Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan, realisasi penerimaan PBB hanya berkisar antara 60–62% dari target yang ditetapkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan capaian di lapangan, yang diduga dipengaruhi oleh efektivitas proses penyaluran kebijakan dan pendekatan pelayanan.                                                                             Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci (Camat, Kasi Tata Pemerintahan, Ketua RT, dan perwakilan wajib pajak), serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBB telah berjalan secara struktural melalui pemanfaatan saluran komunikasi hybrid, pelatihan berkala bagi petugas, dan fragmentasi tugas hingga tingkat RT. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh pola komunikasi yang bersifat reaktif dan administratif tanpa penekanan pada edukasi manfaat fiskal, ketidakseimbangan rasio petugas dengan volume kerja pada periode penagihan, pemberian insentif yang masih simbolis tanpa transparansi dampak pembangunan, serta prosedur operasional yang kaku dalam menghadapi perubahan data lapangan.