IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Program PPM merupakan kebijakan Pemerintah Kota Cimahi yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis lingkungan RW. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan utama seperti Lurah, Ketua RW, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPM di Kelurahan Melong belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi, lemahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, serta kendala administrasi proyek. Meski demikian, program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti saluran air, jalan lingkungan, dan fasilitas publik lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di antaranya adalah peningkatan komunikasi antar pelaksana dan keterlibatan konsultan pengawas dalam membantu administrasi teknis. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat RW serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
References
Alwasilah, A. Chaedar. 2002. Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Arikunto, Suharsini. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Gie, The Liang. 1999. Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
Islamy, M. Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) (Penterjemah, Ricky Istamto). Jakarta : RajaGrafindo Persada.
Kansil. 1993. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong. Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mudasir. 2012. Desain Pembelajaran. Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah.
Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo Prabowo. 2009. Manajemen Pendidikan. Jakarta:.Kencana.
Musanef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Masagung.
Mustopawidjaya A.R dan Bintoro Tjokroamidjojo. 2008. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Terapan. Jakarta: LP3ES.
Nasution. 1996. Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Pamudji. 1995. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, Sondang P. 1985. Analisa dan Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi. Jakarta: Tarsito.
Sujarto, Djoko. 1985. Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik. Jakarta: Bhratara Aksara.
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Bandung: Andi Tama.
Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Sumoprawiro, Hariyoso. 2002. Pembangunan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Peradaban.
Suradinata, Ermaya. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung: Citra Grafika.
Suryaningrat, Bayu. 1988. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara.
Syafiie, Inu Kencana. 1992. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Eresco.
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2001. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab, Solihin Abdul. 1997. Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wresniwiro. 2012. Membangun Republik Desa. Jakarta: Visimedia.
Dokumen:
Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar RI 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Republik Indonesia. 2011. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. 2020. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cimahi.
Jurnal, Skripsi dan Sumber Lainnya:
Bayu Tirtiyanto. 2015. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Cimahi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.
Trisakti Julio Heryadhi. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Rukun Warga Di Kota Sukabumi. Cimahi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.
Santoso, Amir. 1989. “Analisa Kebijaksanaan Publik; Masalah dan Pendakatan” Jurnal Ilmu Politik 4. Jakarta: Gramedia.
