IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI BAGI ASN DI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang hingga kini belum sepenuhnya berdampak pada percepatan proses kerja dan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun struktur organisasi telah dirampingkan, kinerja ASN belum menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan muncul potensi ketimpangan beban kerja akibat redistribusi tugas yang belum proporsional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi pasif, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi. Informan meliputi Kepala Biro Organisasi, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, unsur Kelembagaan dan Tatalaksana, Arsiparis Ahli Pertama Diskominfo, serta perwakilan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan kerangka teori implementasi kebijakan Warwick yang menekankan empat dimensi utama. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan organisasi relatif adaptif meski masih memerlukan pendampingan jabatan fungsional, aspek informasi berjalan efektif melalui regulasi dan forum koordinasi, dukungan pimpinan dan pemerintah pusat tergolong kuat, serta pembagian potensi kewenangan terdistribusi jelas dengan Biro Organisasi sebagai koordinator utama dan tim teknis menjalankan fungsi sesuai mekanisme monitoring berkala.