Jurnal Dialektika Hukum

PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENGATASI RISIKO SISTEMIK DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA

Rania Faradita Lubis — 2025-06-30

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memainkan peran vital dalam menangani risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia. Dengan mandatnya sebagai penjamin simpanan, LPS memberikan kepastian kepada para nasabah bank dalam menghadapi potensi kegagalan bank. Selain itu, LPS juga memiliki peran dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan menyediakan perlindungan terhadap simpanan nasabah dalam situasi krisis. Melalui kebijakan pengawasan dan regulasi yang ketat, LPS berperan dalam memitigasi risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor perbankan. Selain itu, LPS juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dengan memberikan jaminan atas simpanan nasabah. Dengan demikian, LPS tidak hanya menjadi penjaga keamanan finansial bagi nasabah individual, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia.

PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI

Dedi Mulyadi — 2025-06-30

Media massa dalam aktivitas politik seperti pemilu presiden dan pemilu legislatif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya generasi Z sebagai pengguna media massa, yang menjadikan generasi tersebut sebagai salah satu generasi yang berpartisipasi aktif dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh generasi Z dalam berpartisipasi melalui media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, arti penting pemilu presiden dan pemilu legislatif bagi generasi Z perspektif teori demokrasi, serta peran generasi Z dalam mencegah kecurangan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Salah satu pengaruh dari media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif yaitu dapat mempengaruhi jumlah suara. Hal tersebut disebabkan karena generasi Z merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya banyak dan sangat berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Dengan adanya partisipasi aktif dari generasi Z, maka dapat mengubah arah politik serta memilih pemimpin yang dapat mewakili nilai dan kepentingan dari generasi Z.

URGENSI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Yosep Yosep — 2025-06-30

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi masalah kepadatan penduduk di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan mewujudkan pembaruan hukum pidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks, penelitian ini menganalisis sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya konsep pidana alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda berpotensi mengurangi kepadatan penduduk , menurunkan biaya pemeliharaan penjara, dan membantu rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun implementasinya masih ditentukan oleh ketiadaan lembaga pelaksana dan peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pidana alternatif menjanjikan sebagai solusi kepadatan penduduk , diperlukan pembentukan lembaga terkait dan penyusunan peraturan pelaksana untuk memastikan efektivitas penerapannya sesuai UU No. 1 Tahun 2023.

PELAKSANAAN PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU DI NAGARI KOTO NAN GADANG KOTA PAYAKUMBUH DIHUBUNGKAN DENGAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA’ SYARA’ BASANDI KITABULLAH

Hannana Fitria — 2025-06-30

Minangkabau is an area in Indonesia where the community can be found regulated based on the mother law or the matrilineal system starting from a small living environment (family) to the highest living environment, namely a nagari. Minangkabau inheritance law is a concrete issue that is still constantly being questioned because on the one hand Minangkabau inheritance law is a continuation in accordance with the order of the arrangement according to the matrilineal law, but on the other hand it is related and influenced by sharia law (religion).

The indigenous people of Minangkabau generally adhere to Islam and have hereditary guidelines and provisions that the status of Minangkabau people will be revoked if they are not Muslims. The Minangkabau philosophy which is the fundamental teaching is "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" which means that the prevailing customs or customs in the community such as buying and selling, marriage, inheritance distribution, and others should not contradict what has been shari'a in the Qur'an. However, in practice, in Minangkabau, especially in Nagari Koto Nan Gadang, the implementation of inheritance of property, especially high inheritance, is considered not in accordance with the rules of Islamic sharia and the philosophy of "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" this has become a debate among religious leaders, traditional leaders, intellectual figures and even the Minangkabau people themselves because in Islamic sharia there is no inheritance of property based on the hereditary system according to the mother's line. However, the Minangkabau community itself believes that the inheritance is born from generation to generation from ancestors and inherited based on the mother's lineage.

Keywords: Inheritance, High Heirloom Property, Minangkabau

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT)

Latipa Hanum Sitompul — 2025-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan korban KDRT, serta dokumentasi dari lembaga perlindungan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Faktor utama yang memicu KDRT antara lain budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial dalam menangani kasus KDRT serta pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.

ANALISIS PENGATURAN PENGALIHAN DATA PRIBADI LINTAS NEGARA PASCA AKUISISI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Tazkiya An Nafisa — 2025-06-30

Pada era digital ini, terdapat tren ekspansi bisnis internasional dengan melakukan aksi korporasi, salah satunya akuisisi, yang menyebabkan beralihnya data pribadi baik secara domestik maupun secara lintas negara akibat adanya integrasi pasca akuisisi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hanya terdapat ketentuan terpisah pada Pasal 48 dan Pasal 56 mengenai aksi korporasi dan transfer data pribadi lintas negara, tanpa mengatur keterkaitan antara dua ketentuan ini. Hal ini berpotensi menyebabkan beralihnya data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia secara otomatis sebagai dampak dari integrasi pasca akuisisi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dari dibentuknya pengaturan pengalihan data pribadi lintas negara pasca akuisisi dan membentuk formulasi peraturan yang ideal untuk mengatasi isu hukum ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, konseptual, dan kasus, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan studi situs web, serta dianalisis menggunakan interpretasi sistematis, gramatikal, dan komparatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat ketidaklengkapan norma di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 dalam merumuskan ketentuan yang ideal mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi.