganisasi, keterbatasan sumber daya, serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

PERAN DP3AP2KB DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menurunkan angka Stunting di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran DP3AP2KB dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahan Stunting. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data didasarkan pada teori peran pemerintah menurut Rasyid yang meliputi peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi belum menetapkan Peraturan Daerah khusus sebagai dasar hukum penanganan Stunting dan masih berpedoman pada Surat Keputusan Wali Kota. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala, serta melaksanakan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Penanganan Stunting juga didukung oleh sarana, prasarana, serta pendanaan dari APBD dan pihak swasta. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan angka Stunting sebesar 10,27 persen, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan peningkatan efektivitas implementasi program secara berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengenai pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kecamatan Purwakarta. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Grand theory yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yang menekankan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas sehingga pemahaman mengenai IPAL Komunal rendah. Pada aspek sumber daya, terdapat keterbatasan tenaga teknis dan sarana pendukung yang menghambat operasional kebijakan. Pada aspek disposisi pelaksana, dukungan pemerintah daerah sudah ada, namun belum sepenuhnya didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas IPAL. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian peran antarinstansi belum jelas sehingga koordinasi sering terhambat.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta kejelasan struktur birokrasi. Diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas teknis, pembagian peran yang lebih jelas, dan evaluasi berkelanjutan agar pengelolaan limbah domestik di Kecamatan Purwakarta dapat berjalan lebih optimal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan melalui peran Forum TJSL. Tujuan penelitian adalah menilai efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilannya, khususnya terkait rendahnya partisipasi perusahaan dan lemahnya koordinasi pemangku kepentingan. Kerangka analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap perangkat daerah, pengelola Forum TJSL, serta perwakilan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum efektif. Sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh perusahaan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih dominan, komitmen pemerintah belum diikuti kepatuhan perusahaan yang merata, serta koordinasi antarinstansi dan Forum TJSL belum terintegrasi. Penguatan kelembagaan Forum, peningkatan sinergi lintas sektor, dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan TJSL yang efektif dan berkelanjutan di Kota Cimahi.

IMPLEMENTASI PROGRAM LAPAKAMI (LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KELURAHAN KOTA CIMAHI) DI KELURAHAN KARANGMEKAR KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program LAPAKAMI (Layanan Publik Kecamatan Kelurahan Kota Cimahi) di Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Program LAPAKAMI merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi guna mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi: literature buku, jurnal dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi komunikasi yang terdiri dari dua aspek, yaitu sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pada dimensi sumber daya, tiga aspek yaitu, sumber daya manusia ditemukan bahwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, serta sumber daya finansial dan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik, dengan demikian dimensi sumber daya belum sepenuhnya efektif dan optimal. Pada dimensi disposisi yaitu peran, telah berjalan dengan baik dan efektif. Dan pada dimensi struktur birokrasi, terdiri dari satu aspek yaitu partisipasi masyarakat, masih belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program LAPAKAMI di Kelurahan Karangmekar belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-05-12T14:05:50+07:00

This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in HIV/AIDS prevention and control in West Bandung Regency. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving multiple stakeholders, including the Health Office, AIDS Commission (KPA), non-governmental organizations, health service facilities, key populations, and people living with HIV (PLHIV). The analysis is based on Ansell and Gash’s collaborative governance framework, which includes starting conditions, institutional design, facilitative leadership, collaborative process, and intermediate outcomes. The findings indicate that collaborative governance has been implemented fairly well, reflected in regular face-to-face dialogue, shared commitment, mutual trust, shared understanding, and tangible intermediate outcomes felt by both stakeholders and beneficiaries. Nevertheless, further strengthening of coordination and sustainability is needed to enhance the effectiveness of HIV/AIDS prevention efforts.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Wahana Rekreasi Di Kota Bandung

2026-05-12T14:05:50+07:00

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan karena memiliki fungsi ekologis, sosial, dan rekreatif. Di Kota Bandung, keterbatasan luas RTH serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik menjadikan pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi semakin strategis. Namun, pengelolaan dan pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, tingkat, dan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan instansi pemerintah, komunitas, dan masyarakat pengguna RTH. Analisis data mengacu pada konsep Tangga Partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat tokenism, di mana masyarakat berperan sebagai pengguna dan penerima manfaat, namun belum terlibat aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan RTH. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh keterbatasan ruang partisipasi, kurangnya sosialisasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pengelolaan RTH yang berkelanjutan dan inklusif.

Efektivitas Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) dalam Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Cimahi

2026-05-12T14:05:50+07:00

Reformasi birokrasi merupakan agenda nasional yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, salah satunya melalui aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI). Meskipun secara agregat nilai indeks reformasi birokrasi Kota Cimahi menunjukkan peningkatan, masih ditemukan permasalahan berupa kesenjangan capaian nilai reformasi birokrasi antar organisasi perangkat daerah, yang mengindikasikan belum meratanya pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi SURABI dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Duncan yang meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta didukung oleh teori e-government dan reformasi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, serta Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SURABI efektif dalam meningkatkan transparansi, efisiensi pengukuran, dan proses evaluasi reformasi birokrasi, namun efektivitas tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan capaian antar perangkat daerah. Secara keseluruhan, aplikasi SURABI berkontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Cimahi.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM BUMDES DI DESA MEKARMUKTI KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Program Bumdes Di Desa Mekarmuki Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”. Masalah penelitian minimnya efektivitas progam BUMDES sehingga menimbulkan gejala fenomena belum optimalnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah Desa dalam menjalankan program BUMDES Desa Mekarmukti. Tujuan untuk medeskripsikan dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa. Teori yang digunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward dalam (Widodo, 2021) (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) dan teori efektivitas menurut Mokoginta dkk, 2021 (pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi). Metode Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Implmentasi Kebijakan Pemerintah menunjukan kriteria ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan memperoleh skor sebesar 4.07 kategori setuju. Rekapitulasi Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa memperoleh skor sebesar 4.02 ketegori setuju. Hasil penelitian menujukan. Efektivitas Masyarakat di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat sebesar 60,84 % yang diperoleh dengn perhitungan koefisien diterminasi sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 39,16 %. Kemudian hasil dari hipotesis alternatif (Ha) peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi kebijakan terhadap efektivitas program Badan Usaha Milik Desa Desa Mekarmukti di Kabupaten Bandung Barat.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:50+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Collaborative Governance dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Cimahi, dengan fokus pada aktor yang terlibat, bentuk kolaborasi yang terbangun, serta kendala dalam implementasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan narkotika yang berdampak pada aspek kesehatan, keamanan, dan pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan lintas sektor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang berasal dari BNN Kota Cimahi, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, media massa, akademisi, sektor swasta, serta unsur masyarakat. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam P4GN di Kota Cimahi telah melibatkan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum, namun belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi lemahnya koordinasi dan komunikasi antaraktor, minimnya forum kolaborasi yang berkelanjutan, terbatasnya keterlibatan aktor non-pemerintah, serta belum terbentuknya visi dan komitmen bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan kolaboratif dan optimalisasi peran aktor penta-helix diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan P4GN di Kota Cimahi.

STREATEGI PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATASI KETERBATASAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG

2026-05-12T14:05:51+07:00

This study aims to analyze the strategy of the Bandung City Government in addressing the limitations of Green Open Space amid rapid urban development. The availability of green open space remains a critical issue, as Bandung City has not yet fulfilled the requirement to allocate 30 percent of its total urban area to green open space, consisting of 20 percent public green open space and 10 percent private green open space. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews involving relevant local government agencies. The analysis is based on Jack Koteen’sstrategic framework, which includes organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The findings indicate that, in terms of organizational strategy, policy directions and regulatory frameworks related to green open space have been established but have not become a top development priority. In the program strategy dimension, the implementation of green open space management has not been effective in controlling land-use conversion. The resource strategy reveals limitations in budget allocation, human resources, and technical support. Meanwhile, the institutional strategy shows that inter-agency coordination has not yet been optimal. Overall, the green open space management strategy in Bandung City requires strengthening to ensure a more integrated and sustainable implementation.

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN DI DESA RANCAMULYA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

2026-05-12T14:05:51+07:00

Judul skripsi dalam penelitian ini adalah “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 18 tujuan. Fenomena penelitian kurangnya penyebaran informasi dan komunikasi, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas staff dan pembagian tugas tidak jelas.Peneliti menggunakan teori Edward III untuk menentukan keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SDGs Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya dilihat dalam empat aspek. Aspek komunikasi, sosialisasi yang dilakukan satu kali sehingga kurang memahami SDGs Desa. Aspek Sumberdaya, rendahnya kualitas staff yang memiliki keahlian teknis dan anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan rill. Aspek Disposisi, sikap pelaksana yang belum tegas. Aspek Struktur Birokrasi, pelaksanaanya mengacu pada SOP yang ada namun tidak memahami bagaimana bentuk SOP nya serta adanya pembagian tugas yang tidak merata.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

2026-05-12T14:05:51+07:00

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, perangkat desa, serta anggota KUBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUBE di Desa Ciburial belum berjalan optimal. Dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi belum merata dan berkelanjutan. Dimensi sumber daya menunjukkan pendampingan yang belum optimal dan pelatihan yang bersifat formalitas. Dimensi disposisi menunjukkan lemahnya komitmen anggota yang berdampak pada berkurangnya jumlah anggota aktif. Dimensi struktur birokrasi menunjukkan mekanisme dan prosedur kerja telah tersedia namun belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, terutama dalam hal pelaporan dan monitoring berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, pendampingan intensif, serta evaluasi berkelanjutan agar program KUBE dapat mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara optimal.

Analisis Faktor Penyebab Golongan Putih (Golput) Pada Pemilu 2024 Di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi

2026-05-12T14:05:51+07:00

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Salah satu permasalahan yang masih muncul dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah fenomena golongan putih (golput), yaitu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya golput pada Pemilu 2024 di Kelurahan Kebonjati, Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, serta lembaga pengawas pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor sosiologis (latar belakang sosial dan lingkungan), faktor psikologis (tingkat kepercayaan dan sikap apatis terhadap politik), faktor rasional (pertimbangan untung-rugi), serta faktor pemasaran politik (minimnya informasi dan sosialisasi pemilu). Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena golput di tingkat kelurahan bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di masa mendatang.

ANALISIS GLOBAL GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ISU LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

2026-05-12T14:05:51+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan global governance dalam penanganan isu lingkungan hidup di Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Fokus penelitian diarahkan pada peran pemerintah Indonesia dalam merespons persoalan lingkungan yang bersifat lintas batas melalui kebijakan nasional dan kerja sama internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi terkait isu lingkungan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam kerangka global governance melalui partisipasi aktif dalam forum internasional dan penyusunan kebijakan lingkungan yang selaras dengan kepentingan global. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan koordinasi antarlembaga, tantangan implementasi di tingkat lokal, serta tekanan kepentingan ekonomi. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa global governance menjadi kerangka penting dalam penanganan isu lingkungan hidup di Indonesia, namun diperlukan penguatan tata kelola nasional, konsistensi kebijakan, dan peningkatan kapasitas institusional agar peran Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan global dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ZERO NEW STUNTING DI DESA CIPATIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026-05-12T14:05:51+07:00

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia sehingga penanganannya menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya strategis pemerintah adalah Program Zero New Stunting yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan kepala desa memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Zero New Stunting di Desa Cipatik Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan Kepala Desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teori fungsi kepemimpinan Hadari Nawawi yang meliputi fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Cipatik dalam pelaksanaan Program Zero New Stunting belum berjalan optimal. Fungsi instruktif, konsultatif, dan pengendalian telah dilaksanakan, namun fungsi partisipatif dan delegatif masih lemah, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya target penurunan stunting di Desa Cipatik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepemimpinan kepala desa yang lebih partisipatif dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Zero New Stunting di tingkat desa.

RESPONSIVITAS BPBD DALAM PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR PADA TAHUN 2022

2026-05-12T14:05:51+07:00

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat, sehingga menuntut responsivitas pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas BPBD Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, relawan tangguh bencana, aparatur desa, dan masyarakat terdampak. Analisis data mengacu pada konsep responsivitas publik menurut Dwiyanto, yang meliputi kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, pengembangan program pelayanan yang sesuai, penanganan aspirasi dan keluhan, serta komunikasi dua arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas BPBD Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi telah berjalan cukup baik, khususnya pada fase tanggap darurat, namun masih bersifat reaktif, belum merata, dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek kesiapsiagaan pra-bencana, penyesuaian program terhadap keragaman kebutuhan masyarakat, serta kecepatan dan konsistensi tindak lanjut pada tahap pemulihan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan responsivitas BPBD melalui pendekatan yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah.

EVALUASI PROGRAM GRAK OMPIMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI TINGKAT PRODUKSI SAMPAH DI KOTA CIMAHI

2026-05-12T14:05:51+07:00

Tingginya tingkat produksi sampah perkotaan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi Kota Cimahi dan memerlukan upaya penanganan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Program Gerakan Kurangi dan Pilah Sampah (GRAK OMPIMPAH) merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program GRAK OMPIMPAH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam mengatasi tingkat produksi sampah dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana program serta masyarakat sebagai sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konteks, program telah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah dan relevan dengan upaya pengurangan produksi sampah di Kota Cimahi. Namun, pada aspek input dan proses masih ditemukan keterbatasan sumber daya pendukung serta pelaksanaan program yang belum konsisten dan berkelanjutan. Dari aspek produk, program ini telah mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan awal perilaku masyarakat dalam memilah sampah, meskipun dampaknya terhadap penurunan tingkat produksi sampah secara merata masih belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas Program GRAK OMPIMPAH dalam mengatasi produksi sampah sangat dipengaruhi oleh penguatan sumber daya dan konsistensi implementasi di tingkat lokal.

STRATEGI PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK

2026-05-12T14:05:51+07:00

Skripsi ini berjudul “Strategi Pemerintah Kota Cimahi Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk” fenomena masalah dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan ketersediaan lahan pemukiman yang terbatas yang berbanding terbalik dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Kota Cimahi Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam bagaimana Strategi Kota Cimahi Dalam Pemerataan Jumlah Penduduk serta mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam Strategi Kota Cimahi Dalam Pemerataan Jumlah Penduduk. Penelitian ini menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan yang menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: Purposes (Tujuan), Environtment (Lingkungan), Direction (Pengarahan), Action (Tindakan), dan Learning (Pembelajaran). Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pemerintah Kota Cimahi dalam pengendalian jumlah penduduk mampu mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi mengingat bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kemiskinan dan ketersediaan lahan pemukiman.