IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung”. Implementasi kebijakan keterbukaan publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung diduga memiliki permasalahan. Hal tersebut disebabkan belum adanya unit khusus yang menangangi kehumasan, kurangnya sinergi antar PPID utama dengan PPID pembantu, birokrasi, serta kurangnya sinergi dengan pemerintah provinsi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2022:150), dengan 6 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Adapun hasil analisis ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut diambil dari hasil analisis wawancara dengan para informan dan perwakilan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung khususnya Diskominfo sudah melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008.