COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA CIMAHI

Abstract

Banjir di Kota Cimahi terus berulang setiap tahun selama lebih dari dua dekade tanpa penyelesaian tuntas. Pemerintah Kota Cimahi melalui BPBD telah merumuskan strategi kolaborasi pentahelix secara resmi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, namun dokumen yang sama juga mengakui bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor belum berjalan efektif. Kesenjangan antara komitmen formal dan implementasi inilah yang menjadi fenomena penting untuk dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana collaborative governance berjalan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang mewakili lima unsur pentahelix yaitu pemerintah (BPBD), akademisi, relawan (FPRB), media lokal, dan dunia usaha, serta dua orang warga terdampak banjir, didukung observasi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah terbentuk secara formal melalui SK Tim Reaksi Cepat (TRC) Nomor 380/Kep.2423-BPBD/2022 yang melibatkan lebih dari 70 unsur lintas sektor, namun implementasinya belum efektif sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai kolaborasi terbatas. Keterbatasan sumber daya BPBD dan kompleksitas banjir mendorong perlunya kolaborasi, namun pelibatan seluruh pihak belum setara, dengan akademisi belum masuk struktur formal meski sebelumnya pernah terlibat secara informal dalam kegiatan pencegahan dan edukasi. Hambatan terbesar dari sisi desain institusional adalah belum adanya Rencana Kontingensi banjir, yang baru direncanakan disusun tahun 2027.