Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Menjaga Area Resapan Air di Kawasan Bandung Utara

Abstract

Judul Penelitian “Pengawasan Daerah Kota Cimahi dalam Menjaga Area Resapan di Kawasan Bandung Utara”. Fenomena yang terjadi bahwa banyak pembangunan yang terus dilakukan dengan memanfaatkan area resapan KBU yang menjadi kawasan lindung tertera pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi. Pengawasan yang dilakukan belum optimal dari tahap permohonan perizinan bangunan hingga pemanfaatan bangunan. Teori yang digunakan peneliti yaitu menurut Silalahi 2015, dengan 4 dimensi proses pengawasan diantaranya, menetapkan standar, ukur kinerja aktual, bandingkan kinerja aktual dengan standar, dan tindakan perbaikan atau penyesuaian. Metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum optimal dikarenakan banyak Bangunan Gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Layak Fungsi (SLF) serta ketidaksesuaian dengan tata ruang dan merusak area resapan. Hal tersebut karena Kota Cimahi tidak memiliki peraturan detail terkait tata ruang terkhusus pada kawasan lindung yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi.