IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KOTA CIMAHI

Andrian Suherman Putra

doi:10.36859/jp.v2i2.5232

Andrian Suherman Putra Universitas Jenderal Achmad Yani

DOI: https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.5232

Keywords: Implementasi Program, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak, Kebijakan publik, Kota Cimahi.

Abstract

This research is entitled “Implementation of the Child-Friendly City Program in Efforts to Fulfill Children’s Rights in Cimahi City.” The phenomenon underlying this study is the lack of socialization conducted by the Cimahi City Government, which has an impact on the community’s limited understanding of child protection and the fulfillment of children’s rights in Cimahi City. The research problem focuses on how the Child-Friendly City program is implemented in efforts to fulfill children’s rights in Cimahi City. The objective of this study is to describe and analyze the implementation of the Child-Friendly City program in fulfilling children’s rights in Cimahi City.vThe theory used in this study is the program implementation theory proposed by David C. Korten (1984), which consists of three indicators: the program, the implementing organization, and the target group. This research employs a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include literature studies, interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research informants consist of the Head of the Office of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (P3AP2KB) of Cimahi City, the Head of the Division of Women’s Empowerment and Child Protection, P2TP2A, the Section for Women and Child Supervision, the Child Assistance Forum, and parents. The results of this study indicate that the Cimahi City Government has formulated policies and implemented the Child-Friendly City program; however, its implementation still faces obstacles, including insufficient socialization to the community, limited resources, low community participation, and the persistence of child violence cases, some of which remain unreported.

References

BUKU
Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan). Bumi Aksara.
Disdukcapil Kota Cimahi. (2024). Buku Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024. Disdukcapil Kota Cimahi.
Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. UMM Press.
Jones, C. O. (1991). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Rajawali.
Kasmad, R. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara. https://www.researchgate.net/publication/327762798
Keban, Y. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: konsep, teori dan isu. Gava Media.
Korten, D. C. (1984). People Centered Development. Kumarian Press.
Moleong, L. J. (2019a). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong, L. J. (2019b). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
R.A. Kosnan. (2005). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Sumur.
Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Calpulis.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). Kebijakan Publik. Graha Ilmu.
Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). CAPS. (Center Of Academic Publishing Service).

JURNAL
Abadi, F., & Kohar Wakidul. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 3(1).
Abdiana, & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2(No. 1), 87–101.
Adawiah, R. Al. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1(No. 2). http://www.
Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4), 377–390. http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI
Chandra, P. S., & Putri, S. E. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Anak Di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru). Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3(1).
Dewi Anggraini, La Ode Muhammad Elwan, & M. Najib Husain. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Berbasis Kebutuhan Di Kota Kendari. Journal Publicuho, 6(3), 1215–1225. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337
Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi. Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 5(No. 2). www.fisip.undip.ac.id
Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 398–403. https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1243
Kanang, A. R. (2017). Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 17.
Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yuridika, 32(1), 167. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842
Ramdhana, R., Stia, J., Haris Makassar, A., Amik, I., & Banggai, L. (2024). Efektivitas Program Kartu Nelayan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Kcamatan Nambo Kabupaten Banggai. Ishak Meraja Journal, 7(2).
Sumarni, H. (2022). Analisis Implementasi Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Di RSUD Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.1(No.1).
Sutojo, A. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Atau Aturan Terhadap Pelayanan Sektor Publik Di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Vol. 4(No. 2), 2252–5270.
Tahir, A. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan transparasi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo.
Vinsensia, F. M. (2023). Kota Medan Sebagai Kota Layak Anak Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2022.

WEBSITE
Herdiana, R. (2024, March 18). Pemkot Cimahi Jalin Sinergitas Pemangku Kebijakan Untuk Wujudkan Cimahi Kota Layak Anak. Https://Cimahikota.Go.Id/Berita/Detail/82486-Pemkot-Cimahi-Jalin-Sinergitas-Pemangku-Kebijakan-Untuk-Wujudkan-Cimahi-Kota-Layak-Anak.
BPS Kota Cimahi. (2023). Luas Wilayah Kota Cimahi .
petatematikindo. (2016). Administrasi Kota Cimahi. Peta Administrasi. https://petatematikindo.wordpress.com/2016/01/30/administrasi-kota-cimahi/

LANDASAN HUKUM
Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
P E N J E L A S A N A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (n.d.).
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 208 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak.