PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Batujajar Barat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui musyawarah desa, evaluasi laporan kegiatan, pemantauan program, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah desa. Namun pengawasan tersebut masih bersifat umum dan belum didukung oleh standar operasional prosedur dan indikator pengawasan yang baku. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD, belum optimalnya sistem pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan BPD telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.